- Advertisement -
Pro Legal News ID
Meja Hijau

Isi Putusan Kasasi PPPSRS GCM Adalah Putusan N.O.

Jakarta, Pro Legal News – Amar putusan hakim Pengadilan Tinggi Jakarta  dalam  kasus PPPSRS GCM dinilai sudah sangat jelas. Sehingga putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 100 K/Pdt/2017 terkait Perhimpunan Pemilik Penghuni Satuan Rumah Susun Graha Cempaka Mas (PPPSRS GCM) tidak bisa ditafsirkan lain dan mesti dipahami sebagai putusan yang mengembalikan pada putusan sebelumnya. “Sebab, di dalam pertimbangannya, hakim tinggi menyatakan putusan judex facti/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang. Artinya, putusan Pengadilan Tinggi sudah tepat,” kata ahli hukum perdata Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dr Abdul Salam, SH, MH di Jakarta, Minggu (22/7).

Ahli Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dr Abdul Salam, SH, MH

Menurut Abdul Salam semua putusan hakim dalam perkara PPPSRS GCM secara keseluruhan, yakni dari tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sampai Mahkamah Agung, merupakan putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O.). Putusan N.O. adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena alasan gugatan mengandung cacat formil, yaitu tautan antara posita dan petitum.

Sehingga berdasarkan putusan N.O. terarti semua gugatan itu tidak ditindaklanjuti oleh hakim untuk diperiksa dan diadili sehingga tidak ada objek gugatan dalam putusan untuk dieksekusi. “Itu berarti, putusan kasasi tidak mengubah isi putusan banding, jadi tetap N.O. Lagi pula, substansi isi pokok perkara tidak dibahas dan tidak menghasilkan keputusan substansi apapun,” jelas Abdul Salam.

Abdul Salam menegaskan, dalam putusan kasus Perhimpunan Pemilik Penghuni Satuan Rumah Susun Graha Cempaka Mas (PPPSRS GCM), tidak ada perintah hakim yang bersifat declaratoir, condemnatoir maupun executoir. “Jadi, kalahnya salah satu pihak dalam perkara di tingkat kasasi yang berisi N.O. tersebut bukan berarti pemenang perkara mendapatkan hak-hak substansi hukum yang baru,” paparnya.

Pemprov DKI Jakarta Dalam Tanda Tanya Besar

Sebelumnya, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Wahyu Dewanto, mengatakan surat Dinas Perumahan DKI Nomor 2145/-1.79671 tertanggal 23 Mei 2018 melanggar fakta hukum yang ada karena Majelis Pengawas Notaris telah memutuskan akta notaris Rapat Umum Luar Biasa (RULB) PPRS versi Saurip Kadi cacat hukum, dan fakta tersebut sudah diakui oleh Notaris yang mengesahkan akta itu.

Sementara menurut Saurip Kadi, salah satu penghuni Apartemen Graha Cempaka Mas menganggap jika putsan MA itu bersifat final memenangkan pihak Saurip Kadi. Secara sepihak Saurip sendiri juga menambahkan jika akta-akta  yang merupakan produk dari RULB itu adalah sah. Tim

prolegalnews admin

Tinggalkan Balasan