- Advertisement -
Pro Legal News ID
Opini

Kajian Tentang Karakteristik Justice Colaborator dan Whistle Blower Dalam Perkara Pidana

ilustrasi (rep)

Oleh : Houtlan Napitupulu

1.Pengertian

Hari ini Selasa 18 Oktober 2022, agenda Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam pemeriksaan perkara Sambo adalah membacakan surat dakwaan pada terdakwa Richard Eliezar yang sudah ditetapkan sebagai justice colaborator. Peranannya sebagai justice colaborator baru terlihat, terdengar dalam agenda persidangan hari ini dari surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum. Dimana dakwaan yang memuat kronologis peristiwa menurut versi RE yang diperoleh dalam pemeriksaan BAP di Polres Jaksel.

Dalam kapasitasnya sebagai justice colaborator akan terlihat pada keterangan RE yang memberikan gambaran lebih jelas dan utuh baik terhadap motif, niat, rencana dan aktor intelektual dari perkara pembunuhan berencana ini. Dan sanggahan atas keterangan RE ini akan dilakukan oleh Pengacara Sambo nanti dalam persidangan berikutnya pada agenda pemeriksaan alat bukti berupa keterangan saksi.

Dalam perkara pidana dikenal adanya saksi justice colaborator, dan whitle blower yang sifat keterangannya dapat mengungkap kebenaran materiil tentang proses terjadinya pembunuhan berencana yang disebut sebagai saksi mahkota. Perbedaannya, justice colaborator adalah keterangan saksi yang berasal dari salah satu pelaku tindak pidananya, tetapi bukan sebagai pelaku utama atau sebagai aktor intelektual dari pembunuhan berencana maupun dalam perkara lain seperti tindak pidana korupsi.

Sementara whistle blower adalah keterangan saksi yang disampaikan oleh seseorang yang mengetahui secara utuh terjadinya atau akan terjadinya tindak pidana yang terjadi atau yang akan terjadi. Biasanya saksi yang ini berasal dari lingkup keterdekatan hubungan emosional, hubungan kerja saksi dengan pelaku utama/aktor intelektual dari tindak pidana yang bersangkutan, disebut sebagai saksi yang beritikad baik. Persamaannya adalah baik justice colaborator maupun whistle blower bertujuan untuk mengungkap kebenaran suatu peristiwa pidana dengan sebenar-benarnya.

2.Syarat Saksi Justice Colaborator

a.Justice colaborator adalah orang yang berasal dari pelaku kejahatan atau turut serta, yang bersedia memberitahukan tentang proses, motif dan cara dilakukannya suatu tindak pidana, khususnya kejahatan sifatnya extra ordinary crime seperti pembunuhan berencana, tindak pidana korupsi, Narkotika, terorisme. Saksi ini disebut sebagai saksi mahkota, yang berasal dari salah satu pelaku turut serta yang diberi label mahkota dan diatur dalam pasal 116 KUHAP.

  1. Keterangan yang disampaikan adalah keterangan yang sangat penting dan relevan untuk mengungkap terjadinya tindak pidana, serta dapat diyakini kebenarannya karena saksi ini turut serta sebagai pelaku tindak pidana yang bersangkutan.

Konsep restorative justice menyatakan, tidak semua orang harus diperlakukan sama karena ada hal-hal  yang membedakan orang tersebut dengan orang lain, sehingga atas perbedaannya itulah seseorang dapat saja tidak dipidana, asalkan bertanggung jawab untuk memulihkan kerugian yang diakibatkannya.

Dalam hal ini, konsep restorative justice sangat tepat diterapkan untuk melindungi justice collaborator dengan argumentasi sebagai berikut.

c  Keberadaan saksi justice colaborator bukanlah sebagai pelaku utama dari tindak pidana yang bersangkutan

  1. Status justice colaborator sebagai pelaku tindak pidana mengharuskan saksi tersebut di nyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana yang hukumannya lebih ringan dibanding dengan pelaku turut serta lainnya, hingga pidana/hukuman percobaan atau pidana bersyarat. ( Di beberapa negara sudah ada kesepakatan berapa lama hukuman yang dijatuhkan pada saksi ini jika bersedia sebagai saksi justice colaborat saat saksi tersebut mengajukan dirinya sebagai justice colaborator.)
  2. Pelaku tindak pidana yang bersedia sebagai saksi justice colaborator, mengajukan permohonan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) disertai dengan syarat tertentu dan memperoleh persetujuan dari LPSK. Sejak persetujuan tersebut, LPSK berkewajiban untuk melakukan pendampingan dan pengamanan pada saksi tersebut.

3 Tujuan dan Dasar Hukum

a.Konsep restorative justice berlandaskan pada asas ketidak samaan sebgai keadilan. Kontribusi yang diberikan oleh justice collaborator dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana yang sifatnya lebih rumit dan pelik pengungkapan nya seperti Pembunuhan berencana yang tidak meninggalkan jejak untuk ditelusuri akibat TKP dan barang bukti sudah dihilangkan, termasuk tindak pidana lain seperti Korupsi dan Narkotika

  1. Justice colaborator merupakan bentuk dan wujud dari konsep restorative justice yaitu pengembalian keadilan pada korban atau keluarganya. ( Selama ini dianggap wujud keadilan ada pada tuntutan jaksa penuntut tanpa melibatkan si korban atau keluarganya ). Sekaligus untuk menimbulkan efek positif bagi masyarakat dimana pihak-pihak yang potensial menjadi justice collaborator tidak akan takut lagi untuk mengungkap kebenaran tindak pidana yang didalamnya ikut sebagai pelakunya dengan harapan akan memperoleh hukuman yang paling ringan atas kesediaannya mengungkap kasus.

Dasar Hukum

Pengaturan tentang justice collaborator dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan sesuatu hal yang baru, dan baru hanya berlaku pada tindak pidana yang pengungkapan kasusnya membutuhkan waktu yang lama karena rumit dan sukar disebabkan tidak ada informasi yang memadai utntuk mengungkap kasus tersebut.

Kitab Undang-Undang hukum acara pidana (KUHAP) secara eksplisit tidak mengatur tentang justice collaborator, justru pengaturan justice colaborator diawali setelah ditemukan keberadaannya dalam dokumen internasional yaitu,

1).United Nations Convention Against Corruption/UNCAC ( Undang-Undang  nomor 7 tahun 2006 tentang konvensi PBB anti korupsi).

Instrumen ini merupakan dasar hukum yang melatarbelakangi lahirnya ide tentang justice collaborator dalam peradilan pidana. Pengaturan berkaitan dengan justice collaborator dalam peradilan pidana yang diatur dalam pasal 37 Konvensi tersebut adalah,

Ayat (2) : setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman dari seorang pelaku  yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini.

Ayat (3) : setiap negara wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu tindak  pidana yang ditetapkan dalam konvensi ini.

Adapun pengaturan berkaitan dengan justice collaborator diatur dalam Pasal 1

sebagai berikut, point (3) : Saksi pelaku  yang bekerjasama adalah saksi yang juga

sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana  atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan  memberikan informasi kepada aparat penegak hukum,dan memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.

2).Dasar hukum lainnya dari juctice collaborator dan whistle blower antara lain adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakukan bagi pelapor tindak pidana (Whistle Blower) dan saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam perkara tindak pidana tertentu.

Justice collaborator (JC) adalah sebutan bagi pelaku kejahatan yang bekerjasama dalam memberikan keterangan dan bantuan bagi penegak hukum. Selanjutnya JC tersebut akan memperoleh penghargaan yang dapat berupa penjatuhan pidana percobaan bersyarat khusus, pemberian remisi dan asimilasi, pembebasan bersyarat, penjatuhan pidana paling ringan di antara terdakwa lain yang terbukti bersalah, perlakukan khusus, dan sebagainya.

3).Munculnya eksistensi justice colaborator, didasari oleh beberapa ketentuan meliputi: Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

(1)  Saksi korban dan Pelapor tidak dapat dituntut atas laporan dan kesaksiannya

(2)  Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

4).Pasal 197 angka (1) huruf F KUHAP tentang surat putusan pemidanaan yang salah satu bagiannya membahas tentang ‘keadaan memberatkan dan meringankan terdakwa’. Dalam hal ini, keadaan meringankan meliputi memberikan keterangan yang tidak berbelit-belit, kooperatif, belum pernah dihukum sebelumnya, berusia muda, baik/sopan selama persidangan, dan memiliki tanggungan anggota keluarga.

5).Selain itu, keberadaan justice collaborator juga didukung dengan Peraturan Bersama yang ditandatangani oleh Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, KPK dan Ketua LPSK tentang perlindungan bagi pelapor, whistle blower, dan justice collaborator. Hampir sama dengan ketetapan dalam pasal 37 UNCAC 2003, yaitu pasal 26 United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime 2000 yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009. Kriteria untuk menjadi JC tercantum dalam SEMA No. 4 tahun 2011 pada Angka (9a) dan (b) dan keterangan dari Kementerian Hukum dan HAM, yaitu digunakan dalam mengungkap tindak pidana yang luar biasa atau yang terorganisir, dan justice collaborator, bukanlah pelaku utama, dan  keterangan yang diberikan pelaku harus signifikan, relevan, dan andal, serta pelaku mengakui tindakan yang dilakukannya disertai kesediaan mengembalikan aset yang diperoleh dengan pernyataan tertulis, mau bekerja sama dan kooperatif dengan penegak hukum.

2.Whistle blower adalah laporan yang disampaikan oleh seseorang atau lebih yang mengetahui akan terjadinya suatu tindak pidana korupsi atau sudah terjadi tindak pidana korupsi di instansi atau kantor tertentu, disertai dengan alat bukti yang mendukung laporannya itu. Kapasitasnya sebagai pelapor ini biasanya didukung oleh statusnya sebagai staf atau karyawan pada perusahaan tempatnya bekerja dimana korupsi tersebut sedang atau sudah terjadi. Dengan demikian ada bedanya dengan saksi pelapor yang biasanya adalah sebagai korban dari tindak pidana yang terjadi.

Karena whistle blower ini datang dari orang yang beritikad baik maka sudah sepatutnya negara memberikan perlindungan maksimal bagi yang bersangkutan maupun bagi anggota keluarganya.

  1. Persamaan dan Perbedaannya.

Istilah whistle blower dan justice collaborator kini kerap muncul dalam penanganan kasus korupsi di KPK. Istilah keduanya dikutip dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (whistle blower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (justice collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Dalam SEMA disebutkan, whistle blower adalah pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Sedangkan justice collaborator merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

Tindak pidana tertentu yang dimaksud SEMA adalah tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir. Sehingga, tindak pidana tersebut telah menimbulkan masalah dan ancaman serius bagi stabilitas dan keamanan masyarakat.

b.Dalam SEMA dijelaskan bahwa keberadaan dua istilah ini bertujuan untuk menumbuhkan partisipasi publik dalam mengungkap suatu tindak pidana tertentu tersebut. Salah satu acuan SEMA adalah Pasal 37 Ayat (2) dan Ayat (3) Konvensi PBB Anti Korupsi (United Nations Convention Against Corruption) tahun 2003. Ayat (2) pasal tersebut berbunyi, setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini.

Sedangkan Ayat (3) pasal tersebut adalah, setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (justice collaborator) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.

Whistle blower maupun justice collaborator memiliki perlindungan berbeda satu sama lain. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 10 UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Demikian kajian kami tentang justice colaborator dan whistle blower. (***)

  • Penulis adalah praktisi hukum dan akademisi dari Universitas Bung Karno, Jakarta
prolegalnews admin

Tinggalkan Balasan