- Advertisement -
Pro Legal News ID
Kriminal

Pemerkosa Santriwati di Bandung Harus Dihukum Dengan Seberat-beratnya Serta Layak Dikebiri

Puspitasari SH.MH (ist)

Jakarta, Pro Legal News– Publik tanah air dihebohkan dengan kasus kekerasan seksual  yang terjadi di salah satu pesantren di Bandung. Pelakunya adalah HW (36), salah seorang guru di pesantren tersebut. HW diduga telah memperkosa 21 santriwatinya, 10 di antaranya bahkan hamil. Delapan korban yang masih di bawah umur sudah melahirkan sedangkan dua lainnya masih mengandung.

HW melakukan perbuatan bejatnya itu dalam kurun waktu 2016 sampai 2021. Pemerkosaan dilakukannya di berbagai tempat. Selain di Yayasan Komplek Sinergi Jalan Nyaman Anatapani, pemerkosaan juga dilakukan di Yayasan Tahfidz Madani Komplek Yayasan Margasatwa Cibiru, Pesantren Manarul Huda Komplek Margasatwa Cibiru, apartemen di kawasan Soekarno-Hatta Bandung, dan sejumlah hotel di Bandung.

Menurut praktisi hukum serta akademisi, Puspitasari SH,MH, perbuatan HW itu bisa dikategorikan sebagai tindakan yang biadab sekaligus kejahatan  kemanusian yang sangat berat.  Maka  menurut Puspitasari pelaku tidak cukup bila hanya dijerat dengan menggunakan, Pasal 82 Ayat 2 Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU dengan pidana penjara paling lama 15 tahun penjara. “Saya kira penyidik harus mencari  beberapa pasal tambahan, sehinggga hukuman yang diterima HW merupakan hukuman gabungan (concursus) dari beberapa tindak pidana. Karena yang telah dilakukannya tidak hanya merenggut mahkota korban tetapi juga telah menghancurkan masa depan korban. Dan itu tidak cukup hanya restitusi dari pelaku. Maka saya kira Negara harus memikirkan masa depan para korban,” ujarnya.

Bahkan menurut Puspitasari, melihat jumlah korban yang sudah sangat banyak, pelaku sudah masuk kategori predator anak berdarah dingin, maka sangat layak untuk diberi hukuman tambahan seperti misalnya kebiri kimia,”Setelah   Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak sebagai turunan dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, maka sudah selayaknya jika HW diberi hukuman kebiri,” jelasnya.

Seperti diketahuai PP No 70 tahun 2020  beriri tentang aturan yang memberikan kewenangan kepada negara untuk dapat menjatuhkan Tindakan Kebiri Kimia bagi Pelaku Persetubuhan terhadap Anak, yang mana tindakan kebiri kimia sebagai pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau menggunakan metode yang lain.(Tim)

prolegalnews admin

Tinggalkan Balasan