- Advertisement -
Pro Legal News ID
Opini

Krisis Ukrania Dan Masa Depan Dunia, Saatnya Mas Putin Mencontoh Cak Rudy

(Rep PX)

Oleh : Gugus Elmo Rais

Alasan Presiden Rusia, Vladimir Putin melakukan agresi ke Ukrania terbilang naif dan konyol. Mas Putin berdalih jika serangan itu dilakukan untuk melindungi kelompok ‘pro integrasi’ yang berada di wilayah oblast (provinsi) Donesst dan Luhansk.  Dalih Putin itu tak mampu menutupi adanya upaya  melakukan aneksasi (pencaplokan)  ulang Ukrania  untuk kembali menjadi bagian dari Rusia seperti halnya pada era Uni Soviet dulu. Langkah Putin itu mengingatkan kita pada langkah Soeharto dalam melakukan Operasi Seroja karena faktanya ada sekelompok partai di Timor Timur yang saat itu memang menghendaki untuk bergabung dengan Indonesia.

Ukrania atau yang dulu dikenal sebagai Kerajaan Rus Kiev memang memiliki sejarah yang rumit dengan Rusia. Kerajaan ini pernah menjadi jajahan dari beberapa negara seperti Polandia dan Bani Ustmaniah (Othoman), tetapi pasca terjadinya Revolusi Bolshevik, Oktober 1917, Ukrania berada dalam kekuasaan Uni Soviet sejak tahun 1920. Bergabungnya Ukrania  dengan negeri Beruang Merah itu berakhir setelah Ukrania memerdekakan diri seiring  terjadinya disintegrasi Soviet menjadi 15 negara pada tahun 1991 lalu. Disintegrasi itu terjadi karena revolusi Glasnost dan Perestorika yang diusung oleh Mikhael Gorbachev terbukti gagal.

Sebenarnya Kremlin masih bersikap anteng terhadap Ukrania, karena memang beberapa pemerintahan Ukrania masih bersikap jinak  dan cenderung kooperatif terhadap Kremlin. Tetapi lengsernya Presiden Viktor Yanukovich yang pro Rusia serta adanya perubahan pendulum politik yang cenderung pro ke NATO mulai membuat Kremlin murka. Sehingga  terjadi penyerbuan yang menimbulkan Perang Donbas yang mengakibatkan ribuan jiwa melayang. Perang itupun terhenti pasca terjadinya gencatan senjata antara kedua belah pihak.

Hingga opini ditulis  belum ada tanda-tanda perang itu akan berakhir dengan korban yang terus berjatuhan, meski kedua belah pihak sempat bertemu di Belarusia tetapi pertemuan itu deadlock dan belum melahirkan opsi apapun. Maka pertanyaan yang paling krusial saat ini adalah, bagaimana masa depan dunia bila ekskalasi peperangan itu terus akan meluas. Apakah agresi itu bisa memantik terjadinya perang dunia ketiga. Hal itulah yang harus kita hitung sekaligus berharap segera ada langkah-langkah untuk menghentikan peperangan itu yang bisa mengarah terjadinya krisis ekonomi dunia seiring dengan belum meredanya pandemi Covid 19.

Saat ini posisi Ukrania benar-benar terjepit tanpa adanya dukungan politik maupun militer dari pihak manapun.  Ukrania menjadi episentrum dari warisan perseteruan lama antara Blok NATO dengan Pakta Warsawa. Dukungan yang semula diharapkan dari NATO kini hanya berupa akronim No Action Talk Only alias omong doang (omdo). Bagi pihak sekutu  terutama Amerika krisis Ukrania adalah sebuah dilema yang tidak mudah untuk dijawab. Karena dalam persepektif kepentingan ekonomi Ukrania tidak memberikan benefit yang memadai. Sehingga memberikan bantuan militer dan terlibat perang terbuka dengan Rusia  merupakan tindakan  yang konyol.

Warisan perseteruan antara NATO dan Pakta Warsawa itulah yang membuat seruan atau tekanan diplomatik maupun  sanksi ekonomi dari pihak NATO tidak bakalan digubris oleh pihak Rusia. Ambil tindakan militer seperti terhadap Iraq  yang telah melakukan invasi ke Kuwait bagi Amerika adalah hal yang konyol dan bisa berakibat fatal. Apalagi kondisi perekonomian Amerika saat ini sedang ‘bengek’. Tahun 2021 lalu APBN Amerika mengalami defisit hingga 2,77 triliun dolar atau berkisar Rp 44.700 triliun.

Bobolnya keuangan Amerika selain karena untuk kepentingan subsidi dampak pandemi Covid 19, juga karena warisan dari Pemerintahan Barrack Obama yang telah menterjemahkan jargon American First secara serampangan dengan menerapkan politik luar negeri yang agersif salah salah satunya adalah mengerahkan pasukan ke Iraq serta Afghanistan yang terbukti sangat menguras kantong Paman Sam.Kebijakan itu sempat direvisi oleh Donald Trump. Maka Joe Biden pasti berpikir seribu kali jika ingin bersikap kemlinti terhadap negara lain, apalagi terhadap Rusia yang memiliki kekuatan militer yang sepadan dengan Amerika.

Faktor yang tak kalah menyeramkan buat Amerika jika Biden nekad membantu Ukrania secara frontal adalah akan meluasnya eskalasi peperangan apabila Tiongkok ikut cawe-cawe dan bergabung dengan Blok Rusia. Apalagi dua negara itu selma ini terus saling intip dan menjalankan politik Tom and Jerry. Bila konflik itu benar-benar terjadi maka itu sangat menguntungkan China yang selama ini terlihat sangat bernafsu dan ingin menggilas Amerika. Bibit konflik itu semakin bersemai dengan munculnya krisis di Laut China. Gelagat dukungan China  terhadap Rusia mulai terlihat dengan sikap Beijing yang abstain dalam sidang Dewan Keamanan PBB beserta beberapa negara sekutu dekat Rusia.

Maka bantuan maksimal yang masih bisa diberikan oleh NATO terhadap Ukrania hanyalah berupa bantuan teknis dan persenjataan itupun dengan cara diam-diam. Meski cara itu sangat riskan, mustahil pihak Kremlin tidak akan tahu seperti halnya penggunaan drone militer dari Turki yang ketahuan Kremlin dan membuat Putin menegur Erdogan. Putin pasti akan mewujudkan ancamannya untuk melakukan perang terbuka secara frontal jika melihat NATO memberi dukungan militer terbuka terhadap Ukrania.

Konstelasi geo politik seperti itulah yang membuat posisi Ukrania akan semakin terjepit. Yang dibutuhkan Ukrania saat ini adalah sebuah kelompok yang memiliki kekuatan yang signifikan tetapi tetap netral, sehingga bisa memberikan masukan kepada pihak Rusia untuk menghentikan peperangan. Fungsi dan peran yang  sangat krusial itu hanya bisa dilakukan oleh sedikit negara di dunia, dan salah satunya adalah Indonesia yang selama ini menjalankan politik  luar negeri yang  memiliki matter of intention yang ‘lugu, polos dan tulus’ melalui politik luar negeri yang bebas dan aktif. Karena  turut menciptakan perdamian dunia adalah salah satu amanah konstitusi.

Dari sisi kapasitas, Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan, karena Indonesia adalah salah satu anggota Dewan Keamanan PBB yang bisa mendorong adanya resolusi, dan Ketua Presidensi G 20. Hubungan diplomatik antara Jakarta dan Kremlin selama ini juga sudah terbina cukup baik. Dengan neraca perdagangan antara Indonesia –Rusia yang mencapai US $ 2,74 Milliar pada tahun 2021 lalu menunjukkan jika Indonesia adalah mitra dagang yang cukup strategis buat Rusia  sehingga sangat layak untuk didengar.  Maka tidaklah berlebihan jika Indonesia mau cawe-cawe dan urun rembug kepada kedua belah pihak untuk duduk bersama sekaligus mencari solusi damai untuk mengakhiri peperangan, pasti akan didengar oleh kedua belah pihak.

Dalam persepektif apapun peperangan adalah kejahatan kemanusiaan, maka sudah selayaknya jika Mas Putin belajar dari Cak Rudy (baca : BJ Habibie) yang ‘membiarkan’ masyarakat Timor Timur melepaskan diri dan mendirikan Timor Leste, meski menyadari jika ada sebagian elemen masyarakat Timor Timur yang masih menghendaki integrasi dengan NKRI. Begitu juga seharusnya yang harus dilakukan oleh Mas Putin, harus bersikap legowo dan harus melakukan pendekatan nglurug tanpo bolo (lebih mengedepankan diplomasi ketimbang mengerahkan pasukan).   Apalagi sebelumnya Ukrania telah memerdekakan diri dan menjadi negara yang berdaulat.***

prolegalnews admin

Tinggalkan Balasan