- Advertisement -
Pro Legal News ID
Hukum

SOAL INVESTASI, DIREKSI PT TIDAK BOLEH SEENAKNYA

Ilustrasi

Pro Legal News – Belakangan ini, ada sejumlah perusahaan yang menjaring modal dengan menjual surat utang berjangka (promissory note). Umumnya, perusahaan itu berbentuk perseroan terbatas (PT). Lalu memanfaatkan orang-orang yang pernah bekerja sebagai tenaga pemasaran jasa perbankan, buat memasarkan produk yang mereka sebut ‘investasi’.

Bekas tenaga marketing perbankan digunakan, karena orang-orang itu punya akses ke database nasabah pemilik uang dalam jumlah besar. Dan mereka piawai dalam menggelitik hasrat nasabah buat berinvestasi. Umumnya yang dijaring adalah para pensiunan atau orang-orang yang memiliki uang cukup banyak yang diparkir dalam rekening tabungan.

Ada sebuah PT di Kabupaten Bogor yang bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa, didirikan tahun 2005. Sekitar akhir tahun 2019 sampai awal tahun 2021, memasarkan promissory note. Perusahaan itu bergerak dalam usaha perdagangan, meliputi perdagangan impor-ekspor maupun antar pulau, grosir, mencakup juga perdagangan makanan dan minuman.

Puluhan kreditor terjaring oleh janji-janji manis perusahaan, yang dikemukakan oleh tenaga-tenaga marketing. Di antaranya, perusahaan itu akan go-public dalam waktu singkat. Selain itu, investasi atau modal yang ditanamkan akan dikembalikan sesuai jangka waktu yang diperjanjikan. Dan pihak marketing juga menjanjikan bunga 11,5-12 persen per tahun. Wajar jika banyak kreditor yang tertarik menanamkan modal, rata-rata Rp 1 M-Rp 2 M dengan jangka waktu setahun.

Belakangan janji-janji manis itu ternyata palsu. Bunga 11,5-12 persen, hanya dibayarkan pada dua bulan pertama. Selebihnya, tidak ada kabar. Investasi yang ditanamkan juga amblas, tidak dikembalikan pada saat jatuh tempo. Belakangan, ternyata PT tersebut menginvestasikan uang puluhan milyar ke sebuah perusahaan lain. Padahal, utang kepada para kreditor tidak dibayarkan.

Baca juga: https://www.prolegalnews.id/Menu-Berita/Meja-Hijau/Perdata/jangan-sampai-kreditor-pt-asa-inti-utama-tertipu-lagi.html

Bolehkah (direksi) PT itu bertindak begitu?

Melanggar aturan

Tindakan penghimpunan dana masyarakat dengan tawaran bunga investasi yang tinggi (11,5-12 persen), tidak boleh dilakukan  secara sembarangan. Perbuatan (direksi perusahaan) itu melanggar ketentuan dalam pasal 46 UU Perbankan yang berisi larangan penghimpunan dana tanpa izin atau bank gelap. Ancaman pidananya penjara 15 tahun dan denda Rp200 milyar.

Sudah ada contoh konkret. Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pertengahan November 2016 menindak Salman Nuryanto alias selaku pemimpin Pandawa Group di Depok (Jawa Barat). Badan hukum itu menghimpun dana investasi dari masyarakat dengan imbal hasil atau bunga sebesar 10 persen per bulan. Korbannya sampai ratusan orang dan dana yang dihimpun kabarnya mencapai Rp500 miliar.

Putusan kasasi akhir tahun 2018 menguatkan, bos Pandawa Group yang bernama Dumeri alias Salman Nuryanto dihukum 15 tahun penjara dan denda Rp 200 miliar. Pihak-pihak yang turut melakukan, menyuruh melakukan, atau membantu melakukan, melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP.

Selain itu, direksi PT juga melanggar pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007. Ini pasal itu mengatur bahwa suatu perusahaan perdagangan tidak boleh melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kegiatan usaha yang tercantum dalam Surat Izin Usaha Perdagangan. Dan tidak boleh menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (money game).

Pencucian uang

Direksi yang melakukan pengumpulan dana secara tidak wajar dan menyalurkan hasil pengumpulan ke entitas lain, dapat dikenai pasal-pasal pencucian uang (money laundering). Tindakan pencucian uang adalah upaya menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta tersebut seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal.

Pelaku pencucian uang berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul kekayaan hasil dari tindak pidana agar hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum. Sehingga pelaku leluasa memanfaatkan kekayaan tersebut baik untuk kegiatan lain atau kepentingan pribadi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menyebutkan ada tiga jenis pencucian uang. Pertama,

pencucian uang aktif (pasal 3); yaitu menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, menbayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul kekayaan.

Kedua, pencucian uang pasif (pasal 5), yaitu menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan kekayaan yang patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Ketiga,

Dalam Pasal 4 UU RI No. 8/2010, dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas kekayaan yang patut diduganya merupakan hasil tindak pidana

Direksi maupun orang-orang yang terlibat dalam pencucian uang diancam pidana penjara 20 tahun, dengan denda Rp10 miliar.

Jadi, penghimpunan dana bisa tergolong perbuatan melawan hukum dan penyaluran uang hasil penghimpunan dana tersebut bisa tergolong tindakan pencucian uang!

(albert kuhon)

prolegalnews admin

Tinggalkan Balasan