- Advertisement -
Pro Legal News ID
Jawa Timur

Jatim Bertekad Sukseskan Program P3PD

Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono (rep)

Surabaya, Pro Legal- Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, menyampaikan bahwa Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) merupakan program yang sangat vital. Program ini berseiring dengan Nawacita ketiga Presiden RI, Joko Widodo, yakni membangun Indonesia dari pinggiran. “Dari pinggiran itu maksudnya dari desa. Dan Jawa Timur tentunya yang paling berkepentingan karena yang masuk dalam program kerja sama ini jumlahnya 24 kabupaten dengan desa yang hampir mencapai 4 ribuan,” ujar Sekdaprov Jatim Adhy Karyono melalui siaran persnya, Rabu (12/7/2023).

Sekdaprov Adhy  Karyono  turut hadir secara langsung  dalam Rapat Koordinasi Nasional Kick Off Pelaksanaan Program P3PD Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Selasa (11/7/2023). Rakor juga dihadiri Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, serta segenap gubernur, walikota, bupati, maupun mereka yang mewakili dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

Menurut Adhy Karyono, ada beberapa tujuan utama dari program ini, salah satunya adalah meningkatkan kapasitas aparatur desa sebagai ujung tombak pemerintahan desa. Tak hanya itu, program ini juga didesain untuk menjaga wawasan nasional dan penguatan sosial, budaya, juga politik. “Jadi masyarakat desa ini akan diarahkan agar mereka punya wawasan politik. Selain itu, di kontestasi Pilkada nanti, agar mereka tidak terlibat politik praktis. Apalagi dengan kontestasi politik yang sangat dinamis di Jawa Timur,” tuturnya.

Sementara Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, mengatakan, P3PD diharapkan dapat menghalau fenomena urbanisasi di Indonesia. Sehingga, pertumbuhan penduduk dan ekonomi baik di desa maupun di kota cenderung stabil.”Kita bisa lihat kalau di Jepang, anak-anak muda menumpuk di Kyoto, Tokyo, dan Osaka. Kalau di Korea Selatan, ada Seoul, Sejong, dan Busan. Generasi muda pindah ke kota. Akibatnya ada kenaikan tingkat stres dan penurunan keinginan menikah,” jelasnya.

Tito menjelaskan jika 25% penduduk Jepang berusia 20-49 tahun berstatus lajang. Hal ini kemudian menimbulkan masalah demografi yang luar biasa di mana terjadi penurunan pertumbuhan populasi dan angka kematian lebih tinggi dibandingkan angka kelahiran.

Untuk itu, Indonesia berkomitmen membangun negeri dari pinggiran. Hal-hal yang harus disiapkan antara lain adalah lapangan pekerjaan baru di desa. “Agar tidak perlu lagi merantau ke kota untuk bekerja. Jadi cukup bekerja di desa, dengan penghasilan rasa kota. Sehingga desa bisa jadi sentra ekonomi baru yang setara dengan kota,” ucap Tito.(Tim)

prolegalnews admin

Tinggalkan Balasan