- Advertisement -
Pro Legal News ID
Hukum

Muara Karta : Seharusnya Zulkifli Hasan Mundur Dari Ketua MPR RI

Muara Karta, S.H.

Jakarta, Pro Legal News Pernyataan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Zulkifli Hasan, tentang Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK menuai polemik. Pasalnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyatakan jika pejabat di Indonesia akan habis jika KPK terus melakukan OTT. Pernyataan itu dinilai agak tendensius, mengingat beberapa waktu sebelumnya, adik Zulkifli Hasan yang menjadi Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan tertangkap OTT oleh KPK.

Zainudin Hasan terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Jumat dini hari (27/7/2018). Dia ditangkap bersama 11 orang lainnya, termasuk Anggota DPRD Lampung Selatan. Dalam keterangannya, KPK menyebut Zainuddin Hasan diduga terlibat suap proyek infrastruktur. Ketua KPK Agus Rahardjo menjelaskan, dalam OTT tersebut, KPK mengamankan barang bukti berupa uang tunai Rp 700 juta dalam pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu.

Praktisi hukum yang juga politisi senior, Muara Karta sangat menyayangkan munculnya pernyataan Zulkifli Hasan yang terkesan tendensius itu, “Ketua MPR RI ini, terkesan melemahkan atau menyalahkan KPK karena menangkap OTT adiknya Zainudin Hasan Bupati Lampung Selatan,” ujarnya kepada Prolegalnews.co.id, (30/07).

Penangkapan Zainudin Hasan  itu menurut Karta  sangat ironis dan merupakan tamparan keras yang memalukan terutama terhadap  saudaranya selaku Ketua MPR RI. Disatu sisi para pejabat negara tengah gencar menyuarakan gerakan anti korupsi di sisi lain orang-orang di sekitarnya terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh  KPK. “Koruptor musuh negara dan musuh rakyat yang membuat rusak perekonomian negara,” ujar Muara Karta.

Menurut Muara Karta secara moral seharusnya Zulkifli Hasan bersikap kesatria untuk meletakkan jabatannya sebagai Ketua MPR RI. Karena terbukti di sekitarnya masih ada orang-orang yang berbuat korupsi. Apalagi sikap dan pernyataan Zulkifli terkesan justru menyalahkan KPK. Karena berasumsi jika pejabat bisa habis kalau KPK terus melakukan OTT.

Maka dari itu Ketua Umum PPP AURI ini berharap KPK terus menerus melancarkan aksinya untuk membasmi para pelaku korupsi yang menggerogoti uang negara. Bahkan  alumni FH UI  ini berharap upaya pemberantasan korupsi dimulai dari proses rekruitmen Caleg.  ”Komisi Pemilihan Umum diharapkan agar membatalkan seluruh Caleg Legislatif (Caleg) yang terlibat korupsi ataupun yang masih terperiksa kasus hukum yang mendaftarkan diri sebagai Caleg 2019,” ujar Muara Karta. Tim

prolegalnews admin

Tinggalkan Balasan