- Advertisement -
Pro Legal News ID
Ibukota

IPW Dukung Penuh Rencana Polri Berlakukan Sistem E-tilang

Jakarta, Pro Legal News – Rencana Polri akan menerapkan sistem E-tilang di sejumlah jalan protokol Jakarta didukung penuh Indonesia Police Watch (IPW). Hasil pantauan IPW sebenarnya kota Bandung dan Surabaya sudah lebih siap menerapkan E-tilang dibanding Jakarta.

Karenanya E-tilang perlu diterapkan di sejumlah kota besar dan ke depan diterapkan secara luas di Indonesia.

“Bandung dan Surabaya peralatan dan alat pemantau lalulintas sudah sangat memadai,” kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam rilisnya yang diterima Pro Legal, Senin (17/9).

Sementara kota kota lain, seperti Jakarta perlu penambahan untuk melengkapi infrastruktur pendukung E-tilang. Peralatan sebenarnya sederhana, yakni terdiri dari cctv, server dan monitor pemantau di Dirlantas Polda dan kemudian petugas yg mengeluarkan surat tilang untuk dikirimkan ke alamat atau wa atau sms pengandara yang melanggar.

Program E-tilang memang harus sudah dilakukan Polri. Banyak hal positif yg bisa diraih Polri terutama utama akan membiasakan diri dengan sistem IT. Sebab di era polisi modern rasio yang digunakan Polri selama ini sudahketinggalan zaman, tidak rasional lagi.

Mengejar rasio dengan penambahan jumlah anggota kepolisian untuk mengimbangi jumlah penduduk sudah tidak masuk karena dinilai tidak akan ada ujungnya. Kekurangan SDM dalam sistem rasio Polri sudah saatnya ditutupi dengan teknologi, yakni IT.

E-tilang menurut IPW bagian dari perkembangan sistem IT yang harus dimanfaatkan menumbuhkembangkan budaya IT di Polri. Diterapkannya IT di berbagai dinamika kepolisian diharapkan budaya pungli yang selama ini menggerogoti citra kepolisian bisa dikikis.

Alasannya urusan tilang tidak lagi bersentuhan dengan manusia tapi lewat IT dan pembayaran dendanya bisa lewat ATM. Namun harus diakui membangun budaya IT di Polri, terutama untuk menerapkan E-tilang akan banyak kendala.

Pertama, mentalitas aparatur kepolisian dalam merawat inprastuktur E-tilang, patut dipertanyakan karena selama ini namanya perawatan, biasanya tidak  konsisten. Kedua pengawasan terhadap pengemudi yang terkena E-tilang mengingat masih banyak pemilik kendaraan tangan kedua tidak mau melakukan balik nama.

Agar E-tilang berjalan efektif, balik nama dalam jual beli kendaraan menjadi sebuah keharusan.

Meskipun masih banyak kendala yang membelenggu , Polri harus tetap menerapkan E-tilang dan konsisten serta simultan mengevaluasinya agar E-tilang benar benar bisa menumbuhkembangkan budaya IT di Polri.

Banyak negara, kepolisiannya sudah mengandalkan IT dalam mengantisipasi maupun menjaga keamanan masyarakat, termasuk dalam menindak pelanggar lalulintas. Teknologi adalah solusi dalam menutupi rasio polisi dengan masyarakat. tim

prolegalnews admin

Tinggalkan Balasan