Oleh : Gugus Elmo Rais
Hajatan suksesi kepemimpinan nasional melalui ajang Pilpres 2024 memang masih lama. Tetapi membuka wacana tentang sosok dan pola kemimpinan yang diperlukan oleh Bangsa Indonesia periode yang akan datang menjadi sangat urgen. Karena kita harus tetap memikirkan tentang masa depan bangsa dan kesinambungan kebijakan, apalagi disaat bangsa ini menghadapi berbagai persoalan yang krusial seperti saat ini, menghadapi pandemi Covid 19, yang melumpuhkan berbagai sendi kehidupan.
Melangsungkan suksesi kepemimpinan nasional dengan cara melakukan ‘pemerkosaan konstitusional’ dengan melakukan dekrit Presiden untuk memperpanjang periode kepemimpinan hanya akan menimbulkan friksi politik yang tajam sekaligus berpotensi terjadinya disintegrasi bangsa. Tentu hal itu akan menambah beban buat bangsa ini, apalagi disaat kita sedang tertatih-tatih menyelamatkan diri dari serangan pandemi Covid 19. Cara itu pasti akan menimbulkan social cost maupun political cost yang sangat tinggi.
Sarwa kene, bila kita menyorongkan konsep ‘nyleneh’ yang mengatakan untuk menyelamatkan bangsa ini dari perpecahan perlu diapungkan wacana untuk mengamandemen UU terutama Pasal 7 UU 1945, untuk memperpanjang periodesasi kepempimpinan nasional menjadi 3 periode. Upaya untuk ‘mempermak kontitusi’ ini sama juga sebagai upaya yang tidak reaslistis dan tidak mendidik, meski dibalut dengan argumentasi yang sangat elok yakni untuk menghindari bangsa ini dari perpecahan. Dengan menggunakan realistis empiris yang terjadi dalam Pilres 2019 lalu, bangsa ini terbelah menjadi dua entitas yang saling berhadapan yakni antara Cebong dan Kampret yang kini mendapat label baru sebagai kalangan Kadrun.
Maka cara yang paling elegan untuk menyelamatkan Bangsa Indonesia serta agar bangsa ini segera landing adalah dengan menghadirkan konsep Ganjaran (yang mempertemukan antara Ganjar Pranowo bersama dengan Anies Bawesdan). Mempertemukan kedua tokoh itu menjadi satu pasangan itu bisa menjadi jawaban persoalan bangsa ini baik jika menggunakan hitung-hitugan berdasarkan kalkulasi matemetis maupun kalkulasi idelogis. Sehingga kolaborasi keduanya akan menjadi sebuah kekuatan yang hegemonik sekaligus tidak akan menimbulkan friksi.
Secara matemetis, dua tokoh itu saat ini memiliki tingkat elektebilitas tertinggi dari berbagai macam lembaga survey. Karena memang keduanya memiliki basis massa yang real satu dari kelompok nasionalis dan yang satunya dari kelompok agama. Basis massa yang sebagian merupakan warisan dari Pilpres lalu sebesar 55,5-44,5%. Gabungan dari tingkat elekbilitas keduanya bisa menjadi kekuatan yang dominan, bahkan mungkin bisa menjadi pasangan tanpa tanding. Kontelasi politik pasti tidak akan berubah jauh seperti halnya koalisi Indonesia Maju.
Tentu dengan menempatkan Ganjar Pranowo sebagai representasi kelompok nasionalis atau Cebong serta Anies yang memang berasal dari Gerinda tetap mewakili segmen Kampreter, dengan koalisi itu tetap akan melanjutkan konsep pembangunan ala Jokowi serta Prabowo yang telah menjadi bagian dari pemerintah. Dengan konsep itu proses regenerasi partai akan berjalan secara smoth. Sehingga kesinambungan pembangunan akan tetap terjaga sekaligus menempatkan Jokowi, Prabowo serta Megawati tetap dalam posisi terhormat sebagai ‘king maker’. Dengan catatatan PDIP memberikan restu terhadap Ganjar, bila melihat fenomena arus bawah yang semakin besar.
Secara kalkulasi ideologis, konsep Ganjaran adalah pilihan yang paling tepat. Dengan konsep itu terjadi sinkretisme ideologi, antara nasionalis dan agamis. Bangsa Indonesia ini dibangun berdasarkan semangat nasionalisme Soekarno yang dilandasi oleh kehendak bersatu ala Karl Renan maupun Otto Bauer (le desir de’etre ensemble). Berangkat dari filosofi itulah Soekarno menyusun Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme (NIM 1928) yang sebagian karena terinspirasi dari gagasan Kamarakhan Gandhi. Berdasarkan konsep terkini Ganjaran hanya akan mengusung kelompok nasionalis dan agamis minus kelompok marxis. Karena nasionalisme menurut Andrew S Gellner adalah sebuah gagasan imaginer untuk saling melindungi dan bukan untuk saling meniadakan. Maka dengan konsep Ganjaran itu para Cebong dan Kampret memilih kehendak untuk bersatu, karena kedua entitas itu adalah elemen masyarakat yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang sama.
Artinya Ganjaran bisa menampung semua elemen masyarakat berdasarkan semua pemahaman dengan catatan mereka adalah memiliki ideology yang sama yakni Pancasila. Tidak aka ada elemen masyarakat yang merasa ditinggalkan selama mereka menjalani hidup berbangsa dan bernegara sesuai dengan kaidah-kidah yang telah disepakati bersama. Munculnya pasangan ini secara otomatis akan mengubur potensi terjadinya friksi di masyarakat. Karena semua tinggal fokus pada upaya penyelamatan bangsa ini dari amukan pandemi, serta pemulihan ekonomi pasca pandemi.
Opsi Ganjaran kedua adalah memasangkan antara Ganjar+Andika Perkasa. Konsep pembangunan Ganjar dapat dipastikan bercita rasa sosialis seperti halnya konsep pembangunan Jokowi yang memang berasal dari rahim ideologi yang sama. Sementara Humane Gegenaral (Jenderal yang manusiawi) ini terbilang sebagai sosok yang fresh from the oven dengan catatan Andika Perkasa mau terjun ke dunia politik praktis.
Maka kehadiran Andika di jagad politik nasional akan mendapatkan ‘karpet merah’, karena rekam jejak Andika selama menjadi KASAD juga terlihat mengkilap, serta tidak pernah terlibat friksi dengan siapapun. Apalagi hingga saat ini para Parpol belum memiliki jagoan yang berlatar belakang militer yang mumpuni dan sekelas dengan Andika. Maka Ganjaran ini akan menjadi dwitunggal yang saling mendukung. Ganjar Pranowo sebagai Presiden tinggal memikirkan bagaimana konsep-konsep pembangunan itu bisa berjalan sebagiamana konsep yang dijalankan oleh pendahulunya, Joko Widodo.
Sementara Andika Perkasa dengan latar belakang militernya yang cukup gemilang bisa kosentrasi bagiamana menciptakan kestabilan dalam masyarakat. Dan yang terpenting kehadiran Andika pasti akan meningkatkan loyalitas militer terhadap pemerintah, bangsa dan negara. Dengan konsep Ganjaran itulah Indonesia akan segera memperoleh ganjaran berupa kestabilan dan kemakmuran tanpa menggunakan biaya politik yang mahal.***
