Kukar, Prolegalnews.com, Ratusan ekor bibit Sapi Bali yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupten Kutai Kartanegara melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, semakin tak jelas rimbanya. Sejak tahun 2006, milyaran dana APBD yang d gelontorkan bagi proyek pembibitan Sapi Bali ini pun terancam menguap begitu saja. Alih-alih menjadi daerah penghasil sapi terbesar, yang ada justru Kukar tidak henti-hentinya mendatangkan daging sapi dari daerah lain.
Hal ini terungkap atas laporan masyarakat yang merasa prihatin dengan keberadaan pusat pembibitan Sapi Bali yang ada di Desa Lebaho Ulaq Kec. Muara Kaman Kutai Kartanegara. Pada awal keberadaannya pusat pembibitan Sapi Bali ini memiliki ratusan ekor Sapi Bali jantan dan betina, tetapi kini setelah hampir sepuluh tahun bukannya hasil yang didapat yang ada justru bibit sapi-sapi tersebut semakin habis. Ha; itu diungkapkan oleh salah seorang warga Desa Lebaho Ulaq, Peno, yang mengatakan bahwa pemerintah dalam mengelola bredding center tersebut hanya main-main dan hanya menghabiskan anggaran saja. Kalau dulu banyak sapinya, bahkan dibiarkan sampai ada yang keluar pagar keperkampungan, tetapi sekarang bibit sapi-sapinya sudah habis yang tinggal sekarang hanya sapi anakannya saja. Dan keterangan itu dibenarkan oleh warga desa lainnya.
Ketika Pro LEGAL melakukan investigasi ke lapangan, menemukan kondisi sebagian besar areal pembibitan Sapi Bali ini telah kembali menjadi hutan semak belukar. Sedangkan kondisi kandang-kandang sapi sudah tertutup dengan rumput dan semak, kurang terawat dan kandang dalam keadaan kosong tidak berpenghuni lagi. Pro LEGAL sempat bertemu segerombolan anakan sapi berjumlah sekitar tiga puluhan ekor tidak jauh dari kandang. Lalu kemanakah rimbanya ratusan ekor bibit Sapi Bali yang bernilai milyaran ini ?
Keberadaan anakan sapi yang berjumlah hanya beberapa puluh itu dibenarkan oleh Tadin, salah seorang pengelola bredding center, ia mengatakan jika kini jumlah keseluruhannya hanya mencapai jumlah 50 an ekor saja yang terdiri dari anakan dan beberapa ekor indukan.
Menurut sebuah sumber yang enggan disebut namanya, pada awal program pembibitan Sapi Bali ini, jumlahnya ratusan ekor Sapi Bali jantan dan betina, namun setiap tahun sapi-sapi ini bukanya bertambah banyak malah semakin menyusut jumlahnya, hal ini dinilai aneh dan janggal oleh banyak kalangan masyarakat. “Sudah tiga kali ganti Kepala Dinas, tetapi anehnya kok sapi-sapinya malah habis, alasan mati itu tidak logis, apa mungkin tiap hari sapi pada mati ? lalu kemana anggaran perawatannya yang mencapai puluhan Juta setiap bulannya itu?,” ujarnya.
Di katakan lebih lanjut, tidak terurusnya kawasan pembibitan sapi bali ini semakin memperlihatkan ketidak mampuan Pemerintah Daerah di bawah kepemimpinan Rita Widyasari Ph.D, dalam mengelola programnya sendiri, apalagi ini menyangkut uang rakyat yang nilainya mencapai puluhan milyar untuk ini (red.Pembibitan Sapi Bali), terbukti, mubajir saja membuat kandang sapi, sekarang kandangnya dibiarkan kosong melompong tidak ada sapinya.
Berdasarkan keterangan petugas pengelola bredding center bernama Tadin yang mengaku sebagai petugas baru, jumlah petugas yang bekerja di bredding center Sapi Bali ini kini hanya berjumlah tiga orang saja, terdiri dari satu orang penanggung jawab lapangan satu orang security dan satu orang lagi sebagai bendahara. Menurut Tadin, ketika dirinya mulai bekerja jumlah bibit sapi dan anakannya hanya berjumlah kurang lebih 70 ekor. Dia menyebut angka jumlah sapi yang ada di bredding center dengan hanya mengira-ngira karena dirinya tidak memiliki data angka pasti. Namun kini jumlah itupun terus menyusut karena banyak yang mati sejak musin kemarau beberapa bulan lalu. Kini jumlahnya hanya tersisa sekitar 50 ekor, terdiri dari beberapa ekor bibit yag tersisa dan selebihnya anakan.
Ketika Pro LEGAL melakukan konfirmasi dengan PPTK Ir. Nurhapsoro yang didampingi oleh Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Fathuddin, membenarkan jika kini populasi sapi terus menurun dari tahun ke tahun. Hal ini di karenakan sapi banyak yag mati dan hilang, belum lagi pada tahun 2014-2016 terjadi kemarau, sehingga banyak rumput-rumput yang mati. “Selain itu juga kami tidak memiliki anggaran rutin operasional di lapangan, selama ini kami hanya mampu menggaji petugas lapangan yag berjumlah tiga orang itupun dengan gaji yang sangat tidak sesuai dengan tugas-tugasnya,” ujarna. Al Tazri
