Jakarta, Pro Legal News – Konsep pembangunan revolusioner dengan membangun infrastruktur besar-besaran yang dilakukan oleh Pemerintahan Jokowi-JK telah menjadi pondasi perekonomian yang kokoh bagi Bangsa Indonesia. Hal itu yang tidak pernah dilakukan oleh para pendahulunya. Pada era Jokowi inilah pembangunan infrastruktur dilakukan secara massif hingga ke berbagai pelosok, termasuk daerah-daerah perbatasan. Sehingga secara tidak langsung meningkatkan harga diri bangsa di mata negara-negara tetangga.
Pola pembangunan yang massif melalui berbagai program, seperti pembangunan infrastruktur, jalan tol, pelabuhan, bandara hingga program Dana – Desa ini banyak diapresiasi secara positif oleh berbagai pihak. Bahkan Bank Dunia beberapa waktu lalu juga mengapresiasi pembangunan menengah panjang yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi. Sementara secara domestik, konsep pembangunan ini juga mendapat apresiasi serta dukungan agar program itu terus dilanjutkan. Seperti halnya yang diberikan oleh Ketua Umum Perhimpunan Putra Putri Angkatan Udara Republik Indonesia (PPP), Muara Karta.
Pengacara sekaligus politisi senior ini berharap langkah Presiden Joko Widodo agar tidak lelah membangun infrastruktur, khususnya di daerah terpencil dan desa-desa. Karena hal itu merupakan amanah konstitusi. “Pembangunan infrastruktur sangat penting agar ekonomi rakyat terus menggelinding,” kata Karta melalui siaran elektroniknya, Minggu (26/8).
Meski impact secara ekonomi tidak langsung dirasakan masyarakat, tetapi Karta mengingatkan publik agar jangan pesimistis dengan kebijakan pembangunan infrastruktur yang digenjot Jokowi selama empat tahun berkuasa. “Jangan pesimis dengan kinerja Jokowi. Kita lihat semua dibenahi, tidak ada yang ditinggalkan. Memang tidak mudah dan tidak gampang untuk memimpin negara besar serta rakyat yang majemuk ini,” ujar praktisi hukum alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini.
Pemerintah diketahui tengah membangun sejumlah infrastruktur di daerah di antaranya jalan Trans Papua, tol Trans Sumatera, tol Trans Jawa, serta pelabuhan dan bandara.
Selain itu, pemerintah juga memberikan dana desa kepada pemerintah desa untuk membangun sarana dan prasarana di pedesaan seperti irigasi, embung, serta jalan desa dan fasilitas MCK. Pada 2015 pemerintah menggelontorkan dana desa sebesar Rp20,76 triliun, lalu Rp 46,9 triliun pada 2016 dan Rp60 triliun pada 2017.
Meski menyatakan dukungannya terhadap berbagai kebijakan pemerintahan Jokowi, Muara Karta juga mengkritisi pemerintah yang masih banyak diisi oleh orang-orang yang kurang kredibel dan cenderung hanya memikirkan diri-sendiri serta kelompoknya saja. Sehingga mereka terlibat korupsi dalam berbagai proyek pemerintah.
Bukti teraktual adalah penetapan tersangka terhadap Menteri Sosial Idrus Marham oleh KPK karena terindikasi terlibat kasus suap proyek PLTU. Dalam kasus itu Idrus Marham diduga terlibat dalam kasus kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau. Politisi Partai Golkar itu diduga menerima suap sebesar Rp 500 juta. Maka untuk menjaga citra Jokwi yang sudah positif itu Jokowi harus membersihkan orang-orang yang tidak kredibel dan kapabel. “Jokowi harus mendorong KPK agar membersihkan maling-maling duit negara. Borgol semua yang terlibat,” tegas Karta. Tim
