Surabaya, Pro Legal – Saat ini Polda Jawa Timur telah menyiapkan Skema Pengamanan Wilayah dalam menjaga Kondusifitas Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat ) dalam menghadapi beberapa moment di Jawa Timur, mulai dari Pemilu, Libur Nataru, hingga Idul Fitri nanti kedepan.
Khusus pada seluruh Tahapan Pemilu, Polda Jawa Timur telah melakukan beberapa hal, diantaranya Pemetaan Kerawanan Pemilu, Kesiapan Polri dalam Pengamanan Pemilu, serta Strategi yang akan dilaksanakan selama Keamanan Pesta Demokrasi tersebut.
Sedangkan dalam menghadapi Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru) Polda Jawa Timur bersama stakeholder juga telah menyiapkan untuk pola Pengamanan, demi Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalulintas (Kamseltibcarlantas).
Oleh karena hal itu seperti disampaikan oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Drs. Imam Sugianto, M.Si pada Rapat Koordinasi (Rakor) yang diselenggarakan oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah ( Forkopimda) Jawa Timur di Convention Hall, Grand City, Surabaya, pada hari Senin (11/12/2023).
Maka dalam hal ini dijelaskan oleh Kapolda Jawa Timur pada Rakor ini, dalam rangka Harkamtibmas jelang Pemilu Serentak 2024 itu, bahwa Pemetaan terakhir yang masuk Kategori Aman itu ada 8 Kabupaten /Kota.
Sedangkan yang memiliki Kategori Rawan itu ada di 25 Kabupaten/Kota dan yang Katagori Sangat Rawan ada 5 Kabupaten/Kota, yaitu seluruh di Wilayah Pulau Madura dan satu ada di Wilayah Pasuruan.
Tentang hal Pemetaan Kerawanan ini, terang Kapolda Jawa Timur adalah hasil Evaluasi dan Analisa yang berdasarkan Pelaksanaan, juga Penyelenggaraan Pemilu di Tahun 2019 yang lalu itu.
“Pertama tentang terkait dengan Netralitas Penyelenggara Pemilu tersebut, pada Pemilu sebelumnya, ini terjadi indikasi Kecurangan yang berujung pada dilaksanakannya PSU dan Hitung Suara Ulang,” kata Irjen Pol Imam Sugianto.
Kedua lanjut Kapolda Jawa Timur, secara Konflik Pemilu sebelumnya, ada beberapa Kasus Menonjol diantaranya, Bentrok antar Pendukung, bahkan ada yang menggunakan Senjata Api illegal.
“Maka pada Pemilu Tahun 2019 yang lalu itu, juga sempat terjadi Pencurian Kotak Suara, Pengerusakan, bahkan sampai adanya Pembakaran Mako Polsek dan Pengerahan Massa, dalam rangka Menolak Penghitungan Hasil Pemilu, ini inventarisir terhadap Sejarah Konflik Pemilu di 2019,” tambah Irjen Imam.
Sedangkan yang Ke-tiga, Kapolda Jawa Timur menyebut, Karakteristik Masyarakat Jawa Timur, ada sebagian Masyarakat yang cukup memiliki Temperamen Tinggi, kemudian ada yang mudah Terprovokasi terhadap isu dan Pemberitaan Hoax, termasuk Politik Identitas.
Kemudian Ke-empat, dari hasil Pemetaan di seluruh Pulau Madura, menurut Kapolda Jawa Timur adalah, pengaruh Tokoh Masyarakat yang sangat Patuh terhadap Tokoh Agama, Tokoh Ulama maupun Kepala Desa.
“Dan yang Terakhir adalah, Fanatisme Relawan, yang mana kurang lebih 41 Juta jumlah penduduk Jawa Timur betul-betul memunculkan berbagai Potensi Relawan untuk mendukung Paslon, sehingga di Grass Road ini memiliki Potensi Kerawanan untuk Bentrok,” tandas Irjen Pol Imam.
Lebih jauh disampaikan, indeks Potensi Kerawanan yang di Launching oleh Mabes Polri, ada Tiga Tahapan yang sudah dilaksanakan, Pertama di Tahun 2022, yaitu pada bulan September, Jawa Timur masuk Kurang Rawan, kemudian di Tahap Ke-dua di bulan Januari 2023, Jawa Timur naik Sangat Rawan dan kemudian terakhir pada bulan Agustus 2023 ini, indeks Potensi Kerawanan di Jawa Timur turun hanya menjadi Rawan.
“Mudah-mudahan 5 Dimensi yang dipakai mengukur indeks Kerawanan di Jawa Timur ini memiliki ke-Validan bagus, sehingga antisipasi yang harus disiapkan untuk menghadapi dalam Pemetaan Kerawanan ini betul-betul tepat,” ungkap Irjen Pol Imam.
Kapolda Jawa Timur juga menyebut, ada dua isu Sosial yang mempengaruhi Tahapan Pemilu di 2024 yang harus menjadi perhatian.
Pertama, ancaman Intoleran Radikalisme dan Terorisme yang kini masih betul-betul mengemuka dan Ke-dua adalah isu Sosial yang mempengaruhi Tahapan Pemilu di 2024 itu, yaitu Konflik Perguruan Pencak Silat.
“Maka Ke-dua hal ini tidak boleh diabaikan, ini harus menjadi perhatian serius seluruh pihak,” tegas Irjen Pol Imam.
Kapolda Jawa Timur juga menyampaikan, terimakasih kepada seluruh jajaran Forkopimda yang telah bersama – sama mengatasi beberapa Konflik, terkait Perguruan Pencak Silat.
“Ini saya terima kasih kepada rekan-rekan Forkopimda di Kabupaten/Kota, terutama Ibu Gubernur, atas dukungan kebersamaan kita, untuk mengajak para anggota dari Simpatisan seluruh Perguruan Pencak Silat ini, untuk bersama-sama Membongkar Tugu – Tugu di Desa, maupun di Kecamatan yang menjadi salah satu Pemicu terjadinya Konflik antar Perguruan Pencak Silat,” pungkas Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Drs. Imam Sugianto, M.Si.
Sebagai informasi, hadir dalam Rakor yang digelar oleh Forkopimda Jawa Timur itu dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto, Pangdam V Brawijaya, yang diwakili Danrem 084 Baskara Jaya, Brigjen TNI. Yusman Madayun, serta Forkopimda Kabupaten/Kota dan juga Forkopimcam se Jawa Timur.
Rakor digelar dalam rangka Harkamtibmas Jelang Pemilu Serentak Tahun 2024, yang dilaksanakan di Convention Hall, Grand City, Surabaya, pada hari Senin (11/12/2023).
Sementara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dalam sambutannya menerangkan, bahwa tentang Rakor yang dilaksanakan hari ini, tidak hanya sekedar untuk Pemilu, Pilpres, Pileg, tetapi juga untuk rangkaian dari Pilkada Serentak dan Nataru. Bagus
