Oleh : Kurnia Zakaria
Memang justice collaborator itu sama pelaku, sudah ditetapkan Rafael Alun Trisambodo tersangka oleh APH baik dari penyidik KPK. Kejaksaan. Kepolisian maupun penyidik OJK dalam dugaan menerima, suap dan gratifikasi dari wajib pajak dan penyalahgunaan jabatan dan penyelewengan wewenang jabatan dimana membantu wajib pajak tidak membayar pajaknya dengan benar dan merekayasa restitusi pajak dengan menghilangkan tagihan kurang setor pajak WP.
Dimana dugaan RAT dalam satu safety box depositnya saja ada 37 miliar rupiah, 40 norek diblokir dan ada transaksi mencurigakan sebesar 500 miliar rupiah sudah bisa buktikan dugaan Tipikor dan TPPU juncto penggelapan pajak. Dan sengaja mengaburkan sumber harta kekayaan yang tidak wajar dimana tanpa bukti akta hibah maupun warisan dan atas nama orang lain.
Sedangkan kalau RAT ingin jadi whistleblower RAT perlu bongkar ungkap kasus kepemilikan saham 280 perusahaan oleh 134 atau lebih 600 orang pegawai ASN Kementerian Keuangan. Juga bongkar bagaimana penghentian penyidikan WP Ramayana tidak bayar pajak dan WP termasuk kasus Dirjen Pajak Hadi Utomo tetang Tipikor tagihan pajak BCA dulu. Juga mengapa ada dugaan transaksi keuangan 300 triliun rupiah yang tidak dilanjuti laporan PPATK terhadap OJK dan BI maupun KPK.
Apakah rumor dana itu untuk dana Pemilu Pilpres untuk orang tertentu tahun 2024 nantinya. Bila RAT juga mungkin beritahu jawaban rumor apakah Menteri Keuangan Sri Mulyani terlibat atau tidak ? Efek domino dari kasus, RAT ini berdampak juga terhadap hedonisme pegawai Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN. Rangkap jabatan pejabat Kementerian Keuangan sebagai Komisaris BUMN.
Jadi laporan ada transaksi keuangan ratusan triliun sejak tahun 2009 sejak ada, dugaan dana Pemilu Pileg dan Pilpres dimana Sri Mulyani adalah Menteri Keuangan sejak terbongkarnya Tipikor dana bailout Bank Century yang berubah nama menjadi Bank Mutiara.
Wah ini seperti kasus century gate yang diduga buat dana Capres SBY-Budiono dan korupsi Alutsista ABRI yang diduga buat dana Capres Habibie. Rekayasa kasus Bruneigate buat pemakzulan Gus Dur dan Megawati jadi presiden.
Memang terulang lagi Anies saat jadi Cagub DKI dan Prabowo Capres dimana Sandiana Uno yang tekor nombok dana Pilkada sebagai Cawagub dan Cawapres Pilpres.
Memang Kemenkeu Sri Mulyani diduga terlibat dalam kasus Centurygate yang kemudian jadi salah satu Direktur Bank Dunia untuk Asia Pasifik. Lalu Menteri Keuangan merangkap 30 jabatan publik. Memang hidupnya tidak terlalu hedon karena juga guru besar luar biasa FEUI. Selama ini diduga seperti ada ‘tugas khusus’ pejabat Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Anggaran Kemenkeu diberi tugas setoran dana Pemilu Pilpres. Jadi seperti makelar masa kumpulin dana tidak dapat komisi. Jadi banyak pejabat publik Kemenkeu hedon karena aman aman saja walaupun LHKPN tidak wajar.
Bila ada proses penyelidikan KPK ditingkatkan jadi penyidikan kasus tipikor dan TPPU RAT dapat ungkap kasus transaksi keuangan RAT ada 500 milyar dan dimana 134 pegawai ASN Kemenkeu mempunyai 280 saham kepemilikan perusahaan. Dana Rp 300 triliun transaksi keuangan mencurigakan laporan PPATK dan OJK ke Menkopolkam karena KPK tidak berani telusuri transaksi dana 300 triliun rupiah.
Makanya ada rumor penundaan Pemilu karena banyak partai politik masing masing egois kadernya maju sebagai Capres-Cawapres padahal Oktober 2023 sudah ada bakal Capres Cawapres.
Sedangkan para tokoh nasional terutama keluarga besar mantan kepala negara berminat jadi Capres dan Cawapres dimana kader partai politik sendiri fokus bersaing jadi Caleg dan bersaing di Pilkada. jadi saat ini banyak simpanan “logistik” Pemilu disimpan dengan berbagai investasi dipakai buat Pemilu serentak tahun 2024 nanti. Jangan lupa Ferdy Sambo juga sempat disebut Tim Sukses Capres tertentu dimana nantinya dia dicalonkan jadi Kapolri atau Wakapolri.
Kelemahan dalam sistem sekolah kedinasan adalah pengajaran budi pekerti tentang karakter melayani, moralitas yang berakhkak dan beriman serta etika luhur nilai nilai kinerja dan integritas atas kewenangan ASN. Disiplin dan pendidikan semi militer yang sering diutamakan dalam pekerjaan. Budaya senioritas dan solidaritas satu korps yang sering tertanam bagi alumni sekolah kedinasan. Sekolah gratis dan jaminan pekerjaan setelah lulus membuat lulusan sekolah kedinasan merasa, “ekslusif dan budaya birokrasi” menjiwai mereka. Membuat mereka menjadi tabiat dilayani dan hidup hedonisme menjadi tujuan dalam pekerjaan.
Memang godaan harta, tahta, wanita lebih kuat daripada, meningkatkan skill dan etos kerja yang maksimal. Pendidikan semi militer mereka justru menjauhkan mereka daripada rasa empati terhadap bagaimana melayani masyarakat.
Tetapi justru bila mereka yang idealis, jujur, dan vokalis malah mereka ditakuti terindikasi radikalisme dan fanatisme agama atau politik identitas. Seakan- akan mereka tidak berwawasan kebangsaan dan Pancasilais.
Perilaku birokrasi akan berbeda dengan sistem standar operasional perusahaan karena kinerja dan tanggung jawab pekerjaan dan skill pekerjaan lebih diutamakan dikalangan swasta bukan bagaimana memanfaatkan kewenangan dan mendapatkan fasilitas. Penderitaan kuliah saat di sekolah kedinasan seakan -akan harus dibayar masyarakat yang membutuhkan jasa mereka, sepanjang masih dipersulit mengapa harus dipermudah. Lingkungan birokrasi membuat perilaku organisasi penyalahgunaan jabatan dan penyelewengan wewenang yang didapat mereka. Apalagi untuk meraih jabatan diraih dengan kemampuan jual beli jabatan bukan skill dan prestasi kerja. Percuma kerja jujur dan baik tapi tidak bisa meningkatkan karir.(***)
Penulis adalah praktisi dan akdemisi hukum dari Universitas Indonesia
Tags:featured
