- Advertisement -
Pro Legal News ID
Hukum

Polisi Kembangkan Dua Kasus Mafia Tanah di Jakarta dan Bekasi

Mafia Tanah di Jakarta Timur Dan Kabupaten Bekasi Ditangkap Polisi.

Jakarta, Pro Legal News – Polda Metro Jaya, terus mendalami dua kasus mafia tanah yang menggunakan dokumen palsu dan mengklaim tanah milik pihak lain. Dokumen itu juga dijadikan barang bukti untuk menggugat ke pengadilan.

Ada dua kasus mafia tanah yang kini sedang ditangani Polda Metro Jaya. Pertama kasus penggunaan sertifikat palsu yang dipakai untuk menggugat Pemprov DKI Jakarta di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Gugatan ini terkait sengketa tanah seluas 2,9 hektar di Jalan DI Panjaitan, Cipinang, Jakarta Timur. Polisi telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka masing-masing S (otak pelaku), M, DS, IR, YM, ID, INS, dan I.

Menurut Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya AKBP Ade Ary,  pihaknya sedang mengembangkan bagaimana tersangka S memalsukan sertifikat yang digunakan untuk menggugat di pengadilan. “Dia membuat akte jual beli palsu,” kata AKBP Ade Ary di Mapolda Metro Jaya, Jumat (7/9).

Tersangka juga membuat sertifikat palsu untuk didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Padahal itu jelas milik Pemprov DKI. Menyinggung apakah S membuat sendiri sertifikat palsu itu di percetakan atau melalui proses ke Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Timur masih diusut.

Terkait keyakinan penyidik kalau sertifikat yang dimiliki tersangka S dan kawan-kawan adalah palsu karena polisi sudah berkoordinasi dengan pihak BPN Kanwil DKI Jakarta. “Kami koordinasi ke BPN, itu bukan produk dari BPN Kanwil Provinsi DKI,” tegasnya.

Kasus ini bermula tersangka S mendatangi tujuh tersangka lain masih satu keluarga mengaku kenal baik dengan orang tua mereka berinisial U. Selanjutnya, tersangka S menyampaikan kalau U memiliki tanah seluas 2,9 hektar di Jalan DI Panjaitan, Cipinang, Jakarta Timur yang saat ini digunakan sebagai Kantor Samsat Jakarta Timur.

Tersangka S mengatur rencana apabila mereka ingin merebut kembali tanah itu, para tersangka seolah-olah menjadi ahli waris. Mereka juga diminta oleh tersangka D menandatangani sejumlah dokumen terkait pembuatan sertifikat palsu dengan iming-iming mendapatkan bagian 25 persen.

Sertifikat diduga palsu itu dipakai untuk menggugat Pemprov DKI Jakarta dengan meminta ganti rugi sebesar Rp 340 miliar. “Tersangka S punya tiga KTP. Ini masih kita dalami,” tuturnya.

Kasus mafia tanah kedua terkait tindak  pemalsuan dokumen kepemilikan tanah yang dilakukan oknum aparat desa mulai dari camat, kepala desa, kepala dusun dan stafnya  di Desa Segaramakmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi.

Ada 11 orang berinisial HS mantan Camat Taruma Jaya, H. A (kepala desa), H. H (kepala dusun), H. AS (sekretaris desa), H. B (staf bagian pemerintahan), S (staf desa), SH (staf kecamatan), Hj. SF, H. MD, dan AA yang telah ditetapkan sebagai tersangka bersekongkol membuat dokumen palsu sendiri. “Itu mereka membuat sendiri akta jual beli palsu seolah-olah terjadi transaksi antara ahli waris dengan pemilik terdahulu. Mereka membuat dokumen-dokumen terkait jual beli tanah,” kata AKBP Ade.

Para tersangka seolah-olah punya girik, kemudian surat keterangan tidak sengketa dan surat menempati lokasi. Semua surat-surat itu biasanya diketahui dan ditandatangani pejabat kepala desa, kepala dusun, hingga camat.

Mereka mendaftarkan ke camat. Camat itu kan bertindak juga selaku pejabat pembuat akta tanah. Camat ini perannya memasukkan  akte jual beli palsu itu ke dalam buku register. Padahal buku register  sudah ditutup pada 31 Desember 2013. “Para tersangka  ini membuat 163 akta jual beli yang diduga palsu yang sudah menyebar,” tambah Ade.

Menurutnya penyidik saat ini masih mengembangkan adanya dugaan tindak pidana lain terkait pembuatan 163 akta jual beli palsu itu. tim

prolegalnews admin

Tinggalkan Balasan