- Advertisement -
Pro Legal News ID
Nasional

KPK dan Kejagung Minta Tambahan Dana Untuk Kepentingan Kerja

Jakarta, Pro Legal News – Untuk penyempurnaan rancangan kerja dan anggaran kementerian/lembaga tahun 2019, Komiai IIDPR menggelar rapat kerja dengan KPK, Polri, Kejaksaan Agung dan Kemenkum HAM. Dalam kesempatan itu, KPK dan Kejaksaan Agung meminta tambahan anggaran.

Menurut Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, pagu anggaran KPK untuk tahun 2019 sebesar Rp 813,45 miliar. Pihaknya meminta tambahan dana sebesar Rp 432,5 miliar untuk berbagai kepentingan kerja.

Dijelaskan Basaria dari Rp 432,5 miliar itu, Rp 50 M untuk peningkatan target penindakan. “Pada waktu itu targetnya 100 dinaikkan menjadi 200 kasus sehingga deputi penindakan memerlukan Rp 50 M ini,” kata Basaria dalam raker di Komisi III, gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/10).

Sebanyak Rp 20 miliar dari tambahan anggaran itu diperuntukkan bagi kepentingan perkantoran KPK diantaranya membayar listrik, air dan hingga telepon. Sedang Rp 28,7 miliar akan digunakan untuk keperluan peningkatan infrastruktur hingga soal IT.

Sementara Rp 250 M untuk pengadaan lahan 5.000 meter persegi yang bersebelahan atau di belakang KPK. “Kalau dipenuhi, maka kebutuhan untuk perkantoran akan diperluas 5.000 meter. Selain parkir, penambahan pegawai karena lokasi parkir saat ini sudah cukup sempit,” ujarnya.

Dikatakan Basaria pihak KPK sangat berharap Komisi III dapat mengabulkan penambahan anggaran dan menyampaikannya ke Badan Anggaran DPR untuk disepakati.

Sedangkan Kejaksaan Agung meminta tambahan anggaran sekitar Rp 700 miliar dari total pagu indikatif Rp 6,3 triliun. Mereka sebelumnya mengusulkan anggaran 2019 sebesar Rp 9,7 triliun.

“Penambahan sudah sampaikan usulan itu memang perlu penambahan anggaran Rp 2 triliun sekian tapi kenaikan Rp 200 miliar masih dirasakan perlu tambahan lagi. Minta tambah sekitar Rp 700 M untuk peningkatan sarana pra sarana termasuk kantor, gedung dan  menyangkut operasional,” kata Wakil Jaksa Agung Arminsyah.

Sementara Polri dan Kementerian Hukum dan HAM tidak mengusulkan perubahan dalam rapat penyempurnaan RKAKL 2019 bersama Komisi III. Kedua institusi ini memaklumi tak adanya penambahan anggaran sembari berbicara kondisi keuangan negara.

Menurut Wakapolri Komjen Ari Dono, pagu indikatif anggaran Polri tahun 2019 lebih kecil dari tahun sebelumnya. Tahun ini Polri mendapat pagu Rp 86,187 triliun sementara tahun lalu Rp 95,031 triliun.

Sedang Menkum HAM Yasonna Laoly menyebut pagu indikatif anggaran Kemenkum HAM untuk 2019 sebesar Rp 13,3 triliun dari usulan sekitar Rp 16 triliun. Yasonna tak mengajukan perubahan atau penambahan anggaran dalam rapat kali ini.

Pihak Komisi III DPR menerima sejumlah usulan tambahan anggaran untuk KPK dan Kejaksaan Agung. Komisi III akan mengusulkan tambahan anggaran bagi KPK ke Banggar dengan besaran Rp 133,37 miliar.

Peruntukkannya adalah untuk penindakan sebesar Rp 50 miliar, kebutuhan layanan dasar Rp 20,69 miliar dan belanja pegawai Rp 62,68 miliar.

Begitu juga usulan tambahan anggaran bagi Kejaksaan Agung akan disampaikan Komisi III ke Banggar dengan total Rp 737,171 miliar.

Dana itu rencananya akan digunakan untuk peningkatan sarana pra sarana terutama yang kena musibah bencana alam di NTB dan Sulawesi tengah Rp 722,930 miliar dan Rp 14,241 miliar untuk penyelidikan, pengamanan di bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam Kejaksaan Agung. tim

prolegalnews admin

Tinggalkan Balasan