- Advertisement -
Pro Legal News ID
Hukum

Muara Karta : Ciptakan Sistem Yang Bersih, Larang Mantan Koruptor Nyaleg

Muara Karta, S.H., M.M.

Jakarta, Pro Legal NewsUntuk menciptakan sistem yang bersih dan kredibel, maka lembaga legislatif dan eksekutif harus diisi oleh orang-orang  yang punya integritas tinggi. Hal itu bisa dimulai dari proses  Pileg dan Pilpres.  Untuk itu, praktisi hukum yang juga politisi senior,  Muara Karta Simatupang berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak meloloskan Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) yang tersandung kasus korupsi atau kasus hukum lainnya.  Sehingga ketika mereka sudah duduk di  legislatif, mereka tidak ternodai proses hukum dan nantinya tidak ada kontrak politik uang. “Sejumlah kalangan masyarakat menilai Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tidak mendukung program pemerintah terkait pemberantasan korupsi,”ujarnya  Selasa (04/09).

Ironisnya, menurut Karta , sesama lembaga negara tidak seiring memberantas tindak pidana korupsi. Buktinya, Bawaslu dalam putusannya memperbolehkan terpidana korupsi M. Taufik bisa mencalonkan sebagai Caleg tahun 2019.

Sementara itu, kata dia, KPU melarang para Bacaleg yang terlibat kasus korupsi atau yang masih dalam proses penanganan korupsi daftar sebagai Caleg. “Memang Menkumham tidak sependapat dengan alasan hak asasi seseorang itu dilanggar, karena memang koruptor tidak boleh Bacaleg belum di atur dalam undang undang (UU). Siapapun boleh maju untuk bacaleg, jadi Bawaslu tidak mempunyai kekuatan apa pun untuk melarangnya,”jelasnya.

Ketua Umum Perhimpunan Putra Putri Angkatan Udara Republik Indonesia (PPP AURI ) menyatakan  tidak sependapat dengan Menkumham, yang hanya bisa sembunyi di belakang UU dengan alasan UU tidak mengaturnya. Namun, disisi lain tidak mencari terobosan baru, dengan membuat peraturan pemerintah atau Perpu yang mengatur para mantan koruptor,” Negara ini masih terpecah dua soal koruptor, ada pro melindungi serta ada yang menolak koruptor selalu ada azas manfaat,” ujarnya.

Mantan Kepala Inspektorat Pemprov DKI Jakarta itu menilai, jika  pemerintah saat ini masih ambgigu (mendua hati) dalam memberantas korupsi. Hal ini sangat menyedihkan serta mengerikan sebab Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif tidak seirama dalam konteks pemberantasan korupsi. Tim

prolegalnews admin

Tinggalkan Balasan