Jakarta, Pro Legal News – Terkait pemberlakuan PPKM Darurat, Menteri Sosial Tri Rismaharini menginstruksikan kepada jajarannya untuk menyiapkan kemungkinan perluasan dukungan permakanan bagi masyarakat melalui dapur umum. Kemensos telah mengaktifasi tujuh dapur umum yang sebagian berbasis di Unit Pelayanan Teknis (UPT).Aktifasi dapur umum itu sejalan dengan semakin meningkatnya permintaan bantuan makanan dari berbagai daerah. Adapun dapur umum yang didirikan Kemensos, yakni di halaman Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata, di halaman Convention Hall Surabaya, Balai Besar Prof. DR. Soeharso Solo, Balai Wyata Guna Bandung, Balai Ciung Wanara Bogor, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional III Yogyakarta, Balai Mahatmiya Tabanan Bali, dan di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Klaten.
Sementara Dirjen Rehabilitasi Sosial Harry Hikmat menyatakan, dapur umum ini bermula di kantor Kemensos di Jalan Salemba ketika melayani penyaluran telur matang ke masyarakat kurang mampu. “Kemudian dengan pengalaman dan kepemimpinan Mensos Risma, beliau menginstruksikan agar dilakukan perluasan layanan. Sehingga dapur umum Kemensos berada beberapa kota di atas,” ujar Harry saat meninjau dapur umum di TMPNU Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (14/7) lalu.
Lebih lanjut Harry menjelaskan, ada tiga dapur umum yang menyajikan makanan siap saji dan telur matang, yakni TMPNU Kalibata, dapur umum di Surabaya (Jawa Timur), dan Balai Wyata Guna Bandung (Jawa Barat). Sementara dapur umum di Balai Prof. DR. Soeharso Surakarta (Jawa Tengah), di BBPPKS Yogyakarta, di Balai Ciung Wanara Bogor (Jawa Barat), dan di Dinsos Kabupaten Klaten (Jawa Tengah) hanya menyalurkan telur matang. “Sekarang Ibu juga sudah mengarahkan provinsi-provinsi lain yang juga mempunyai balai untuk mempersiapkan diri. Tapi ini sudah tentu tergantung asesmen nanti. Apakah daerah itu sudah sangat membutuhkan sekali untuk menyiapkan makanan siap saji tersebut,” ujar Harry.
Dirjen menjelaskan, makanan siap saji disalurkan untuk mencukupi kebutuhan makanan bagi tenaga kesehatan, petugas penjaga penyekatan PPKM baik TNI, Polri, dan Satpol PP di sekitar DKI dan wilayah penyangga Ibukota DKI Jakarta, dan di wilayah tugas masing-masing UPT di atas. “Bahkan juga untuk petugas pemakaman dan juga sebagian warga yang isoman,” jelasnya. Aktifasi dapur umum tidak hanya merupakan dukungan terhadap masyarakat terdampak pandemi. Namun juga sekaligus merupakan strategi untuk menggugah dan membangunkan partisipasi sosial masyarakat sebagai bentuk kepedulian di masa PPKM Darurat.
Dengan berkurangnya pergerakan masyarakat tentu berdampak pada produktifitas mereka. Bantuan makanan ini diharapkan membantu mencukupi sebagian kebutuhan dasar mereka. Seperti diketahui pemerintah telah menetapkan kebijakan PPKM Darurat untuk Jawa-Bali. Sesuai dengan penugasan pemerintah, Kemensos menangani bidang perlindungan sosial. Untuk itu, Kemensos menyalurkan makanan siap saji dan juga telur matang sebagai tambahan nutrisi.
Selain itu, Kemensos juga menyalurkan bantuan sosial untuk meningkatkan daya beli masyarakat selama PPKM Darurat. Yakni dengan meningkatkan layanan untuk tiga jenis bansos, yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Kemudian Kemensos juga menyalurkan beras 10 kg untuk KPM PKH dan KPM BST, dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak pandemi.(Tim)
