- Advertisement -
Pro Legal News ID
Ibukota

Gubernur Anies Diminta Melockdown Jakarta Untuk 14 Hari ke Depan

Jakarta, Pro Legal News – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan diminta anggota Dewan segera melakukan lockdown kota Jakarta selama 14 hari ke depan. Pembatasan terhadap aktivitas warga perlu dilakukan guna meredam penyebaran Covid-19 yang semakin meluas demi upaya penyelamatan masyarakat.

“Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, salus populi suprema lex esto. Pak Gubernur harus segera melakukan lockdown Jakarta selama 14 hari saja. Saat ini Pemprov DKI harus sudah menyiapkan formula penanganan warga terdampak lockdown,” ujar Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiono, di Jakarta, Sabtu (28/3).

Dari perhitungannya, Pemprov DKI Jakarta hanya perlu mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3-5 Triliun untuk menutupi kebutuhan warga terdampak. Alokasi itu bisa diambil dari anggaran kegiatan yang tidak prioritas pada APBD DKI 2020. “Asupan energi sesuai standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) dari Kementerian Kesehatan RI (bila mengambil patokan 2150 kkal). Dengan kata lain, warga mengeluarkan minimal Rp 33.000 per hari untuk makan. Kalau semua warga Jakarta ditanggung selama 14 hari, hitungan saya hanya butuh Rp 5 triliun,” kata politisi Demokrat.

Menurut Mujiono, Anies tidak perlu takut dengan sanksi politik dari pemerintah pusat karena Gubernur DKI Jakarta dipilih secara langsung oleh warga Jakarta bukan ditunjuk Presiden. Namun, Anies perlu merumuskan formula lockdown yang bisa diterapkan di Jakarta.

Selama 14 hari lockdown itu, Pemprov DKI Jakarta harus bisa menjamin kebutuhan warganya. Misalnya dengan mendistribusikan bahan pangan langsung ke setiap rumah seperti yang dilakukan Filipina, tapi warga wajib berdiam diri di rumah,” ungkapnya.

Dia meyakini, stok pangan di Jakarta bisa mencukupi hingga usai Hari Raya Idul Fitri. Bahan pangan itu diusulkan dibagikan gratis oleh pemerintah selama masa lockdown itu. Dia mendorong agar Anies punya sikap tegas demi keselamatan warganya. “Urusan populis atau tidak populis itu tabrak saja dulu. Karena keselamatan warga Jakarta ini nomor satu. Pemerintah harus memperketat pengawasan untuk memeriksa akses keluar-masuk Jakarta, sebagai upaya pemerintah menghentikan penyebaran wabah ke daerah lainnya,” ungkapnya.

Namun, dia tidak menyetujui jika penanganan warga terdampak dibantu dengan dana bantuan langsung tunai atau BLT. Menurutnya, pemberian dana bantuan tunai rawan dikorupsi oleh pihak yang mengambil kesempatan dalam musibah.

Diketahui, kondisi paling anyar,  pasien positif corona mencapai 495 orang. Lalu yang sudah dinyatakan sembuh ada 29 orang, dan meninggal dunia sebanyak 48 orang. Bahkan, Jakarta telah ditetapkan sebagai epicentrum Covid-19 di Indonesia. Tim

prolegalnews admin

Tinggalkan Balasan