- Advertisement -
Pro Legal News ID
Opini

Perlu Revisi Pasal-Pasal Karet Dalam UU ITE 2

Oleh : Houtlan Napitupulu SH,MM,MH

4. Pasal 28 ayat 2 UU ITE tentang Ujaran Kebencian berdasarkan SARA.

Maraknya ujaran kebencian melalui media sosial saat ini, merupakan gambaran kurangnya rasa penghargaan, penghormatan pada orang lain. Entah siapa yang memulai sehingga muncul jawaban yang bersifat penistaan bahkan mengarah pada ujarannkebencian. Timbulnya perbuatan saling mengatain, mengkritk, menghujat, selain sebagai konsekuensi terbukanya ruang kebebasan dalam era demokrasi juga sebagai pengaruh perkembangan media sosial dan faktor pendukungnya, yang berujung pada sikap saling melapor bahkan laporan polisi pun tidak main2 diduga melanggar pasal 28 ayat 2 UU ITE tentang ujaran kebencian  berdasarkan SARA yang ancaman pidananya 6 tahun, bukan sebagai ujaran penghinaan atau pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3.

Bahkan terdapat beberapa kasus dari saling meledek atau ngatain ini ditujukan dan melekat pada pribadi seseorang, tetapi dibungkus dengan SARA, sehingga dipersangkakan sebagai dugaan ujaran kebencian berdasarkan SARA, yang sesungguhnya bukan konten SARA sebagai tujuan/niat/mensrea, tetapi nama baik si korban. Maka sebaiknya penyelesaian kasus seperti ini tidak perlu melalui peradilan pidana, tapi lebih baik ditempuh melalui proses di luar peradilan pidana agar tidak ada yang merasa dilukai oleh penguasa, tidak ada yang menang dan kalah.

Penyelesaian kasus yang bersifat privat ini, khususnya perkara saling menyerang kehormatan diantara sesama warga, agar ditempuh melalui jalan damai untuk mewujudkan restoratif justice melalui diversi. Untuk itu diperlukan suatu terobosan oleh penegak hukum mempertemukan pelaku dan korban/diversi untuk lebih memastikan apakah tindak pidana yang terjadi ujaran penghinaan atau ujaran kebencian berdasarkan SARA.

Jika yang ditemukan adalah ujaran penghinaan maka penyelesaian perkaranya ditempuh penyelesaian di luar peradilan pidana restoraitf justice. Tetap jika yang ditemukan adalah ujaran kebencian, berdasarkan pendapat ahli bahasa, agama, tokoh masyarakat dan ahli pidana maka penyelesaiannya dapat dilanjut melalui peradilan pidana untuk memperoleh efek jera dan kepastian hukum.

Oleh sebab itu harus ada kehati- hatian ketika seseorang diduga melakukan ujaran kebencian berdasarkan SARA. Maka pembuktiannya  harus tetap konsisten terhadap niat/maksud dari pelaku apakah niatnya adalah untuk mempermalukan si korban, sementara hal-hal yang bersifat SARA hanya sebagai melengkapi, atau pembungkusnyasaja, supaya lebih menarik perhatian masyarakat saja.

Karena itu patut dipertimbangkan apakah mungkin seseorang pribadi yang direndahkan martabatnya dapat mewakili kelompok suku atau kelompok agama, sehingga perbuatan pelaku tidak lagi ditujukan pada pribadi si korban yang dihina, tapi ditujukan pada suku atau agama yang dianut oleh si korban, jika memang sudah ditujukan pada kelompok atau agam yang dianutnya, maka pelakunya dapat diancam dangan pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian berdasarkan SARA yang diancam dengan pidana penjara 6 tahun, sehingga pelakunya langsung dapat ditahan.

Terkait dengan hal tersebut perlu kehati-hatian yang serius  untuk penerapan pasal 27 ayat 3 tentang  penghinaan atau pencemaran nama baik yang terpisah dengan penerapan pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian berdasarkan SARA, merupakan suatu keharusan.

Kesimpulan pasal 28 ayat 2 UU ITE sbb.

a. Pasal ini termasuk pasal karet karena tidak jelas pembeda antara pasal 27 ayat (3);tentang pencemaran nama baik yang bersifat individu, dengan pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian  yang bersifat individu, kelompok dan SARA tidak ada pembeda yang tegas, semestinya perbuatan adalah yang dilarang dalam pasal 27 ayat (3) tetapi dipersangkakan melanggar pasal 28 ayat (2). Maka sebaiknya diksi kebencian yang bersifat individu dicabut saja dari dalam pasal ini dicabut. Cukup ujaran kebencian berdasarkan kelompok atau SARA saja.

b. Ujaran kebencian dalam pasal ini tumpang tindih dengan pasal 160 KUHP yang rumusannya lebih lengkap yaitu “Barang siapa dimuka umum dengan lisan dan tulisan menghasut supaya melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau supaya jangan mematuhi peraturan perundang-undangan diancam 6 tahun penjara”. Dalam pasal.ini sangat jelas dan tegas bagaimana dan apa bentuk ujaran kebencian tersebut seperti di muka umum, menghasut supaya melakukan suatu kejahatan, dsb, sehingga jika suatu perbuatan dilakukan melalui penyebaran informasi ekektronik, harus dibuktikan ujaran kebencian yang dimaksudkan pasal 160 KUHP. Dan sesuai putusan MK/ PUU-VII/2009 dalam penerapan pasal 160 KUHP, harus dimaknai sebagai delik materil bukan sebagai delik formil. Maka akibat dari hasutan tersebut harus dapat dibuktikan bahwa orang yang dihasut sudah melakukan perbuatan yang dapat dihukum, atau melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau tidak mau tundukan pada peraturan yang berlaku.

Saran, sebaiknya ketentuan pasal 28 ayat (2) UU ITE, dicabut saja karena lebih produktif penggunaan pasal 160 KUHP tentang Ujaran Kebencian, manakala ditemukan ujaran kebencian tersebut dilakukan melalui informasi elektronik maka dakwaannya di juntokan dengan pasal 28 ayat (2), tetapi pembuktian tentang norma ujaran kebenciannya mengacu pada pasal 160 KUHP

5. Pasal 29 UU ITE tentang mendistribusikan informasi elektronik  yang berisi ancaman kekerasan atau menakut- nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Pasal ini juga sebagai pasal karet bahkan tumpang tindih dengan pasal 27 ayat (4) yang memuat tentang pemerasan dan ancaman.

Saran. Pasal ini sebaiknya dicabut atau dibatalkan saja, meskipun berakhirnya suatu undang2 bukan hanya karena pencabutan saja tetapi dapat pula berakhir secara alami karena tidak pernah digunakan atau diterapkan dalam prakteknya.

Terkait dengan permintaan Presiden Joko Widodo untuk merevisi pasal-pasal karet dalam UU ITE pada tanggal 15 Pebruari 2021, Kapolri yang baru merespon dengan baik dengan menerbitkan Surat Edaran No.SE/2/II/2021 yang memuat pedoman sebanyak 11 point, antara lain sebagai berikut.

  1. Meminta Penyidik Polri mengedepankan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara khususnya dalam menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran Undang2 ITE, Hukum pidana sbg upaya terakhir dalam penegakan hukum, kecuali yang bersifat memecah belah SARA dan radikalisme,
  2. Mengupayakan dan mengedepankan upaya pre-emtif dan preventif melalui virtual police dan virtual alert yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana Siber.
  3. Atas laporan  dari masyarakat, penyidik harus dapat.dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana.
  4. Penyidik melakukan kominikasi secara langsung dengan korban dan memfasilitasi para pihak untuk yang bersengketa untuk melakukan mediasi.

Dengan adanya Surat Edaran Kapolri ini, diharapkan menjadi.panduan bagi penyidik dalam menyelesaikan sengketa tindak pidana ITE yang dilaporkan, sehingga Restoratif justice melalui Diversi diantara para pihak yang bersengketa, menjadi penyelesaian yang berkeadilan.

  • Penulis, Dosen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Bung Karno.
prolegalnews admin

Tinggalkan Balasan