Pro Legal
Munculnya tranportasi online di Medan juga memunculkan konflik, sepertinya halnya yang telah terjadi di beberapa daerah. Kalangan vendor yang menaungi driver online dan tergabung dalam Asosiasi Transportasi Online (ATO) Sumatera Utara menolak tegas Penerapan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) 108 tahun 2017. Penolakan itu diumumkan pengurus Asosiasi Transportasi Online (ATO) saat melakukan konferensi pers yang bertempat di Coffee Town Jalan Ngumban Surbakti, Medan Selayang, Kota Medan, Sabtu (10/2/2018).
Ketua Umum ATO Lungun L Tobing menuturkan bahwa pihaknya bukan menentang Permenhub 108 tahun 2017. Melainkan penerapannya yang dianggap terlalu cepat. “Pada dasarnya kami (ATO) bukan menolak produk hukumnya, tetapi penerapannya yang sudah langsung dilakukan dilapangan,” katanya.
Sementara itu munculnya aksi razia sampai ke mal-mal menimbulkan keresahan di kalangan sopir. Mereka menganggap seharusnya belum perlu dilakukan karena Permenhub 108 tahun 2017 juga sedang dalam proses uji materil di Mahkamah Agung (MA). Dari situasi yang ada saat ini, John Manurung ingin agar penindakan tidak langsung dilakukan dilapangan melainkan ada sosialisasi lebih lanjut kepada vendor. “ATO ingin supaya bukan penindakan dilapangan tapi sosialisasi pada vendor,” ujarnya. Tim
