Jakarta, Pro Legal News – Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menolak menghadiri undangan yang digelar oleh sebuah organisasi masyarakat yang ingin mendeklarasikan dirinya maju menjadi calon presiden 2024.
Acara yang diprakarsai Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia (GPMI) dalam acara “Anies For President 2024. “Pak Anies belum mau, karena dia masih urus Jakarta Raya. Saya denger langsung dari beliau dan bicara langsung,” Ketua GPMI DKI Jakarta Raya Syarief Hidayatulloh di Jakarta, Minggu (16/2).
Syarief bersikeras isi undangan deklarasi yang dia gelar, masih sesuai dengan konteks acara, yang diharapkannya untuk mengawal kinerja Anies dan Presiden Joko Widodo hingga masa jabatan usai.
Padahal, acara yang digelar secara resmi pada saat itu adalah pelantikan dan peresmian sekretariat Brigade GPMI yang terletak di Jalan Inspeksi Kali Mookevat, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat.
Namun saat meresmikan bangunan sekretariat GPMI, Syarief menyebut bangunan tersebut ditujukan untuk mengantar Anies menjadi presiden.
“Kita mengantarkan tempat berzikir ini, untuk mengantarkan Anies menjadi presiden,” ujar dia.
Sementara itu, Syarief mengatakan perkumpulan kali ini sebagai persiapan membangun dukungan massa untuk Anies, yang disebutnya sebagai daulat rakyat.
Pada sambutannya, ia mengaku tidak akan menggelar deklarasi menjadikan Anies sebagai presiden.
Syarief juga sempat menyinggung soal undang-undang. Tanpa menyebutkan rinci undang-undangnya, ia menganggap deklarasi sebelum pemilu dapat menyeret Anies ke dalam isu pemecatan.
“Jadi enggak boleh ada deklarasi pejabat, enggak boleh saya tahu, ini bisa dicopot Pak Anies nanti karena ada undang-undangnya,” ujar Syarief.
Namun nantinya, dukungan GPMI secara resmi untuk deklarasi dukungan Anies menjadi calon presiden 2024 akan digelar di lokasi berbeda. Tim
