- Advertisement -
Pro Legal News ID
Nasional

Pj Gubernur Wilayah Jawa Harus Independen

Ilustrasi (rep)

Jakarta, Pro Legal-Menjelang  Pemilu serentak (Pileg dan Pilpres) 2024 ini ada sekitar 17 Gubernur  yang habis masa jabatannya. Maka pergantian (suksesi) kepala daerah itu memiliki makna yang strategis bagi semua stake houlders terutama partai yang telah memiliki suara sekaligus  telah menjalin koalisi  dengan kaukus politik tertentu. Posisi gubernur bagi partai tertentu bisa menjadi advantage tersendiri bagi partai, untuk memenangkan pertarungan dalam Pemilu 2024 nanti dengan menggunakan jabatannya, minimal untuk mengkonsolidasikan kekuatan partainya. Ketimbang untuk memenuhi kekosongan jabatan serta menjalankan fungsi administatif pemerintahan.

Hipotesa itu dikemukakan oleh pengamat politik dari Cakra Emas Syndicate, Gugus Elmo Ra’is, “Saya kira ini memang dilematis, di satu sisi berdasarkan Pasal 4 Permendagri  Nomor 4 tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, mekanisme pengusulan Pj Gubernur itu  melalui Mendagri atau DPRD setempat. Disisi lain mekanisme ini pasti akan dibarengi dengan klausul transaksional antara calon dengan partainya. Ketimbang mengedepankan kepentingan rakyat untuk mendapat layanan administratif,” ujarnya di Jakarta, (3/1/24).

Maka disinilah presiden yang menerima usul dari DPRD melalui Mendagri itu harus bersikap prudent (hati-hati) dalam memilih calon PJ Gubenur  terutama untuk wilayah Jawa atau beberapa daerah yang memiliki potensi terjadinya gesekan yang keras,” Maka pilihan yang paling aman menurut saya Presiden harus menggunakan pendekatan profesional  yakni calon yang benar-benar telah menguasai medan dan karakteristik daerah itu sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Permendagri tersebut atau setidak-tidaknya Presiden harus memilih calon yang independen,”  ujarnya.

Beberapa daerah di Jawa, seperti Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah yang notabene menjadi kantong suara diprediksi akan terjadi pertarungan yang keras yang berpotensi akan terjadinya kecurangan yang massif, terstruktur  dan sistematis,” Untuk antisipasi itulah  Presiden harus membuka telinga lebar-lebar berdasarkan data intelijen, siapa saja calon yang memiliki afiliasi dengan partai tertentu. Atau pilihan yang paling aman adalah  Presiden harus menunda  keputusan untuk memilih PJ Gubernur hingga selesai Pemilu 2024 nanti, sehingga tidak terpilih kepala daerah yang manipulatif, atau kepala daerah yang menjadi abdi rakyat dan bukan abdi partai,”  jelas Gugus lagi.(AA)                                        

 

 

 

 

prolegalnews admin

Tinggalkan Balasan