Jakarta, Pro Legal News – Pemerintah mulai membuka sinyal terbukanya berbagai mobilitas masyarakat, Selasa (16/3/2021). Mulai dari tidak ada larangan mudik Lebaran 2021 yang diwakili oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, hingga Presiden Joko Widodo yang berharap pariwisata Bali segera dibuka karena ada vaksinasi Covid-19.
Saat ini, angka penambahan kasus Covid-19 harian di Indonesia menunjukan trend penurunan. Tetapi, bukan berarti sudah tidak terjadi penambahan kasus. Oleh karena itu, ada sejumlah pihak mulai dari epidemiolog hingga Dewan Perwakilan Daerah yang mewanti-wanti pemerintah, terutama soal mudik Lebaran yang diizinkan. Pemerintah tak larang mudik Lebaran 2021 Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan pemerintah tidak akan melarang masyarakat untuk mudik Lebaran 2021.
Karena diprediksi lebaran yahun ini masih dalam suasana pandemi. Para PO bus harap tanpa syarat sulit kepastian itu ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, Selasa (16/3/2021), yang membahas sejumlah hal, salah satunya kesiapan transportasi untuk arus mudik dan arus balik Lebaran 2021. “Hal pertama yang bisa kami kemukakan terkait mudik 2021. Pada prinsipnya, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tidak melarang (mudik),” ujar Budi dalam rapat kerja yang dipantau secara daring.
Budi menambhakan, pemerintah tak melarang mudik karena akan ada mekanisme protokol kesehatan ketat yang disusun bersama Tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19. Salah satunya adalah Kemenhub dan Satgas Covid-19 akan berkoordinasi dalam hal tracing kepada masyarakat yang bepergian. “Kementerian Perhubungan sebagai koordinator nasional angkutan Lebaran berharap penuh agar kegiatan mudik berjalan dengan baik,” ujarnya.
Satgas Covid-19 menyatakan kebijakan mudik Lebaran 2021 masih dalam tahap pembahasan. “Sejauh ini dengan kebijakan mudik Lebaran masih dalam tahap pembahasan oleh kementerian dan lembaga terkait,” ujar Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito dalam keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Selasa (16/3/2021), yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden. Wiku mengatakan, pemerintah masih membahas kebijakan terkait mudik lantaran tradisi tersebut berdampak pada meningkatnya mobilitas masyarakat dari satu daerah ke daerah lainnya. Hal itu dikhawatirkan akan memicu lonjakan kasus Covid-19 usai mudik.(Jn)
