Muhammadiyah Desak Pemerintah Cabut Kebijakan yang Bermasalah

Jakarta, Pro Legal – Ketua Umum PP Muhammadiyah  Haedar Nashir berharap pemerintahan Prabowo Subianto dapat menghindari pelbagai kebijakan yang menimbulkan reaksi publik dalam bentuk keberatan dan penolakan.

Dalam keterangannya Haedar berharap pemerintah dapat melakukan koreksi bahkan mencabut suatu kebijakan jika bermasalah di hadapan rakyat tanpa perlu merasa kalah. “Jika bermasalah di hadapan rakyat atau publik secara umum, maka alangkah bijaksana jika melakukan koreksi dan bila perlu mencabut kebijakan tersebut tanpa perlu merasa kalah dan menang atau malu demi kepentingan bangsa sebagai wujud sikap kenegarawanan,” ujar Haedar, Selasa (31/12).

Haedar juga  berharap setiap kebijakan yang diambil pemerintah harus berpihak bagi kepentingan dan hajat hidup rakyat. Sebab, pemerintahan yang baru telah memperoleh kepercayaan sekaligus tuntutan baru untuk menjalankan pemerintahan sesuai mandat konstitusi.

Dalam kesempatan yang sama, Haedar juga mendukung upaya konsolidasi demokrasi dengan lebih memperkuat kualitas demokrasi yang substantif. Demokrasi yang sehat, lanjutnya, harus didukung kuat oleh seluruh institusi pemerintahan negara.

Ketum PP Muhammadiyah itu  juga berharap seluruh warga negara memiliki kesadaran politik yang cerdas, kritis, serta memiliki kebudayaan politik partisipan. “Keberhasilan Indonesia dalam mewujudkan kualitas demokrasi yang substantif diukur jika mampu menghilangkan pengekangan terhadap kebebasan berbicara dan berserikat yang dijamin konstitusi, praktik politik uang, politik transaksional, penyalahgunaan hukum untuk meraih jabatan dalam kekuasaan, kriminalisasi politik, serta segala bentuk praktik politik yang merusak prinsip dan etika demokrasi,” ujarnya.(Tim)