- Advertisement -
Pro Legal News ID
Opini

Kerugian Atau Keuntungan Bagi Publik Penyelenggaraan Formula E di Jakarta

Ilustrasi, Gubenur DKI Jakarta saat itu, Anies Baswedan di podium Formula E (rep)

Oleh : Kurnia Zakaria

 Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipsiber) Bareskrim Polri telah menangkap tersangka website palsu penjualan tiket penonton Formula E di Jakarta 4 Juni 2022 lalu.  Para pelaku menjual tiket promo seharga Rp 517.000,00 dimana seharusnya tiket dijual Rp 3 juta bila menonton di tribun Jimbaran Suite  dengan Link Brimo. Dimana calon pembeli dibobol tabungan nasabah BRI karena M-banking dan data nasabah dibobol dimana uangnya dikuras dan ditransfer ke Norek BNI 1363219580 atas nama Malif.

Tersangka  MI (25) bertindak sebagai membuat, mengelola dan menjalankan wabsite ditangkap 26 September 2022 dibantu H dan N di Kabupaten Sindenreng Rappang (Sindrap), Sulawesi Selatan. Tersaangka dikenakan pasal 45A jo pasal 28 ayat (1) dan/atau pasal 51 UU No.19 Tahun 2016 tentang UU Perubahan UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan bagaimana pertanggungjawaban pelaku terhadap korban penipuan dan pencurian data pribadi seharusnya pelaku dikenakan pasal pemidanaan dalam UU No.27 Tahun 2022 tentang PDP dan UU No.1 tahun 2023 tentang KUHP.

FI ini juga pelaku phising dalam modus penyebaran berita via aplikasi WhatsApp tentang perubahan tarif transfer pemilik tabungan/nasabah Bank BRI. Kita tentu saja apresiasi keberhasilan Ditpidsiber Bareskrim Polri, tetapi bagaimana kabar KPK periksa dugaan Tipikor APBD DKI Jakarta sebesar 200,31 miliar rupiah yang diterima penyelenggara Formula E Operations tidak dapat dipertanggungjawabkan Pemprov DKI Jakarta, dengan alasan biaya hangus karena kegagalan penyelenggaraan Formula E Tahun 2019 karena Indonesia dilockdown (PSBB dan PPKM) yang sejak Maret 2019 hingga Desember 2022

Belum lagi kerusakan lingkungan Monas dimana ada 191 pohon ditebang di Monas dan ketidakjelasan reboisasi hutan kota di Monas, setelah Formula E batal diadakan di Monas-GBK Senayan  tahun 2019. Pencabutan larangan melanjutkan pembangunan reklamasi Pulau D yang sekarang menjadi Pantai Indah Kapuk II sebagai pengganti sirkuit Formula E di Monas-GBK Senayan yang menyebabkan abrasi  pantai utara Jakarta dan Kepulauan Seribu dan rusaknya habitat ikan dan karang di Teluk Jakarta.

Biaya penyelenggara Formula E tanggal 4 Juni 2022 lalu di Ancol dengan membangun JIEC di bekas lahan Teater Mobil dan Hutan Bakau di Ancol. Janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat itu pembangunan JIEC tidak memakai APBD ternyata memakai pinjaman kredit Bank DKI sebesar 60 miliar rupiah dan biaya penyelenggara Formula E tahun 2022 sebesar 190 miliar rupiah, dimana harus ditanggung bersama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) BUMD Pemrov DKI Jakarta dan PT. Pembangunan Jaya (joint ventura Ciputra Grup dengan Pemprov DKI Jakarta) tanpa adanya persetujuan DPRD DKI Jakarta melanggar UU No.17 Tahun 2003 tentang Pengeloan Keuangan Negara, UU No.29 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, UU No.2 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No.1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Ternyata audit keuangan penyelenggaraan Formula E Tahun 2022  bukan oleh BPK maupun BPKP tetapi oleh Kantor Akuntan Publik yang baru mencatat laba kotor penyelenggara hanya sebesar 6,41 miliar rupiah dan hutang sebesar 19,1 miliar rupiah ke Ancol dan diakui Ketua Panitia Ahmad Sahroni (Wakil Ketua Komisi III DPR RI) tinggal 4,9 milyar rupiah per Oktober 2022.

Saya mendapatkan informasi agak aneh dari  dalam lingkungan internal KPK bahwa kasus Tipikor Formula E ditingkatkan ke Penyidikan tetapi tanpa Tersangka agar penyidik KPK tidak terganggu dengan permohonan Praperadilan Tersangka ke Pengadilan Negeri dan mencegah munculnya putusan pengadilan praperadilan memutuskan status tersangka tidak sah.(***)

  • Penulis adalah praktisi dan akdemisi hukum Universitas Indonesia

 

prolegalnews admin

Tinggalkan Balasan