Jakarta, Pro Legal News – Dilantiknya jenderal polisi sebagai plt Gubernur Jawa Barat bisa berdampak pada kekalahan total terhadap sejumlah perwira tinggi purnawirawan Polri yang ikut Pilgub di sejumlah daerah. Langkah ini dinilai sangat merugikan bagi anggota Polri yang ikut dalam pemilihan kepala daerah nanti.
Hasil penelusuran Ind Police Watch (IPW) di sejumlah daerah dimana Perwira Tinggi (Pati) Polri ikut Pilgub muncul kesan kekecewaan terhadap kepolisian. Keputusan itu dinilai sangat arogan karena mengambil jatah birokrat sipil Depdagri.
Berbagai kelompok masyarakat yang ditemui menegaskan, Polri makin arogan dan tidak profesional. Mereka khawatir jajaran kepolisian tidak akan netral dalam pilgub 2018, terutama di daerah yang diikuti pasangan calon dari kepolisian.
Kelompok kelompok masyarakat yang ditemui dibeberapa daerah mengaku tidak akan memilih pasangan cagub dari kepolisian. Jika hal ini terjadi dikhawatirkan akan berdampak negatif pada sejumlah Pati Polri yang ikut Pilgub 2018.
Mereka sudah bekerja keras berbulan bulan, tetapi hasilnya sia sia karena kalah akibat adanya aksi “pemaksaan” Pati polri menjadi plt gubernur seperti Jawa Babar. “Seharusnya, dalam proses Pilkada Polri jangan mau ditarik tarik elite tertentu ke wilayah yang tidak jelas. Apalagi sampai melanggar UU Polri,” kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane di Jakarta, Selasa (20/6).
Seharusnya lanjut Neta keterlibatan purnawirawan pati Polri dalam Pilkada 2018 sebenarnya bisa dijadikan momentum untuk mengukur kepercayaan publik terhadap Polri. Namun akibat ada kasus plt Gubernur Jabar ini, semua polisi yang ikut Pilgub bakal keok dalam pertarungan.
IPW sangat menyayangkan jika Polri membiarkan dirinya ditarik tarik ke wilayah politik praktis oleh elit tertentu. Termasuk membiarkan patinya dijadikan plt gubernur di Jawa Barat. Hal itu lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya pada Polri.
Sebagai institusi penegak hukum, Polri harusnya konsisten menegaskan bahwa penunjukan patinya sebagai plt gubernur adalah tindakan yang melanggar undang2 kepolisian. “Ini tidak bisa dibiarkan. Bagaimana Polri bisa dipercaya jika elitnya membiarkan institusinya melanggar undang undangnya sendiri,” tegas Neta.
Publik memang tidak berdaya menghadapi pemaksaan Pati Polri menjadi plt Gubernur Jabar. Tapi publik sepertinya akan melakukan perlawanan dengan cara tidak akan memilih pasangan polisi dalam Pilgub 2018.
Fenomena inilah yang terekam IPW sehari setelah muncul polemik plt Gubernur Jabar. Akibat lainnya, publik menilai Polri semakin tidak profesional dan netralitasnya diragukan dan Polri sudah ikut ikutan main politik politikan dan situasi ini menjadi ancaman tersendiri bagi keamanan Pilkada 2018.
Bagaimana pun kata Ketua Presidium IPW bahwa manuver yang melibatkan Polri dalam kasus plt Gubernur Jabar akan membuat berbagai pihak merasa kesal. Dalam ini menurut IPW bukan mustahil mereka bermanuver untuk mempermalukan kepolisian. tim
