- Advertisement -
Pro Legal News ID
Opini

Menghindari Maut Menjemput ‘Kematian’

 

Oleh : Gugus Elmo Ra’is

Saat pandemi Covid-19 mulai muncul pada awal tahun 2020 lalu,  semua sepakat untuk meminjam  ‘ayat suci’ milik filsuf, penulis sekaligus pengacara Romawi, Marcus Tullius Cicero sebagai dasar untuk melawan penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19) sekaligus menghindari kematian. Ayat suci yang telah diyakini bersama itu adalah salus populi supreme lex esto (keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi). Apalagi wabah ini telah menciptakan kecemasan di seluruh dunia (the shock of the world comunity).

Maka untuk melawan pageblug sekaligus  mengimplementasikan premis Cicero itu, pemerintah telah menerbitkan instrumen hukum dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2020 tentang, Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid 19. Kebijakan itu membuktikan jika pemerintah  telah cancut tali wondo (all out) baik dari sisi political will maupun political action. Dan itu layak untuk mendapat apresiasi.

Untuk mendukung paket kebijakan itu pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 405,1 triliun yang berasal dari dana realokasi, refocusing, serta mandatory spending (penyesuaian belanja negara) dalam APBN 2020 lalu. Alokasi anggaran itu terbagi menjadi beberapa pos anggaran seperti, Rp 150 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional, Rp 110 triliun untuk perlindungan sosial, Rp 75 triliun untuk bidang kesehatan serta Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat.

Distribusi anggaran untuk perlindungan sosial sebesar Rp 110 triliun itu diantaranya adalah, pemberian bantuan terhadap 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima Program Keluarga Harapan (PKH), dengan nilai bantuan dinaikan 25% setahun. Bantuan untuk 20 juta penerima kartu sembako yang naik 33 % selama 9 bulan. Pemberian bantuan terhadap penerima Kartu Pekerja sebesar Rp 20 triliun yang diprediksi bisa untuk mengcover 5,6 juta pekerja informal. Pemberian bantuan untuk subsidi tarif listrik dan kredit rumah serta pemberian paket sembako.

Selain alokasi anggaran untuk beberapa sektor itu, untuk menterjemahkan berbagai kebijakan itu pemerintah telah mengeluarkan berbagai paket kebijakan teknis, seperti menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) sesuai standar WHO, social distancing dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diperpanjang hingga beberapa kali. Terakhir adalah wacana penerapan lockdown akhir pekan serta Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) serta pemberian vaksin secara massal.

Sekarang coba kita evaluasi efektifitas dari berbagai kebijakan itu. Hingga artikel  ini ditulis jumlah pasien yang terpapar Covid 19 di seluruh dunia mencapai sekitar 108 juta pasien dengan angka fatality rate  sekitar 2,5%. Pasien Covid 19 yang meninggal di seluruh dunia hingga saat ini mencapai sekitar 2,4 juta dengan  tingkat pertumbuhan jumlah pasien yang berkisar 400 ribu pasien perhari. Sementara di Indonesia jumlah pasien mencapai sekitar 1,2 juta jiwa dengan fatality rate mencapai sekitar 2,7%  atau sekitar 32,936 jiwa. Angka pertumbuhan harian pasien Covid 19  di Indonesia mencapai sekitar 6-7 ribu pasien.

Ironisnya, sejumlah negara telah menerapkan  kebijakan lockdown, bahkan hingga dua kali, tetapi belum menampakkan efektifitasnya. Seperti misalnya, Austria, Jerman, Inggris, Prancis, Italia, Belgia dan Spanyol ternyata tidak membuahkan hasil yang signifikan.  Penerapan lockdown terlihat efektif hanya di beberapa negara kecil  seperti Selandia Baru, Fiji, Mongol dan Taiwan. Berdasarkan realitas seperti itu ternyata berbagai kebijakan pembatasan sosial secara ekstrim itu belum memberikan hasil seperti yang diinginkan.

Sementara dampak dari berbagai kebijakan pembatasan itu ternyata cukup ‘mengerikan’. Perekonomian nasional terbukti mengalami turbulensi yang hebat. Secara makro pertumbuhan ekonomi kita saat ini minus di bawah nol (-3,49%). Sementara sektor mikro atau sektor riil benar-benar mengalami ‘kiamat’ kecil. Transaksi bisnis mengalami penurunan yang sangat signifikan. Multiplier effeck dari menurunnya kegiatan ekonomi ini juga merembet ke mana-mana.

Sekarang kita coba lihat dari sektor konsumsi sebagai kebutuhan primer masyarakat. Banyak hotel/penginapan maupun restoran yang telah tutup dan gulung tikar.  Berdasarkan data dari Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), hingga saat ini tercatat setidaknya ada 1033 hotel dan restoran yang tutup permanen, dengan pertumbuhan angka mencapai sekitar 125-150 hotel tutup setiap bulan.

Semula kita masih bisa berasumsi jika hotel dan restoran  itu memiliki  segmen middle up (menengah ke atas), sehingga ketika terjadi resesi ekonomi bisa saja para konsumen atau pelanggan  melakukan penyesuaian  dengan menurunkan grade gaya hidup mereka dengan makan di warung yang lebih murah atau makan di rumah.

Tetapi dengan munculnya informasi jika ada sekitar 20.000 Warung Tegal (Warteg) yang notabene memiliki segmen middle low (menengah kebawah) yang akan tutup karena  tidak mampu membayar sewa kios, itu menjadi pertanyaan besar sekaligus sinyal bahaya. Jika Warteg itu terancam tutup karena menurunnya penerimaan sebagai dampak menurunnya jumlah pelanggan yang mencapai angka di atas 50%, pasti akan menimbulkan pertanyaan, terus kemanakah para pelanggan itu makan ?. Apakah mereka semua itu puasa atau hanya mengkonsumsi  beras dan indomie yang telah diberikan oleh pemerintah melalui Bansos yang jumlahnya pasti terbatas ?.

Jelas ini menjadi bahaya besar bagi perekonomian nasional. Maka bila berbagai paket kebijakan itu tidak segera dievaluasi  tak ubahnya jika saat ini kita memilih strategi untuk ‘Menghindari maut dari serangan Covid 19 dengan menjemput kematian ekonomi maupun sosial’.

Berangkat dari fakta-fakta empirik seperti itu, sudah saatnya berbagai kebijakan pembatasan itu untuk dievaluasi. Misalnya perlu dikaji untuk membuka semua kebijakan pembatasan itu dengan catatan penerapan protokol kesehatan yang ketat seperti penerapan 3 M, Memakai Masker, Mencuci Tangan, serta Menjaga Jarak. Selain mencabut dan membuat kebijakan yang sesuai dengan kondisi, kita masih berharap proses vaksinasi yang telah dilakukan bisa menghambat penyebaran virus Covid 19. Sehingga dengan pencabutan semua pembatasan itu, semua sektor usaha yang sempat pingsan bisa kembali siuman. Dan pada akhirnya kegiatan ekonomi bisa kembali berjalan normal.

Karena membatasi kegiatan masyarakat, dengan  menjanjikan bantuan sosial ke masyarakat dalam jangka panjang pasti tidak mungkin. Beban negara pasti akan teramat berat. Apalagi bila anggaran yang diperoleh itu berasal dari hutang, tentu akhirnya beban kembali ke masyarakat.***

prolegalnews admin

Tinggalkan Balasan