- Advertisement -
Pro Legal News ID
Opini

Kapolri Atasi Pandemi Lambe Turah

 

Oleh : Gugus Elmo Ra’is

Dalam foklor Jawa istilah, lambe turah ( si bibir lebih)  atau tumbak cucukan (si mulut tajam) adalah sebuah kata yang memiliki asosiasi  dan konotasi yang negatif. Orang  yang dijuluki memiliki  lambe turah maupun berwatak tumbak cucukan sering  dilukiskan  sebagai orang yang memiliki hati berbulu sangat gatal, lidah berbisa ganas dan bibir berduri runcing, karena sering menyakiti perasaan orang lain dengan ucapan penuh kebencian, suka mencaci-maki, menghina, mengadu domba, menyebarkan berita bohong atau memfitnah. Dalam dunia pewayangan, orang berkarakter seperti itu sering dipersonifikasikan pada sosok Sengkuni.

Ironisnya, proses demokratisasi yang memberikan ruang kebebasan untuk berbicara sebagai qonditio sine qua non (prasyarat utama demokrasi) yang telah dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945 serta pasal 19, Declaration Universal of Human Right (DUHAM), justru memunculkan wabah lambe turah. Pandemi tumbak cucukan itu semakin mendapat kanalisasi karena kemajuan teknologi dan informasi melalui media sosial. Tragisnya kanal ini zonder sensor, sehingga setiap fenomena yang terjadi di belahan dunia manapun segera bisa diakses oleh siapapun dan diberi komentar apapun tanpa harus melalui sensor dan filter.

Begitu juga halnya, siapapun bisa memberikan komentar dan pendapat atas setiap kebijakan pemerintah dengan bahasa apapun. Kondisi itulah yang terus memunculkan kegaduhan yang tidak substansial. Karena sering kali yang memberikan komentar itu adalah orang yang tidak memiliki kapasitas untuk memberikan komentar. Hanya  berbekal popularitas dalam bidang lain serta  sekedar lambe yang cawe-cawe . Lucunya komentarnya sering direspon oleh orang-orang yang memiliki profil yang sama.

Padahal esensi demokrasi itu adalah sebuah sistem yang ingin melibatkan rakyat dalam proses pengambilan kebijakan negara. Atau sebuah ruang yang ingin memberi kesempatan rakyat untuk melakukan koreksi atas kebijakan negara. Karena menurut Plato dan Aristoteles, demokrasi adalah bentuk negara yang paling ideal. Secara etimologis, demokrasi berasal dari terminologi bahasa Yunani, demokratia yang terdiri dari suku kata demos (rakyat) serta cratos (kekuatan).

Sehingga Karl Raymond Propper dan Mc Ivir memberikan deskripsi, jika demokrasi adalah bentuk negara yang mengikut sertakan (memberi kekuatan) rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Ketika era kerajaan Yunani, rakyat terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan negara, kondisi saat itu masih memungkinkan karena jumlah penduduk yang relatif sedikit. Sebuah negara hanya merupakan sebuah koloni (negara kota) yang tidak terlalu besar.

Demokrasi  itu akan sehat  bila sebuah negara memiliki civil society yang kuat. Masyarakat madani atau civil society, adalah masyarakat yang memiliki tingkat pengetahuan serta penguasaan informasi yang memadai sebagai bahan referensi dalam menentukan sikap dan pilihan. Seperti halnya tesis, filsuf Francis Bacon yang menyatakan jika knowledge is power (pengetahuan adalah sumber kekuatan), pengetahuan itulah yang menjadi guiden (panduan)  masyarakat dalam menilai kebijakan negara.

Tetapi fenomena yang terjadi di Indonesia justru sebaliknya, ruang kebebasan itu sering dimanfaatkan secara vulgar untuk menyerang kelompok lain yang memiliki afiliasi politik yang berbeda. Bahkan tak jarang cenderung rasis, sehingga menimbulkan ketersinggungan dari kelompok  lain yang bisa melakukan hal yang serupa. Padahal bangsa ini dibangun menggunakan konsesus bersama untuk saling menghargai sesama elemen bangsa, apapun, suku, bahasa serta agamanya. Bingkai konsensus bangsa ini adalah Pancasila yang menjadi dasar negara.

Konsesnsus itu telah disepakati bersama, bahkan dalam berbagai UU termasuk UU Pers  yang memiliki akses kepada khalayak ramai, isu SARA adalah hal yang sakral dan harus dijaga bersama. Sebagai bangsa yang memiliki adab dan sopan santun yang tinggi, setiap kritik maupun saran itu harus menggunakan fatsoen (tata karma). Dalam termoinologi Jawa itu dikenal istilah, ngono yo ngono ning ojo ngono (segala sesuatu itu memiliki batasan). Semua tergantung bagaimana cara kita membatasi diri dalam bertutur dan bertindak.

Upaya Polri  untuk memproses setiap kasus yang bernuansa SARA itu layak mendapat apresiasi. Tentu hasil akhirnya semua tergantung dari hasil penyelidikan dan penyidikan. Dan semua sudah percaya jika polisi dengan jargon baru Presisi pasti bisa bertindak secara profesional dan independen. Setidaknya dengan tindakan Polri itu bisa menjadi  tindakan represif yang terukur sekaligus sebagai warning bagi siapapun agar bijak menggunakan Medsos serta pemilihan diksi-diksi yang tidak akan memunculkan kegaduhan  yang bisa mengaburkan substansi yang sebenarnya.

Polri sebagai garda terdepan dari elemen catur wangsa penegakan supremasi hukum telah mengambil tindakan yang sigap. Tindakan yang diambil Mas Listiyo Sigit dan jajaranya itu  bisa dimaknai sebagai upaya preventif, agar bangsa ini bisa terhindar dari wabah lambe turah yang lebih parah. Dengan tindakan itu, eskalasi keributan dan kegaduhan tidak semakin luas. Sehingga tujuan hukum  seperti tesisnya Austin dan Jeremy Bentham, agar tidak terjadi pengulangan kasus yang sama sekaligus terciptanya kedamaian bersama segera terwujud.

Lebih dari itu Mas Listyo Sigit telah menempatkan Polri sebagai alat negara dan bukan alat kekuasaan. Alat negara untuk melindungi semua warga negara  yang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum berdasarkan asas persamaan di depan hukum (equlity before the law). Karena Mas Sigit mampu berdiri ditengah-tengah diantara semua elemen masyarakat. Negara ini adalah milik bersama seluruh warga negara baik itu yang pro penguasa maupun kontra. Munculnya kelompok yang pro dan anti pemerintah itu adalah konsekuensi dari sistem demokrasi yang kita anut. Kegaduhan yang muncul itu diakui atau tidak merupakan residu dari proses Pilpres yang memiliki presidential treshold tinggi yang mengakibatkan muncul dua kelompok yang saling berhadap-hadapan.

Maka kini saatnya semua elemen bangsa melakukan refleksi bersama untuk bijak dan membatasi diri dalam mengemukan kritik dan pendapat terutama melalui Medsos. Untuk Kang Pigai atau kalangan oposan serta kelompok yang pro pemerintah, mari kita ciptakan budaya baru dalam berdemokrasi. Budaya demokrasi yang menjunjung tinggi toto kromo.  Mari kita hindarkan prinsip absolutisme bahwa hanya kelompok kita yang benar atau sebaliknya kubu sebelah tidak pernah benar. Semua pasti menginginkan bangsa ini menjadi bangsa yang besar dan maju berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan dan kebersamaan.***

prolegalnews admin

Tinggalkan Balasan