Jakarta, Pro Legal News– Meski ajang Pilpres masih lama sejumlah partai mulai melakukan manuver. Seperti misalnya yang diemukakan oleh Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid yang menyatakan jika partainya membuka peluang memimpin sebuah poros koalisi Parpol di Pilpres 2024.
Jazilul menyatakan jika PKB bisa berkoalisi dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ditambah dengan Partai Amanat Nasional (PAN) atau Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk memenuhi ambang batas pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden alias presidential threshold sebesar 20 persen. “Saya sebagai Wakil Ketua Umum [PKB] bidang Pemenangan Pemilu, saya berkeinginan PKB memimpin poros. PPP kan saudara mestinya ikut, kan sama-sama hijau,” kata Jazilul dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (15/12).
“PKB, PPP, tambah satu lagi berangkat itu sudah. Misalkan PAN diajak sudah cukup itu, berangkat kita, bismillah, ya PKS bisa,” sambungnya.
Tetapi Jazilul menegaskan jika syarat bergabung dalam poros koalisi yang dipimpin PKB nantinya ialah mengedepankan kepentingan bersama dan masyarakat secara luas.
Dia menyatakan, PKB tak mau poros koalisi yang dipimpin nantinya justru memainkan politik identitas atau menjadi poros ekstrem. “Kita tetap pada poros yang untuk mengedepankan orang banyak,” katanya.
Menurutnya, akrobat politik merupakan hal yang tak terhindarkan terjadi pada 2023, meskipun sejumlah parpol masih solid dalam satu barisan saat ini.
Upaya-upaya membangun poros koalisi parpol untuk mengusung pasangan capres dan cawapres di 2024 sudah mulai terlihat beberapa waktu terakhir.
Contohnya, PDIP dan Gerindra yang sudah mulai saling membuka diri untuk membangun koalisi di Pilpres 2024. Di sisi lain, Golkar dan NasDem juga membuka peluang membangun poros koalisi di Pilpres 2024 dengan berbekal sejarah Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang merupakan mantan kader Golkar.(Tim)