- Advertisement -
Pro Legal News ID
Opini

Refleksi Pemulihan Dari Involusi Demokrasi Dan Birokrasi

(Ist)

Oleh : Sultan Bayu

Kita perlu menelisik lebih dalam penyakit-penyakit yang kini timbul dan menggerogoti sistem demokrasi serta birokrasi di Indonesia. Seakan-akan demokrasi serta birokrasi yang seharusnya menjadi landasan ideologi yang kuat, kini justru terjebak dalam suatu pragmatisme yang lahir karena keteledoran birokrasi  untuk mewujudkan kesejahteraan yang seharusnya diperoleh masyarakat Indonesia.

Indonesia sendiri menganut ideologi Pancasila yang lahir dari sebuah perjalanan revolusi yang didorong oleh sebuah teori yang bersifat konsepsional, dalam artian ideologi Pancasila lahir melalui teori dan praktik yang panjang dalam sejarah bangsa ini. Jika diterapkan secara murni yang tujuan awalnya “Menyelamatkan Bangsa Indonesia” mungkin saja tekad awal yang ada dalam rumusan Pancasila akan berjalan dengan baik sampai saat ini.

Namun fenomena saat ini  justru  sangat paradok  dengan konsepsi yang ada dalam isi Pancasila. Para birokrat yang seharusnya mengimplementasikan ideology secara murni, kini lebih mengedepankan cara-cara pragamatis yang tidak bermoral dan merugikan kalangan masyarakat terutama untuk kalangan kelas bawah.

Fenomena pragmatisme itu  membuat konflik-konflik sosial diselesaikan secara konsensus yang berarti sebuah kompromi, dan persetujuan bersama agar permasalahan itu tidak dipersoalkan lagi. Kasus diatas kini telah banyak terjadi dan membanjiri jagat dunia maya seperti #Percumalaporpolisi, Kasus pelecehan seksual di KPI (Komisi Penyiaran Indonesia). Hal ini sebenarnya mampu membangkitkan klimaks ketidak percayaan masyarakat terhadap sebuah system. Dinamika dalam sistem negara memang tidak dapat dihindarkan, namun dinamika tersebut seharusnya mengikutsertakan kepentingan rakyat agar demokrasi tetap terbentengi dengan baik.

Sosial-Kultural dan Demokrasi Sebagai Tolak Ukur Pertumbuhan

Pertumbuhan sosial-kultural yang dimaksud merujuk terhadap suatu perubahan sosial cultural desa pada abad ke 19 terhadap kerajaan dengan adanya kolonialisme. Kita lihat di Surakarta dan Yogyakarta yang mana dalam pembagian hak atas tanah memakai system apange atau daerah lungguh, sistem apange sendiri merupakan sistem penitipan suatu wilayah yang diambil dari tanah milik raja kepada putera bungsunya, yang tidak akan menggantikan sebagai raja karena tahta akan jatuh ke puttra sulung

Namun sejak adanya kolonialisme, hubungan kerja baru terjadi antara pabrik dan tenaga kerja, pabrik menyewa tanah, tetapi harus membayar sewa terhadap kerajaan. Pada saat-saat ini perubahan hubungan social terjadi, karena masuknya ekonomi uang di pedesaan.

Para abdi dalam kerajaan tidak lagi dibayar dengan tanah, namun dengan uang. Budaya moneteristik telah masuk kedalam pedesaan sehingga menimbulkan sebuah budaya konsumtif di masyarakat, dan budaya tersebut tentu mengguntungkan pemilik modal yaitu pejabat-pejabat Hindia- Belanda yang memonopoli perdagangan.

Mengetahui akan kolonial yang selalu diuntungkan dan negara yang semakin lama semakin terugikan, timbulah sebuah perlawanan Syarekat Islam untuk mendobrak kesadaran politik masyarakat pada saat itu untuk menjunjung tinggi adanya demokrasi.

Dalam perspektif Taylor mengenai demokrasi di India, hipotesanya mengemukan empat kriteria dan keharusan pokok pertumbuhan masyarakat demokratis. 1) Open-class society, di India sendiri yang pada saat itu menganut system kasta, malakukan sebuah pergeseran untuk mengubah kelas bagi anggota masyarakat. 2) Communicative Society, adanya melek huruf yang tinggi di pedesaan serta munculnya intelektual-intelektual baru. 3) Mass consumption society, rendahnya nilai tukar pertanian dan industry kecil terhadap barang-barang manufaktur dan jasa. 4) pluralist society yang mana masyarakat menyediakan bagi warganya bermacam-macam wadah untuk melakukan kegiatan, seperti tempat ibadah, tempat ritual-ritual kebudayaan dll. (hlm 97)

Sebenarnya, di Indonesia lebih menonjolkan point kedua sebagai langkah awal untuk menuju negara yang demokrasi, hal ini sudah dimulai sejak abad ke 20. Yang mana munculnya kelas menengah pribumi yang tidak terikat dengan hukum-hukum adat kerajaan. Kelas menengah ini sangat berkecimpung dibidang ekonomi ataupun pendidikan seperti SDI (Syarekat Dagang Islam), Indische Partij. Mereka memiliki sebuah titik kritis yang mana pembagian kerja secara fungsional, yang distribusinya merata.

Para masyarakat menengah yang bias disebut professional pada masa itu, tidak melayani birokrasi pemerintahan ,karena pekerjaan mereka di luar jalur otoritas baik tradisional maupun kolonial. Mereka mencoba mendobrak kesengsaraan masyarakat yang disebabkan kolonialisme dan persaingan dengan kelas menengah Cina (para pedagang). Namun satu persatu menjadi egoism, hal ini tidak terlepas karena mereka mempertahankan kepentingan mereka di tengah sistem kolonial yang menyengsarakan. Pada akhirnya mereka yang rasional seharusnya mampu menjadi cikal bakal pengontrol teknokrat masa kini dan masa mendatang.

Karena sebuah kontrol itu mampu diterapkan oleh kaum intelektual yang memiliki orientasi teoritik yang melihat masyarakat dalam berbagai subsistemnya. Sudah seharusnya para intelektual belajardari sebuah pengalaman masa lalu, hal ini benar diterapkan oleh Angkatan ‘65 dan ‘98 dengan orientasi pergerakanya masing” walau pada akhirnya mereka sama-sama jatuh ke lumbung yang sama. Dalam artian mereka di luar kontrol negara, walau situasinya tidak memungkinkan dengan adanya NKK BKK. Karena satu-satunya jawaban para kaum intelektual menengah ialah rasionalitas atas keadaan yang mencekam di setiap zamanya.***

Penulis, adalah mahasiswa UNJ

prolegalnews admin

Tinggalkan Balasan