- Advertisement -
Pro Legal News ID
Nasional

Kemnaker Melalui Ditjen Binapenta Kucurkan Bantuan Dan Targetkan Ratusan Ribu Terima Manfaat TKM

Gedung Kemnaker RI (rep)

Jakarta, Pro Legal– Untuk menyalurkan pasar tenaga kerja yang terus meningkat secara signifikan pemerintah melalui Kemnaker dituntut untuk melakukan terobosan dan langkah inovatif. Tidak hanya menghandalkan pada sektor formal semata. Karena justru sektor informal memiliki daya serap yang jauh lebih besar.

Salah satu langkah terobosan yang dilakukan, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan  telah mentargetkan sebanyak 125.000 penerima manfaat Tenaga Kerja Mandiri (TKM) pemula atau 12.500 kelompok masyarakat. Ratusan ribu calon penerima yang mengikuti pembekalan tahap pertama berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, dan Banten dan akan dilanjutkan pembekalan tahap berikutnya untuk calon penerima yang tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia.

Stimulan ini, diberikan agar masyarakat atau TKM Pemula dapat berusaha secara mandiri sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan penghasilan bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain. Hal itu diungkapkan   oleh Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker saat itu, Suhartono  saat memberikan sambutan pembekalan TKM Pemula tahun 2022 di Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (4/11/2022).

Program TKM Pemula ini merupakan bagian dari program pemberdayaan masyarakat yang disiapkan Kemnaker dan telah berjalan sejak beberapa tahun belakangan ini, untuk menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat usai pandemi COVID-19, keterbatasan lapangan pekerjaan maupun karena tidak terserap di dunia industry, “Mudah-mudahan bantuan ini dapat membantu masyarakat untuk membuka lapangan usaha atau menjadi pelaku usaha, yang pada akhirnya dapat membantu pemerintah menciptakan perluasan kesempatan kerja dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan,”  ujaranya saat itu.

Dalam kesempatan itu Kepada calon penerima TKM, Suhartono  juga mengingatkan agar bantuan yang telah diterima dapat dimanfaatkan sebaik baiknya untuk membangun dan mengembangkan usaha dan berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pemanfaatan bantuan dana yang telah diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku meliputi Bukti kwitansi senilai bantuan yg diterima, BAST, dan foto-foto dokumentasi kegiatan usaha yang dijalankan.

“Kami percaya bapak/ibu bisa mempertanggungjawabkan semuanya. Satu rupiah pun harus ada kwitansinya,” ujarnya.

Namun langkah taktis dan terobosan yang genuine  dari Kemnaker melalui Ditjen Binapenta itu tidak berjalan mulus.  Seiring dengan terjadinya Covid 19 ada kendala verifikasi yang akan dijadikan sebagai bahan laporan sekaligus evaluasi dari pemerintah.

Hal itu dikemukakan oleh Kepala Biro Humas Kemnaker, Chairul Fadly Harahap kepada Pro Legal,” Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2019 dan 2020, dilaksanakan pada saat kondisi dunia sedang dalam masa pandemi COVID-19, sehingga menyebabkan masyarakat penerima bantuan terlambat untuk menyampaikan bukti-bukti pertanggungjawaban sampai pada saat dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa eksternal. Proposal pengajuan pada saat tersebut belum dilakukan secara sistematis melalui aplikasi sehingga banyak proposal pengajuan yang tidak tersimpan dan terdokumentasi secara baik sehingga terkesan tidak ada pengajuan yang benar. Langkah langkah perbaikan telah dilakukan, sehingga pada tahun 2021 telah dimulai penggunaan aplikasi Bizhub sebagai sarana pengajuan bantuan pemerintah baik TKM maupun Padat Karya. Adapun terhadap pertanggungjawaban bantuan yang terlambat disampaikan sampai pada saat pemeriksaan dilakukan telah dilakukan pencatatan pada Laporan Keuangan pada Tahun 2022 sehingga bisa dilakukan upaya tindak lanjut penyelesaian permasalahan tersebut,” jelasnya.

Chairul juga menerangkan jika langkah monitoring secara intens tetap dilakukan oleh pihak Kementerian, meski karena terjadi force majeur hanya bisa dilakukan secara online, ”Langkah monitoring dan evaluasi pada saat pandemi Covid-19 tersebut dilakukan melalui sarana online, karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara langsung di lokasi penerima bantuan sehingga memang tidak dilakukan secara optimal, namun upaya tindak lanjutnya telah dilakukan dengan melakukan upaya untuk melakukan monitoring dan evaluasi setelah dilakukan pemeriksaan sebagai tindak lanjut terhadap pencatatan pada Laporan Keungan Tahun 2022,” paparnya.

Tetapi untuk memastikan efektifitas program sekaligus menjalankan prinsip kehati-hatian (prudent) Ditjen Binapenta dan PKK Kemnaker telah melakukan langkah langkah dengan menerbitkan Standar Operasional Prosedur penyelesaian permasalahan dalam bentuk Keputusan Dirjen Binapenta dan PKK Tahun 2023, untuk melakukan penelusuran dan membuat berita acara hasil penelusuran terhadap penerima bantuan yang tercatat belum memenuhi persyaratan penyelesaian laporan pertanggung jawaban.

Bahkan Chairul juga menguraikan jika proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi  telah diatur dalam Keputusan Menteri tentang Mekanisme Pemberian Bantuan Pemerintah dan diatur secara lebih khusus dalam Keputusan Dirjen tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah untuk TKM dan Padat Karya.

Menurut Chairul, acuan jumlah maksimal pemberian bantuan tentunya berdasarkan petunjuk operasional kegiatan yang menyebutkan jumlah sasaran penerima dan jumlah bantuan yang disampaikan, sedangkan jangka waktu maksimal pemberian bantuan program telah diatur secara jelas pada Keputusan Dirjen tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah untuk TKM dan Padat Karya.  Adapun terkait kelebihan jangka waktu pemberian bantuan tersebut disebabkan kondisi force majeure, dengan adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020.(Tim)

 

prolegalnews admin

Tinggalkan Balasan