- Advertisement -
Pro Legal News ID
Opini

KPK Harus Bekerja Secara Efektif dan Profesional, Hindari Pemeriksaan Yang Berulang

Ilustrasi (rep)

Oleh : Gugus Elmo Rais

Latar belakang lahirnya lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setidaknya karena beberapa hal. Pertama, korupsi para era Orde Baru sudah pada tingkat massif dan terstruktur. Mulai dari level briberi (uang pelicin) hingga katabelece (surat sakti) seperti dalam kasus mega korupsi Rp 1,3 T Bank Bapindo.   Sehingga lembaga nirlaba Transparansi Internasional (TI) sempat menobatkan Indonesia sebagai negara paling korup di kolong langit.

Hal itulah yang menempatkan  korupsi sebagai salah satu agenda reformasi, selain turunnya Soeharto. Dan korupsi dikategorikan sebagai extra ordinary crime (kejahatan yang luar biasa) bersama dengan peredaran narkotika dan terorisme. Sekaligus menjadi embrio lahirnya Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kedua, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, saat itu yang sangat rendah. Dengan konsideran itulah diperlukan lembaga ad hoc (bersifat sementara) yang bisa melakukan supervisi terhadap kinerja aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan. Selain itu KPK memiliki tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) untuk melakukan penindakan dan pencegahan seperti yang tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Melihat skala  persoalan yang sedemikian besar, maka KPK dituntut untuk bisa bekerja secara secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan. Dengan berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dan yang paling penting KPK harus bersikap independen tanpa tersentuh oleh kepentingan politik kelompok manapun tanpa terkecuali pusat kekuasaan. Tetapi tidak harus juga menjadi lembaga yang superbody.

Meski, KPK ini lahir dari proses yang unik yakni proses bikameral antara parlemen dan istana, lembaga ini harus mampu berdiri ditengah-tengah termasuk menghindari pengaruh dari para bidannya (baca DPR dan Istana). Secara kelambagaan KPK juga terbilang sangat unik, penataan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUUXV/2017, yang menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan bagian dari cabang kekuasaan pemerintahan.

Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk ranah kekuasaan eksekutif yang sering disebut lembaga pemerintah (regeringsorgaan–bestuursorganen). Hal ini dimaksudkan agar kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi jelas, yaitu sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan pemerintahan (executive power). Sesuai  Pasal 3 yang dimaksud dengan “lembaga negara” adalah lembaga negara yang bersifat sebagai state auxiliary agency yang masuk dalam rumpun eksekutif.

Maka dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “kekuasaan manapun” adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihakpihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.

Tetapi atas konsideran itu juga, maka dalam menjalankan ‘tugas sucinya’ KPK harus benar-benar profesional dan efektif. Karena sesuai dengan amanah konstitusi, KPK harus memeriksa atau pribadi-pribadi yang notabene adalah ‘saudara kandung’ (ASN) yang masuk rumpun eksekutif. Profesional itu bisa dimaknai jika penyidik harus benar-benar bekerja dalam koridor KUHAP, sehingga  tidak akan ada treatment  dan prosedur yang salah sekaligus memberi ruang terjadinya gugatan pra peradilan. Apabila penyidik telah menemukan cukup bukti maka harus segera menetapkan terperiksa menjadi tersangka.  Begitu juga sebaliknya bila tidak cukup bukti  penyidik  harus segera mengakhiri bila perlu segera menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Efektif, penyidik harus bekerja secara efektif dalam menggunakan waktu, sarana maupun prasarana. Sehingga penyidik tidak melakukan pemeriksaan secara berulang untuk kasus yang sama. Selain untuk menghindari terjadinya nebis idem, kecuali bila penyidik telah menemukan petunjuk baru. Pemeriksaan yang berulang dalam kasus yang sama setidaknya menabrak ketentuan dalam Pasal 5  yang menyatakan, bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada:

  1. kepastian hukum;
  2. keterbukaan;
  3. akuntabilitas;
  4. kepentingan umum;
  5. proporsionalitas; dan
  6. penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Proses pemeriksaan yang berulang  itu justru menabrak ketentuan dalam Pasal 5 khususnya  menciptakan ketidak pastian hukum terutama terhadap terperiksa. Karena yang bersangkutan harus selalu  siap untuk diperiksa setiap saat. Selain ketidak pastian hukum pemeriksaan itu justru akan mengganggu kepentingan umum, terutama bila yang diperiksa itu adalah pejabat yang memiliki fungsi pelayanan administrasi terhadap masyakat. Secara otomatis pemeriksaan yang tidak efektif dan professional mencerminkan sikap yang tidak menghormati hak asasi manusia.(***)

  • Penulis adalah Direktur Kajian Poleksosbudkum Cakra Emas Syndicate

 

prolegalnews admin

Tinggalkan Balasan