- Advertisement -
Pro Legal News ID
Pidana

KEE Siap Direplikasi di Kalimantan Timur

Samarinda, Pro Legal NewsKeberhasilan program Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) di bentang alam Wehea-Kelay, menggerakkan pemerintah provinsi Kalimantan Timur untuk memperluas wilayah kerjanya. “Kita harus segera siapkan model-model pengelolaan konservasi seperti ini di tempat lain, ini perlu dikeroyoki, sehingga pekerjaan menjadi lebih mudah,” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Nursigit, dalam sambutan pembukaan Pertemuan Tahunan Forum KEE Wehea-Kelay di Samarinda, Kamis, 1 November 2018.

KEE Wehea-Kelay adalah model pengelolaan kawasan penting bagi ekosistem di luar kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam yang fokus kepada pengelolaan habitat orang utan kalimantan melalui fungsi konektivitas koridor habitat dan pengelolan yang partisipatif (Pokja KEE Wehea-Kelay, 2016). Ide munculnya KEE ini beranjak dari fakta bahwa hampir 80 persen orang utan liar hidup di luar kawasan konservasi. Dalam bentang alam Wehea-Kelay, habitat alami orang utan adalah Hutan Lindung Wehea. Hutan ini kini dikelilingi oleh para pemilik izin konsesi pengelolaan kelapa sawit, hutan alam dan hutan industri. Atas kesepakatan para pihak yang terdiri dari dunia usaha, masyarakat, mitra pembangunan dan pemerintah, ditetapkanlah KEE Wehea-Kelay melalui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur yang ditandatangi pada 6 April 2016.

Berdasarkan surat keputusan tersebut, dibuatlah kerja sama antara pemangku kepentingan untuk menjaga koridor orang utan di Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) dalam unit manajemen mereka. Sehingga jika KBKT disatukan  dengan hutan lindung Wehea yang luasnya 38 ribu hektar; luas koridor orang utan di wilayah ini menjadi 350.483 ha. Angka tersebut baru 89 persen dari target  luasan KEE yang seharusnya 532.143 ha. “Saat ini masih terdapat delapanpemegang konsesi  dari sawit,  hutan alam dan hutan tanaman industri yang berada di dalam delineasi KEE Wehea-Kelay, namun belum bergabung di dalam keanggotaan forum,” ujar mantan Ketua Forum KEE Wehea-Kelay Riza Indra Riadi. Riza mengatakan bahwa perusahaan yang belum bergabung itu adalah tantangan forum KEE ke depan agar mampu mengajak bergabung.

Analisis awal dari survei lapangan anggota forum KEE menyimpulkan bahwa terdapat sekitar 0,44 individu orang utan/km2 di wilayah kerja anggota forum. Angka tersebut, menurut Riza, jauh menurun dari kepadatan orang utan tahun 2002 yang diperkirakan ada 1,2/km2. “Individu orang utan ini berkurang akibat konflik dengan manusia,” ujar Riza yang sekarang ini menjadi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur ini. Ia berharap dengan bergabungnya semua unit manajemen di wilayah KEE, menjadi contoh baik praktik manajemen terbaik perusahaan terhadap konservasi alam.

Kepala Balai Penelitian dan Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam (Balitek-KSDA) Samboja, Ahmad Gadang Pamungkas mengatakan bahwa perlindungan habitat orang utan di KEE  Wehea-Kelay sejatinya membawa manfaat besar tak hanya untuk orang utan semata. “Kita bisa lebih mengeksplorasi keragaman hayati di sana yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Ahmad dalam kesempatan yang sama. Balai Penelitian berencana membuat lebih banyak buku yang informatif tentang apa saja kekayaan bentang alam Wehea-Kelay. “Nantinya masyarakat menjadi lebih paham alasan kenapa kita melindungi kawasan ini,” ujarnya.

Tri Jatmiko dari PT Karya Lestari yang juga anggota forum KEE mengatakan koridor KEE berpotensi menjadi tempat wisata. “Ekowisata sebaiknya menjadi program lanjutan KEE karena kawasan ini memiliki fauna khas yang bernilai jual tinggi (orang utan),” kata dia. Tri menyarankan agar forum nantinya mengembangkan infrastruktur di koridor KEE Wehea-Kelay. “Kawasan ini sangat strategis, alam bisa dilindungi, masyarakat dapat merasakan dampak positif dari ekowisata,” kata dia.

Nursigit bersepakat degan konsep ekowisata. Ia mengusulkan agar kerja sama dengan konsep KEE dikembangkan di wilayah pesisir, atau kawasan konservasi dari Kawasan Budidaya Kehutanan atau Areal Penggunaan Lain. Nursigit mencontohkan Hutan Lindung Sungai Wein juga berpotensi dibuat menjadi KEE. “Marilah kita berlomba-lomba untuk memperbesar kawasan konservasi. Kita tidak mau kalah dengan daerah lain, dalam mengembangkan wisata alam,” kata dia.

Rasyidah dari Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan pemerintah masih menggodok Peraturan Menteri (Permen) tentang KEE. “Salah satu kendalanya adalah petunjuk teknis belum disusun,” ujar dia dalam kesempatan yang sama. Meski belum ada Peraturan Menterianya, KEE di Wehea-Kelay sudah ada rujukan legalitasnya yaitu Peraturan Direktur Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tahun 2016 tentang koridor hidupan liar dan petunjuk teknis penentuan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi tahun 2017.

Manajer Senior The Nature Conservancy Indonesia untuk Kalimantan Timur Niel Makinuddin mengatakan terus berjalannya dan berkembangnyakegiatan di forum KEE  Wehea-Kelay, sembari menanti pengesahan Permen LHK menunjukkan inisiatif yang tinggi dari para pemangku kepentingan di Kalimantan Timur. “Para pihak sudah menyadari manfaat konservasi alam yang bisa sejalan tanpa harus mengorbankan kepentingan ekonomi,” ujar Niel.

Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Timur Sunandar mengatakan apa yang sudah dilakukan forum KEE Wehea-Kelay sudah melebihi ekspektasi. “Saat ini kita sudah punya baseline ilmiah yang cukup kuat tentang potensi KEE untuk menyusun renstra baru yang bisa mensejahterakan semua pihak”. Altazri

prolegalnews admin

Tinggalkan Balasan