- Advertisement -
Pro Legal News ID
Opini

Thanks For Madam Retno

Oleh : Gugus Elmo Ra’is

Salah satu sosok pilihan terbaik  dalam Kabinet  Indonesia Bersatu adalah pilihan terhadap Retno Lestari Priansari Marsudi S.I.P, L.L.M  sebagai Menteri Luar Negeri. Di tangan mantan Duta Besar Indonesia untuk Norwegia dan Islandia ini, politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktiv bisa diterjemahkan dan diimplementasikan secara smooth dan smart, sehingga marwah Bangsa Indonesia dalam pergaulan dunia tetap terjaga dan  memiliki poisisi yang tetap strategis sebagai salah satu bangsa terbesar di dunia.

Indonesia memiliki peran yang sangat strategis untuk turut serta menciptakan perdamaian dunia sesuai dengan amanah paragraf ke 4 Pembukaan UUD 1945. Positioning yang pernah dijalankan oleh Soekarno secara elok, sehingga Indonesia menjadi negara yang disegani di dunia. Sikap Indonesia  saaat ini secara geo politik dalam berbagai isu kawasan seperti krisis Israel-Palestina,  krisis Rohingnya, krisis Korut-Korsel, Mindanao, krisis China-Amerika, krisis Kepulauan Natuna, clear and clean, Indonesia tetap berada dalam posisi yang pro aktif untuk mendorong terciptanya perdamaian dunia tanpa terjebak dalam pusaran koalisi dengan blok kekuatan tertentu. Sehingga keberadaan Indonesia bisa diterima oleh negara manapun.

Dalam kondisi  geo politik yang penuh ketegangan,  secara halus, Indonesia masih sempat  show off, atas  kekuatan militer yang dimilikinya sebagai sebuah kekuatan militer yang sangat diperhitungkan dunia melalui ajang Latma Garuda Shield 2021, namun disaat yang hampir bersamaan Indonesia juga menguatkan jalinan hubungan perdagangan dengan Tiongkok. Terbukti dengan kesepakatan menggunakan Yuan sebagai alat transaksi dagang antara kedua negara. Gaya politik luar negeri yang flamboyan ini tentu memerlukan kemampuan diplomasi yang canggih (soft diplomation), dan tentu saja tidak terlepas peran dari Kementerian  Luar Negeri di dalamnya.

Salah satu bukti jika posisi Indonesia masih sangat disegani dan dihormati  di dunia adalah,  kemampuan pemerintah Indonesia Cq Kementerian Luar Negeri dalam melakukan evakuasi  26 WNI  di Afghanistan, 21 Agustus 2021 lalu. Proses evakuasi itu sangat cepat, meski memiliki tingkat kerumitan yang tinggi. Karena proses evakuasi itu membutuhkan presisi yang ketat, mulai dari proses pengumpulan WNI di KBRI Kabul hingga proses pembukaan akses di Bandara  Hamid Karzai, Kabul, Afghanistan.

Meski dalam hitungan jarak tidak terlalu jauh tetapi proses pembukaan portal di setiap tempat memerlukan upaya loby dan diplomasi tingkat tinggi, seperti misalnya dari para pihak yang bersengketa antara Kelompok Taliban, kelompok pemerintah terguling, serta beberapa kelompok asing seperti NATO, Paskitan, Norwegia hingga Turki. Dan terbukti, semua kekuatan itu masih sangat menghormati Indonesia dengan mengijinkan 26 WNI serta beberapa WNA asal Philipina bisa meninggalkan wilayah konflik dengan selamat. Padahal disaat yang bersamaan, masih  ribuan massa yang tidak bisa meninggalkan Afghanistan. Maka sangatlah layak jika Kemenlu diberikan apresiasi yang tinggi.

Di saat beberapa kekuatan superior  seperti Amerika Serikat dan Rusia melakukan colong playu  (meninggalkan) Afghanistan karena berbagai alasan, terutama ketidak mampuan mereka ‘menjinakan’ beberapa kelompok kekuatan di Afghanistan, peran sentral Indonesia kini justru dinanti dunia untuk menjadi ‘pawang’ bagi para ‘Singa Gurun’ itu. Dalam kalkulasi ekonomis maupun politis, sejujurnya Afghanistan bukanlah ‘tanah yang menjanjikan’ bagi Indonesia, sehingga tidak harus ikut cawe-cawe menata ulang Negeri Mullah itu. Tetapi kembali kepada ‘tugas suci’  untuk menciptakan perdamaian dunia sesuai amanah UUD 1945, Indonesia mau tidak mau harus ‘urun rembug’. Apalagi membiarkan Afghanistan menjadi negara yang ‘keras’ sama halnya kita membiarkan munculnya breeding terrorism (ternak teroris).

Dan kembali Madam Retno menggunakan hitung-hitungan secara smart. Pasca Afghanistan jatuh ketangan Taliban, Menlu beberapa kali menyatakan jika Indonesia berada dalam sikap wait and see, untuk menyatakan sikap terkait krisis di Afghanistan. Dan momentum itu akhirnya diperoleh pemerintah Indonesia, ketika tidak ada satu negarapun yang bisa didengar oleh para kelompok yang bertikai, Indonesia datang. Dalam sebuah pertemuan dengan perwakilan beberapa kelompok  termasuk Taliban di Doha, Qatar akhir Agustus lalu, Madam Retno mulai menanamkan ‘serum/vaksin’ ke masing-masing kelompok, agar Afghanistan dikelola secara inklusif tanpa ada kelompok yang merasa ditinggalkan.

Madam Retno juga mengajukan qonditionally (persyaratan) yang selama ini dipertanyakan dunia, yakni jika eksistensi Taliban ingin diterima dunia, maka mereka harus merubah wajah yang puritan dan konservatif menjadi wajah yang lebih moderat. Salah satunya adalah kemauan mereka untuk menghormati hak-hak perempuan. Apalagi sebelumnya beberapa kali Taliban melalui juru bicaranya, Zahibullah Zahid menyatakan jika mereka ingin berubah, dan  ingin belajar dari Indonesia dalam mengelola bangsa, sehingga  bisa hidup relatif rukun meski memiliki banyak agama, suku serta bahasa.

Maka disinilah tantangan yang saat ini harus dihadapi pemerintah Indonesia terutama Menteri Luar Negeri untuk melakukan supervisi dan ‘mendidik’   Afghanistan sebagai Negara Islam yang lebih moderat dan demokratis. Keberhasilan Indonesia menjadikan Afghanistan sebagai anak didik yang manis pasti akan bisa mengeliminir kemungkinan munculnya breeding terrorism, sekaligus akan memudahkan pemerintah untuk melakukan pengawasan serta profiling tentang kemungkinan munculnya ‘hubungan terlarang’, antara kelompok radikalis di tanah air dengan mantan combatan Taliban. Sehingga radikalisme di tanah air yang berafiliasi dengan anasir-anasir asing bisa terminimalisir.***

prolegalnews admin

Tinggalkan Balasan