- Advertisement -
Pro Legal News ID
Nasional

Drama Saling Gertak, Mahfud-DPR Terkait Transaksi Rp 349 Triliun

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi III DPR RI (rep)

Jakarta, Pro Legal –  Antara Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sempat saling  melontarkan gertakan  dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi III DPR RI terkait transaksi janggal Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rabu (29/3).

Rapat yang berlangsung  panas  itu  berlangsung selama delapan jam di kompleks parlemen, Senayan. Rapat dibuka pukul 15.00 dan berakhir sekitar pukul 22.30 WIB.

Rapat  itu diawali dengan protes Mahfud kepada anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan lantaran menggertak dirinya dalam rapat tersebut. Arteria mulanya menyebut laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mestinya tidak boleh diumumkan ke publik.

Bahkan Arteria  sempat menuturkan ada ancaman pidana di Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU bagi siapapun yang membocorkan laporan.

Menanggapi pernyataan Arteria itu  Mahfud kemudian meminta agar anggota DPR tak menyudutkan dan menggertaknya. Sebab, ia bisa menggertak balik anggota DPR karena dianggap menghalangi penyidikan dan penegakan hukum. “Jadi saudara, jangan gertak-gertak. Saya bisa gertak juga, saudara dihukum menghalangi penyidikan dan penegakan hukum,” ujar Mahfud.

Mahfud  juga menyanyangkan sikap anggota DPR Fraksi PPP Arsul Sani. Ia mengaku kesal lantaran merasa diancam dan  penjelasannya dipotong saat bicara materi dalam rapat itu. “Jangan main ancam-ancaman gitu, kita ini sama saudara. Oleh sebab itu, saya ingin menegaskan itu ke Pak Arsul harap jangan dipotong,” ujarnya.

Pernyataan Mahfud  itu mengacu kepada sanggahan Arsul soal kewenangan Menko Polhukam terkait kewenangan pengumuman aliran dana mencurigakan. Menurutnya, hal tersebut sah-sah saja dilakukan selama tidak ada larangan resmi yang berlaku di Undang-undang.

Dalam kesempatan yang sama, Mahfud juga mengeluh soal momen keroyokan yang dialaminya ketika datang ke rapat DPR RI. “Saya tiap ke sini dikeroyok, belum ngomong diinterupsi. Waktu kasus Sambo gitu. Dituding-tuding,” kata Mahfud.(Tim)

prolegalnews admin

Tinggalkan Balasan