- Advertisement -
Pro Legal News ID
Nasional

Tolak Proposal Damai Yang Diajukan Indonesia, Dubes Ukraina Temui Prabowo

Dubes Ukraina untuk Indoensia, Vasyl Hamianin temui Menhan Prabowo Subianto (rep)

Jakarta, Pro Legal – Setelah  diberitakan jika Ukraina menolak proposal  damai yang ditawarkan Indonesia, Menhan Prabowo Subianto menerima kedatangan Dubes Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamianin di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Senin (5/6).

Kedatangan Dubes Ukraina tersebut dilakukan secara tertutup.  Seusai pertemuan itu  Dubes Ukraina terlihat meninggalkan Gedung Kemenhan pada pukul 11.30 WIB. Saat pulang, Vasyl diantar menuju mobil Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan (Kabainstrahan) Kemenhan Mayjen TNI Yudi Abrimantyo.

Dalam akun media sosial Instagram miliknya, Prabowo mengklaim diskusinya dengan Hamianin banyak terkait situasi global yang terus berkembang dan sangat dinamis. “Indonesia sebagai negara yang menganut politik bebas aktif ingin menjadi sahabat bagi semua negara di dunia,” ujar Prabowo dalam keterangan foto yang diunggah di Instagram pribadinya @prabowo, Selasa (6/6).

“Dan kami mendukung langkah-langkah bijak serta upaya terciptanya ketertiban dan perdamaian di dunia,” tambah.

Seperti diketahui Indonesia dan Ukraina memiliki kerja sama pertahanan yang telah dirintis sejak tahun 1996. Kendati demikian, kerja sama tersebut baru terealisasi secara resmi sejak ditandatanganinya Defence Cooperation Agreement (DCA) antara Indonesia dan Ukraina pada 2016 lalu.

Sesuai dengan proposal perdamaian  yang di sodorkan Prabowo sebelumnya menyampaikan tiga poin untuk menghentikan perang antara Rusia vs Ukraina, yaitu gencatan senjata, penarikan pasukan, dan referendum. “Yang pertama harus dilakukan adalah meminta pihak Ukraina dan Rusia untuk menerapkan gencatan senjata,” ujar Prabowo dalam agenda Shangri-La Dialogue di Singapura seperti dilansir kantor berita Antara.

Prabowo  juga mendesak pasukan Ukraina dan Rusia mundur sejauh 15 kilometer dari titik gencatan senjata untuk menciptakan wilayah demiliterisasi. Ia menilai zona demiliterisasi ini harus diamankan dan dipantau pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Selain itu Prabowo juga mengusulkan agar PBB menggelar referendum untuk menentukan warga di zona demiliterisasi tersebut ingin bergabung dengan Ukraina atau Rusia.

Menurut dia, PBB harus menggelar referendum untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di wilayah sengketa. “Saya mengusulkan agar dialog Shangri-La menemukan modus deklarasi sukarela yang mendesak Ukraina dan Rusia untuk segera memulai negosiasi perdamaian,” ujar Prabowo, sebagaimana dilansir Reuters.

Menanggapi proposal itu, Menteri Pertahanan Ukraina Oleksii Reznikov menolak mentah-mentah usulan damai Prabowo. Reznikov menilai proposal Prabowo “aneh” dan tak mencerminkan posisi Indonesia yang secara resmi. “Terdengar seperti usulan Rusia, bukan usulan Indonesia. Kami tidak butuh mediator seperti ini datang ke kami [dengan] rencana aneh ini,” jelas Reznikov seperti dikutip dari AFP.

Setelah itu, Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamianin ikut buka suara. Hamianin mengungkap alasan Ukraina menolak usulan referendum terkait proposal damai yang diajukan Prabowo. Menurutnya gagasan referendum yang diusulkan Prabowo itu tak masuk akal. “Tidak ada wilayah yang disengketakan antara Ukraina dan Federasi Rusia, sehingga tidak mungkin mengadakan referendum di sana,” ujar Hamianin dalam keterangannya, Senin (5/6).(Tim)

 

prolegalnews admin

Tinggalkan Balasan