Pemerintah Mentransformasi Industri Nasional Menuju ‘Circular Economy’

Jakarta, Pro Legal News – Pemerintah kini gencar menggalakkan konsep circular economy diberbagai aspek kehidupan. Berbeda dengan linear economy yang menganut prinsip take-make-dispose.

Prinsip utama dalam konsep circular economy adalah Rethink, Reduce, Reuse, Recycle dan Recovery/Repair, yang lebih dikenal dengan “5R”.

“Prinsip 5R dapat dilakukan melalui pengurangan pemakaian material mentah dari alam (reduce) melalui optimasi,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian, Ngakan Timur Antara di Jakarta, Sabtu (16/6).

Material mentah dapat digunakan berkali-kali dalam berbagai daur hidup produk. Sebab, ekstraksi material mentah dari alam jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan linear economy. “Timbulan limbah akibat proses dispose dapat dikurangi melalui upaya reuse, recycle dan recovery limbah yang masih memiliki value atau nilai,” ujarnya.

Menurut Ngakan besarnya kontribusi industri pengolahan dalam ekonomi nasional bisa mengangkat sektor manufaktur menjadi leading sector dan memberikan dampak luas dalam mentransformasi ekonomi  nasional menuju circular economy.

Saat in, industri pengolahan masih menjadi pilar penting bagi ekonomi nasional. Pada kuartal pertama tahun ini, industri pengolahan merupakan kontributor terbesar Produk Domestik Bruto (PDB). “Share mencapai 20,2 persen terhadap total PDB nasional,” ungkap Ngakan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian Perindustrian telah melaksanakan program industri hijau sesuau amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Dalam Undang-Undang industri hijau didefinisikan sebagai industri yang proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas. Penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Penerapan teknologi rendah karbon, penerapan 3R hingga 5R dapat minimisasi limbah dan menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). BPPI Kemenperin melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup (Puslitbang IHLH) terus mendorong industri manufaktur nasional untuk menerapkan industri hijau bersertifikat.

Ini rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap perusahaan industri dalam pemenuhan Standar Industri Hijau (SIH). Ketebtuan ini  merupakan acuan para pelaku industri dalam melakukan proses industrinya sesuai dengan prinsip industri hijau.

Dijelaskan Ngakan  di dalam SIH memuat batasan mengenai aspek teknis dan aspek manajemen. Aspek teknis terdiri dari bahan baku, energi, air, proses produksi, produk, limbah, dan emisi GRK.

Sedangkan batasan aspek manajemen terdiri dari kebijakan dan organisasi, perencanaan strategis, pelaksanaan dan pemantauan program, tinjauan manajemen. Perusahaan juga diberi tanggung jawab sosial perusahaan dan ketenagakerjaan yang bertujuan untuk mewujudkan industri yang berkelanjutan.

Dikatakan Ngakan bahwa SIH diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH) baik yang berada di bawah Kemenperin maupun LSIH swasta. Saat ini tercatat 14 LSIH telah ditunjuk oleh Kemenperin melalui Peraturan Menteri Perindustrian nomor 41 tahun 2017 tentang LSIH.

Perusahaan industri dapat langsung mengajukan permohonan kepada LSIH sesuai dengan ruang lingkupnya.

“Langkah ini dapat meningkatkan awareness perusahaan terhadap industri hijau serta menyosialisasikan SIH. Kemenperin telah meluncurkan program bantuan SIH sejak tahun 2017,” tanbah Ngakan.

Program bantuan ini telah menyasar kepada kelompok industri semen portland, pupuk tunggal buatan hara makro primer, karet remah (crumb rubber), pengasapan karet (ribbed smoked sheet/RSS) dan pengolahan susu bubuk. Untuk penyelenggaraan kegiatan bantuan SIH pada tahun 2018, diproyeksi ada 16 perusahaan industri yang akan tersertifikasi sebagai industri hijau.

Selain mengembangkan skema SIH tambah  Ngakan merupakan  langkah strategis yang  dilakukan Kemenperin melalui pemberian penghargaan industri hijau dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing. Sejak tahun 2010, Kemenperin telah memberikan Penghargaan Industri Hijau (Green Industry Award) kepada industri yang telah menerapkan pola-pola penghematan sumber daya.

Pada periode tahun 2010-2017, tercatat    sebanyak 614 perusahaan industri telah menerima penghargaan industri hijau. Penghargaan industri ini sifatnya partisipatif dan tidak dipilih oleh pemerintah yang bisa diikuti oleh industri kecil, menengah dan besar.

Melalui kegiatan ini diharapkan perusahaan industri dapat mulai melakukan sinkronisasi kebijakan perusahaan. Prinsip industri hijau sebagai tahapan awal menuju penerapan SIH melalui skema sertifikasi industri hijau. Pada tahun 2018, Kemenperin telah membuka kembali pendaftaran untuk Penghargaan Industri Hijau dengan menargetkan sebanyak 100 perusahaan industri. adv