- Advertisement -
Pro Legal News ID
Nasional

Para Pengusul Penundaan Pemilu Akan Dilaporkan Ke Bareskrim

Ketua Umum Gerakan Pengawal Supremasi Hukum (GPSH), H. M Ismail SH,MH (ist)

Jakarta, Pro Legal News – Untuk menyikapi polemik tentang Penundaan Pemilu 2024 serta perpanjangan masa jabatan presiden, Gerakan Pengawal Supremasi Hukum (GPSH) akan menempuh jalur hukum sebagai upaya untuk menyelamatkan konstitusi. Upaya hukum yang akan ditempuh GPSH adalah dengan melaporkan para pengusul penundaan Pemilu 2024 seperti Menko Marves, Luhut B Panjdaitan, Ketum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, Ketum Partai PAN Zulkifli Hasan dan Ketum Partai PKB, Muhaimin Iskandar   ke Bareskrim, Mabes Polri.

Delik yang disangkakan adalah membuat pernyataan yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal  XIV dan Pasal XV Undang-Undang tentang Peraturan Hukum Pidana (UU No. 1 Tahun 1946) dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal XIV: (1) Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.  

(2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Pasal XV: Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak -tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.

 Menurut Ketua Umum Gerakan Pengawal Supremasi Hukum (GPSH), H HM Ismail SH, MH pihaknya saat ini sedang mengumpulkan bukti-bukti para pengusul penundaan Pemilu 2024 serta perpanjangan  masa jabatan presiden,”Kami sedang mengumpulkan bukti untuk menempuh upaya hukum terhadap para pihak yang telah  terbukti merongrong konstitusi itu,” ujarnya.

Seperti diketahui bahwa  para pengusul itu mengklaim memiliki big data yang tidak bisa diverifikasi kebenarannya, jika data yang mereka punya mayoritas penduduk Indonesia menginginkan Pemilu 2024 ditunda.  Menurut Ismail  klaim itu dapat dipastikan sebagai berita hoax dan bohong yang dipergunakan untuk melakukan propaganda sekaligus  menciptakan keonaran di masyarakat serta mengadu domba antar elemen masyarakat.

Padahal Presiden Jokowi sendiri berulangkali menyatakan jika Presiden akan taat konstitusi dan memastikan jika Pilpres 2024 akan dilaksanakan  pada tanggal 14 Februari 2024.

Senada dengan Presiden Jokowi, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga telah menegaskan jika partainya telah meminta masyarakat untuk tunduk dan patuh terhadap konstitusi yang mengatur masa jabatan Presiden hanyalah dua periode dan bisa maju lagi dalam Pilpres selanjutnya.

Begitu  juga halnya pernyataan Ketua DPD RI, La Nyala Matalitti yang menyatakan jika masyarakat harus tunduh dan patuh terhadap konstitusi. Keingginan masyarakat untuk menunda Pemilu 2024  berdasarkan big data itu dibantah oleh Ketua DPD yang menyatakan jika DPD juga punya big data yang justru menolak penundaan Pemilu 2024 itu. Keinginan penundaan itu menurut La Nyala hanyalah keinginan segelintir politisi serta menggunakan hasil survey dari lembaga survey bayaran kelas kambing.

Jadi sangat jelas pernyataan dari para Ketua Umum Partai yang mengusulkan penundaan Pemilu itu adalah sebatas klaim dan masuk kategori penyebaran berita bohong untuk menimbulkan keonaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal XIV UU No 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.(Tim)

 

prolegalnews admin

Tinggalkan Balasan