Jakarta, Pro Legal News – Ind Police Watch (IPW) mendesak Kapolri Jenderal Tito Karnavian perlu menegaskan kembali sikap Polri yang independen di Pilkada 2018. Alasannya beberapa hari menjelang pelaksanaan pilkada laporan ketidak netralan anggota kepolisian terus bermunculan.
Memang sudah ada pejabat kepolisian yang dicopot dari jabatannya akibat mengkampanyekan paslon tertentu. Tindakan tegas Kapolri tidak membuat anak buahnya semua patuh.
Buktinya aksi ketidaknetralan polisi menjelang pencoblosan di berbagai daerah masih saja terjadi. IPW mencatat pada 22 Juni 2018 warga Tapanuli Utara di Sumatera Utara melakukan aksi demo ke DPRD dan ke polres setempat. Massa menuntut Kapolres segera mengundurkan diri karena dinilai tidak konsisten dan tidak mampu menjaga netralitas kepolisian di Pilkada 2018 di daerahnya.
Apalagi ada oknum anggota DPR ikut ikutan mempengaruhi ketidaknetralan tersebut. Akibat ketidaknetralan polisi warga Tapanuli Utara khawatir terjadi konflik di daerahnya.
Padahal warga berharap Pilkada 2018 bisa berjalan lancar dan aman tanpa keberpihakan oknum oknum kepolisian pada Paslon tertentu. “Warga justru berharap polisi mumpuni dalam menjaga proses demokratisasi di daerah itu,” kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane di Jakarta, Minggu (24/6).
Melihat situasi panas ini, IPW minta Mabes Polri lewat Satgas Nusantaranya perlu segera turun ke Tapanuli Utara agar tidak terjadi konflik di daerah itu. Tak hanya di Tapanuli Utara, di Kepulauan Riau (Kepri) juga muncul masalah yang sama.
Pertemuan Wakapolda Kepri Brigjen Yan Fitri dengan Ketua DPW PDIP dan tim sukses Paslon tertentu di Kedai Kopi BT 10 Tanjungpinang memunculkan berbagai spekulasi tentang ketidaknetralan polisi di Pilkada 2018. Untuk itu Wakapolda perlu menjelaskan pertemuan itu secara transparan agar pilkada di daerah ini berjalan aman tanpa konflik.
Isu ketidaknetralan polisi di Pilkada 2018 telah membuat panas situasi di sejumlah daerah. Jajaran TNI dan kalangan kepolisian yang setia menjaga netralitas institusinya mengkhawatirkan situasi ini.
Catatan IPW ketidaknetralan polisi ini bukanlah yang pertama terjadi di Tanah Air. Lihat saja di pilpres 2009 ketidaknetralan polisi sempat marak. Sejumlah kaos partai politik penguasa sempat ditemukan di sejumlah Polsek dan polres.
IPW berharap kasus ini tidak terulang lagi, apalagi Mabes Polri sudah membentuk Satgas Nusantara untuk menjaga pilkada 2018 yang aman, damai dan lancar. Namun masih saja banyak oknum oknum polisi yang bermain dan tidak netral sehingga menimbulkan ancaman konflik di pilkada 2018.
Untuk menertibkan ulah oknum oknum itu serta menciptakan pilkada 2018 yang damai, Kapolri perlu kembali menekankan netralitas kepolisian dan segera menindak anggota polisi yang berpihak pada Paslon tertentu.Siapa pun anggota kepolisian yang tidak netral harus ditindak tegas. tim
