Menperin Ajak Diaspora Indonesia di Korea Realisasikan Industri 4.0

Jakarta, Pro Legal News – Pemerintah mengajak diaspora yang tergabung dalam Persatuan Pelajar Indonesia di Korea (Perpika) untuk ikut berkontribusi membangun perekonomian nasional. Salah satunya  upaya pengembangan sektor industri manufaktur.

Mereka dinilai memiliki peranan strategis karena telah mengenyam pendidikan dan pengalaman bidang ilmu pengetahuan dan teknologi selama di Negeri Ginseng tersebut. “Diperlukan sinergi dan kolaborasi yang kuat, terlebih lagi untuk mewujudkan visi dasar pembangunan industri nasional. Tujuannya untuk memperdalam struktur, meningkatkan daya saing di kancah global dan berbasis pada inovasi,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto ketika menjadi pembicara pada Seminar Ikatan Alumni Perpika di Seoul, Sabtu (8/9) petang waktu setempat.

Di hadapan lebih 50 peserta, Menperin menyampaikan  bahwa Presiden Joko Widodo telah meluncurkan peta jalan Making Indonesia 4.0. Strategi ini menjadi agenda nasional sebagai sebuah kesiapan dalam mengimplementasikan revolusi industri generasi keempat.

Menurut Menperin Airlangga pembentukan strategi tersebut bertujuan mendukung kinerja industri nasional di era digital yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Aspirasi besar dari Making Indonesia 4.0 menjadikan Indonesia dalam jajaran 10 negara dengan perekonomian terkuat di dunia pada tahun 2030.

Dijelaskan, peluang kerja sama antara pemerintah dengan diaspora dalam rangka pemenuhan kebutuhan sumber daya di bidang perindustrian nasional. Langkah ini dilajukan melalui kegiatan riset dan pemanfaatan teknologi terkini.

Salah satu langkah strategis dalam menerapkan roadmap Making Indonesia 4.0, yakni pembangunan infrastruktur digital dan ekosistem inovasi.

Gagasan ini mendapat respon sangat positif dari Peter diaspora yang turut hadir dalam seminar itu. Menurutnya dunia memandang Asia akan menjadi pemimpin dalam penerapan teknologi digital ke depan. Ikonnya yang sudah muncul antara lain Jepang, China, dan Korea.

Bahkan saat ini ada optimisme Indonesia bisa mengarah ke Asia Industri 4.0. “Yang terpenting, human investment. Pemerintah perlu lebih banyak mentransformasi desain kurikulum untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM). Ini sesuai kebutuhan dunia indutri sekarang.  Sebab, Korea sekarang berkembang karena culture of technology yang sudah begitu bagus,” paparnya.

Airlangga menjelaskan, Indonesia sedang aktif megambil peluang dalam perkembangan ekonomi digital atau industri 4.0. Terbukti dari tujuh unicorn di Asean, empat diantaranya perusahaan Indonesia. “Kita punya market yang sangat besar, ini menjadi kuncinya. Dalam waktu lima tahun terakhir, perusahaan fintech global banyak masuk di Indonesia,” ungkapnya.

Terkait upaya peningkatan kompetensi SDM lanjut  Airlangga bahwa pemerintah Indonesia tengah gencar menjalankan program pendidikan dan pelatihan vokasi. Salah satu contoh  di Kementerian Perindustrian sudah melakukan perbaikan kurikulum kejuruan lebih dari 40 program studi yang menerapkan 70 persen  praktik dan 30 persen teori dalam proses pembelajarannya.  “Jadi, diharapkan langkah ini memacu pendidikan teknologi dan permesinan bisa menjadi mainstream kembali,” terangnya.

Peserta lainnya, Erik dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya yang sedang mengikuti kursus di Korea mengharapkan peran pemerintah untuk dapat mendorong sinergi antara pihak akademisi dengan pelaku industri di Indonesia dalam merealisasikan industri 4.0. “Karena industri di Indonesia hanya produksi. Sedangkan risetnya di negara masing-masing,” ujarnya.

Dikatakan Menteri Airlangga, beberapa perusahaan global sudah membangun pusat penelitian dan pengembangan (RnD) di Indonesia. “Contohnya, Apple di Tangerang, kemudian Daihatsu di Karawang yang punya RnD center dan fasilitasnya lebih bagus dari pada di Jepang. Produknya juga dijual ke Jepang,” sebutnya.

Keberhasilan ini tidak lepas dari peran pemerintah yang fokus pada pengembangan SDM dalam membangun ekosistem inovasi serta menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Sementara itu, Adi yang sedang belajar di Seoul National University meminta pemerintah agar dapat menghilangkan birokrasi yang sulit. Tujuannya untuk mempemudah investor berbisnis di Indonesia. Apalagi sekarang pemerintah tengah aktif menarik investasi guna memperbaiki struktural ekonomi nasional.

“Untuk investasi, saat ini sudah ada Online Single Submission (OSS). Jadi sudah lebih mudah dan cepat. Bagi mereka yang mau investasi di kawasan industri yang sudah tersedia, pemerintah jamin tiga jam perizinannya selesai,” tutup Airlangga. tim