Pro Legal
Mendagri itu adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap jalannya roda pemerintahan negara ini. Dialah orang yang seharusnya lebih banyak mengerti dan juga menguasai daerah-daerah mana yang aman nyaman dan terkendali serta daerah mana yang tak nyaman yang rawan dan yang harus dipantau secara extra di negeri yang tercinta ini.
Dalam situasi negara yang rawan dan genting, Mendagri itu bersama Menlu dan Menhan harus mampu bertindak cepat untuk mengamankan situasi dan kondisi kerawanan yang terjadi.
Dalam kondisi tertentu, jika ada daerah yang rawan, Mendagri tentu sudah mendapat informasi A.1 dari sumber yang sangat dipercaya seperti dari aparat intelijen Negara. Apalagi dari pihak intel Kepolisian RI, karena Mendagri itu juga adalah sebagai Ketua Kompolnas – yang pasti sangat banyak mengetahui tentang kinerja aparat Kepolisian negara RI.
Maka dari itu, alangkah sedihnya bila seorang pengamat militer dan bertitel Professor yang secara ‘berkoar-koar’ mengecam langkah, upaya dan ataupun wacana seorang Mendagri untuk menempatkan Pati Polri jadi Plt Gubernur di daerah-daerah yang nota-bene dinilai oleh intelijen; ’Sebagai daerah rawan SARA dan intoleran’
Sesuai TAP MPR No VI dan No VII Thn 2000. Polri itu sudah keluar dari garis komando ABRI/ TNI, jadi Polri itu bukan lagi militer, tapi sbgai ASN – Aparatur Sipil Negara.. Bahkan kalopun situasi dianggap sangat rawan seperti di daerah Aceh dan Papua ex DOM, bisa saja Mendagri mengangkat Pati TNI aktif sbagai Plt Gubernur. Semuanya itu tentu dengan pertimbangan, demi keamanan negara, demi keutuhan NKRI dan demi berjalannya roda pemerintahan di negeri kita ini.
Maaf Prof, apabila saya dinilai lancang mengkritisi kecaman anda di TU beberapa hari yang lalu, saya bukan Prof… Saya juga bukan pengamat militer, tapi saya hanyalah sebagai kuli-tinta yang sudah “ngepos” di instansi Kepolisian RI sejak tahun 1983. Salam, Js Leo Siagian
