- Advertisement -
Pro Legal News ID
Jawa Timur

Indikasi Pungli Samsat Kraksaan Probolinggo, Ipda Guruh Membisu

Surat Keterangan Mutasi Keluar, Samsat Kraksaan Probolinggo, Ada Pungli

Jatim, Pro Legal News – Disaat pemilik kendaraan ingin balik nama dan alamat pemilik kendaraan terkait beda wilayah, maka diperlukan proses mutasi. Baik itu proses mutasi masuk ataupun proses mutasi keluar. Jadi bersiap-siaplah untuk mempersiapkan waktu, tenaga dan biayanya.  Karena selain biaya administrasi “tak terduga” yang mahal dan membebani, pengurusannya juga memakan waktu lama. Saat itu Pro Legal kebetulan mendampingi rekan yang sedang mengurus proses kelengkapan berkas mutasi keluar mobil pribadinya.

Wajah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang tercermin dari kinerja kantor Sistem Administrasi Satu Atap (SAMSAT) dibawah kendali Direktorat Lalulintas Polri ternyata belum ada tanda-tanda perbaikan. Janji Polri memberikan pelayanan cepat, terbaik, tidak dipersulit, dan terlepas dari pungutan liar hanyalah isapan jempol semata.

Penelusuran Pro Legal terhadap Kantor pelayanan Samsat Kraksaan di wilayah Polres Probolinggo Polda Jatim beberapa waktu lalu bisa menjadi gambaran, sekaligus refleksi bagi kinerja pelayanan Polri kepada masyarakat. Setidaknya berbagai penyimpangan tersebut terjadi dalam pengurusan Mutasi kendaraan bermotor.

Kelengkapan Administrasi

Begitu hendak melaksanakan proses mutasi kendaraan bermotor, baik roda dua ataupun roda empat, berbagai persyaratan harus dipenuhi. Sebut saja foto copy STNK, BPKB, KTP, dan disertakan yang aslinya pula. Proses pertama adalah cek fisik kendaraan yang meliputi nomer rangka dan nomor mesin, setelah itu mengambil formulir yang disediakan.

Tahap awal kesulitan dimulai ketika akan mengurus cek fisik kendaraan. Untuk sekedar mendapatkan kertas berlilin yang kerap disebut esek-esek. Karena nomor rangka dan mesin memang harus dicap dengan cara menggosoknya. Pemohon harus membayar Rp.15.000 tanpa tanda terima.

Kertas esek-esek itu tidak berlaku jika tidak ada pengesahan berupa stempel dari polisi. Aneh memang, bukankah kertas yang dibeli seharga Rp. 15.000 tanpa kwitansi itu juga berlogo Polri, dan hanya Polri yang memperdagangkannya?

Untuk pengesahan esek-esek, pemohon harus relakan uang Rp. 20.000., apalagi jika kendaraanya tidak didatangkan ke kantor Samsat, wajib pajak terpaksa merogoh koceknya lebih dalam lagi. Jangan harap ada kwitansi atau semacam tanda terima karena menanyakan hal itu dianggap aneh. Di Samsat Kabupaten Probolinggo, tempat pungli pengesahan ini ada di loket Cek Fisik.

ACC cek fisik, pungli

Setelah pengesahan cek fisik selesai, lanjut mengambil formulir. Ketika anda meminta formulir juga terkadang tidak gratis. Selanjutnya berkas disusun dengan benar dan rapi, ketika pemohon menyusun berkas, itu juga harus sesuai ketentuan. Lembar paling bawah formulir, lalu STNK, BPKB dan KTP, beserta foto copynya. Jika salah menyusun, berkas dikembalikan dan harus mengantri lama lagi.

Setelah semua berkas tersusun rapi, giliran masuk ke ruang gudang berkas Kartu Induk dan STNK, untuk melengkapi proses mutasi keluar. Disini ada biaya Rp.20.000,- ongkos untuk mencari berkas terkait. Dan tanpa basa-basi petugas gudang langsung meminta setelah menyerahkan berkasnya. Petugas gudang juga bilang ini sudah sesuai perintah pimpinan.

“Adminnya dua puluh ribu mas, ini perintah pimpinan.” pinta petugas gudang.

Selesai dari gudang lalu menuju loket mutasi, di loket ini dilakukan pengolahan data dan rekomendasi permohonan mutasi keluar. Sebelum mendapatkan surat keterangan mutasi terlebih dulu menuju kasir untuk membayar PNBP mutasi keluar sebesar Rp.250.000,- sesuai PP.No.60 Tahun 2016. Serta membayar tunggakan pajak (bila ada sisa pajak yang belum terbayar). Setelah itu balik ke loket mutasi lagi.

Diloket mutasi surat rekomendasi harus kembali disahkan. Tarif yang ditentukan Rp.150.000. dan tariff ini diluar PNBP yang resmi. Bahkan tanpa kwitansi, ketika ditanya mengapa mahal, siap-siap dipelototi oleh polisi.

Selanjutnya dari loket mutasi akan mendapatkan surat keterangan untuk pengganti STNK, sekaligus sebagai surat tanda terima untuk mengambil berkas kelengkapan mutasi keluar. Berkas yang telah lengkap nantinya bisa diambil diloket yang sama atau di Polres terkait. Waktunya sekitar satu bulan karena kelengkapan berkas mutasi keluar harus ditandatangani oleh Kasat Lantas terkait. Namun waktunya bisa juga dipercepat atau istilah petugas berkas digiring, tentunya tidak geratis dan harus merogoh kocek lagi sebesar Rp.300.000,-

Jika dihitung, total uang pungli yang harus dikeluarkan wajib pajak untuk mengurus berkas mutasi keluar antara Rp.205.000 dan Rp.505.000.  “Loket-loket pungli” ini dijaga polisi atau pegawai negeri sipil Polri. Staf dinas pendapatan daerah hanya berjaga di loket-loket pungutan resmi, yaitu membayar bea balik nama (BBN) dan pajak kendaraan bermotor (PKB).

Indikasi Pungli Kanit Regident Membisu

Sementara itu saat hendak dikonfirmasi Kanit Regident terkait, IPDA.Guruh. tidak ada ditempat,  Dalam kesempatan terpisah saat dihubungi melalui Whatshap Kanit Regident malah mengarahkan Pro Legal untuk menemui anggotanya diloket samping cek fisik yang bernama Bu.Deby. Beberapa hari berselang saat dikonfirmasi  kembali  IPDA.Guruh, hanya menjawab singkat  “Sy sudah mutasi” melalui nomer Whatshapnya.

Pamen Polda Jatim Mengiyakan 

Salah seorang Perwira Menengah (Pamen) berpangkat AKBP, dari jajaran Polda Jatim yang enggan disebutkan namannya. Saat  ditanya soal praktik pungli dilayanan Samsat Kraksaan, dirinya tidak menampik.   Menurutnya kemungkinan praktik pungli masih bisa terjadi meskipun para pimpinan telah berkali-kali memperingatkan bawahannya. Untuk itu, dirinya menghimbau pada masyarakat agar tidak segan segan melapor jika mengetahui ataupun menjadi korban pungli dilayanan Samsat terkait.

Pamen ini juga menegaskan setiap biaya yang dikeluarkan masyarakat terkait pengurusan administratif di kepolisian harus disertai dengan tanda terima resmi. Tanpa itu pembayaran apapun dikategorikan pungli.

“Ya jelas harus ada tanda terima. Tidak boleh ada pungutan liar apapun selain pembayaran resmi. Kepolisian masih terus berupaya memberantas hal itu. Siapapun yang mengalami jangan ragu melapor,” tegasnya. djoko

prolegalnews admin

Tinggalkan Balasan