Jakarta, Pro Legal News – Banyaknya penyimpangan dana pendidikan kini menjadi perhatian KPK. Meski jumlah penyimpangannya tergolong kecil, tetapi terjadi di banyak daerah.
Hal itu dikatakan Ketua KPK Agus Rahardjo setelah melakukan pertemuan tertutup dengan Mendikbud Muhadjir Effendy di gedung KPK Jakarta, Selasa (8/1). “Anggaran pendidikan cukup besar. Kalau terjadi penyimpangan dibanyak wilayah neski kecil kecil, jika dikumpulkan jadi besar jumlahnya,” ujar Agus.
Ke depan harus dicegah, salah satu cara yang bakal dilakukan merancang sistem agar Kemendikbud bisa mengawasi penggunaan anggaran di daerah.
“Kami dengan Pak Mendikbud membentuk tim masing masing untuk melakukan e-monitoring. Sistem ini nanti dimasukkan ke platform JAGA kita. Cara ini diharapkan bisa lebih dikontrol penggunaan dana pendidikan di daerah, yang akibat desentralisasi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kemudian tangannya tidak sampai daerah. Kita fasilitasi harmonisasinya dengan Kemendagri dengan teman-teman pemda kabupaten dan provinsi,” jelasnya.
Terkait adanya guru di sekolah yang memberi bimbingan belajar (bimbel) bagi siswanya juga disorot KPK. Alasannya pemberian bimbel bisa berpotensi konflik kepentingan. Sebab guru bersangkutan juga memberi nilai bagi siswanya di sekolah.
Menurut Ketua KPK Agus, banyak permasalahan yang harus diperhatikan. Guru yang memberi bimbel untuk murid, di sekolah juga memberi nilai melanggar prinsip conflict of interest. “Itu mestinya nggak boleh dilakukan,” tegas Agus.
Sementara Muhadjir mengatakan pertemuan debgan Ketua KPK dimaksudkan untuk memperketat pengawasan penggunaan anggaran pendidikan. Muhadjir mengapresiasi KPK, yang menurutnya banyak mencegah dan melakukan penindakan kasus dugaan korupsi di sektor pendidikan. Tim
