- Advertisement -
Pro Legal News ID
Opini

Dilema Ibu Kota Negara Baru

(rep : mdc)

Oleh : Gugus Elmo Rais

Sikap Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri yang mengajak  semua kader dan konstituen partainya untuk tegak lurus terhadap konstitusi  dalam menyikapi usulan penundaan Pemilu dan Pilpres 2024 sangat menarik dan pantas  untuk diapresiasi. Megawati tentu tidak menginginkan jika konstitusi dibuat secara ‘tambal sulam’ hanya untuk mengakomodir kepentingan politik  jangka pendek segelintir kelompok. Sekaligus menghancurkan proses regenerasi politik. Seperti diketahui, pembatasan masa jabatan Presiden itu merupakan salah satu amanah ‘suci’ reformasi.

Meski usulan itu dibungkus dengan apologi yang sangat indah, yakni tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi yang cukup baik, serta kondisi ekonomi yang masih remuk karena pandemi. Bahkan ada yang mengklaim memiliki big data sekitar 110 juta warganet yang menginginkan penundaan Pilpres 2024 serta perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Tetapi bola itu tetap berada di Senayan, kecuali jika Presiden mau melakukan  tindakan contingency seperti menggunakan instrumen dekrit tentu dengan konsekuensi social cost maupun political cost yang sangat tinggi.

Tetapi dengan penolakan PDIP untuk mengamandemen UUD serta diikuti Gerindra,  dan tentu saja partai-partai oposan seperti PKS dan Demokrat,  praktis pendulum politik akan bergeser di tangan kelompok yang menolak penundaan  Pilpres 2024 serta perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Walaupun  upaya konstitusional  itu hampir bisa dipastikan mental dengan penolakan sejumlah partai besar, namun hingga saat ini kelompok yang menginginkan penundaan itu masih terus melakukan konsolidasi maupun sosialisasi terutama melalui Medsos.

Penolakan sejumlah partai besar terhadap usulan penundaan Pilpres 2024 itu memberikan angin segar jika masih banyak politisi yang ingin merawat konstitusi secara baik dan benar. Meski tidak bisa dipungkiri Mas Jokowi telah memberikan legacy yang lumayan baik, tetapi jika menabrak aturan main justru akan menghancurkan marwah Mas Jokowi sendiri. Selesai masa jabatan di tahun 2024 tidak akan mengubur hak politik  Jokowi, karena masih bisa maju lagi di Pilpres 2029 sekaligus member kesempatan publik  untuk bisa memberikan komparasi  gagasan dan kinerja  dengan Presiden yang akan terpilih di Pilpres 2024.

Namun penolakan penundaan Pilpres 2024 itu juga melahirkan dilema  dan problema baru yang  cukup pelik yakni menempatkan Proyek Ibu Kota Baru (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur sebagai high risk projek baik secara ekonomi maupun politik.  Siapa yang akan menggaransi proyek IKN yang memiliki payung hukum berupa  UU No 3 tahun 2022 itu akan  tetap berlanjut jika  Jokowi tidak menjadi Presiden lagi. Bangsa ini memiliki penyakit kambuhan yang akut yakni memiliki budaya tumpas kelor (zero sum game), setiap terjadi pergantian rezim selalu diikuti dengan perubahan kebijakan yang sangat drastis. Apalagi ini menyangkut nilai investasi yang fantastis  sekitar Rp 460 triliun.

Dan sejarah telah mencatat itu, seperti misalnya proyek prestisius IKN Jonggol yang digagas oleh Soeharto yang terbukti terbengkelai setelah smiling general itu lengser keprabon 1999 lalu. Bahkan  mewariskan persoalan sengketa pertanahan yang berlarut-larut hingga saat ini. Setali tiga uang, habis masa jabatan SBY juga mewariskan sejumlah proyek yang mangkrak seperti Wisma Atlet Hambalang yang tidak dilanjutkan oleh penerusnya, terlepas dari persoalan ada indikasi adanya korupsi yang pernah dilakukan oleh orang-orang dekat SBY.

Bayang-bayang high risk politic n economic itulah yang diduga menjadi latar belakang mundurnya pihak Softbank  dari Jepang sebagai investor di IKN setelah mentalnya usulan penundaan Pilpres 2024 serta perpanjangan  masa jabatan presiden. Kalau kita flash back,  sempat ada seorang anggota kabinet  yang secara terang-terangan mengklaim jika banyak pengusaha menginginkan penundaan Pilpres 2024 karena merasa ‘nyaman’ dengan kondisi yang ada saat ini.

Mundurnya Softbank  yang memiliki  komitmen  dan plafon investasi  sebesar US $ 25 M sebagai salah satu investor Proyek IKN diakui atau tidak merupakan  lampu kuning sekaligus sinyal yang berbahaya bagi kelanjutan proyek tersebut. Dengan nilai investasi sekitar Rp 460 T itu kantong pemerintah hanya mampu mengcover anggaran sekitar 20 % atau sekitar Rp 90 T, sisanya tentu harus ngebon kepada investor dan kreditor  dari luar. Opsi yang ditawarkan Mbak Sri adalah dalam bentuk investasi (share boulder) maupun pinjaman (loan) murni. Persoalannya, dalam kondisi perekonomian dunia yang sedang mengalami turbulensi sebagai dampak dari pandemi dan konflik Rusia-Ukrania tentu bukan persoalan gampang. Melakukan take over semua pembiayaan itu dari APBN tentulah sangat riskan.

Untuk mengantisipasi agar Proyek IKN Nusantara itu tidak mangkrak sekaligus menyelesaikan proyek secara tepat waktu, maka pemerintah harus kerja keras untuk menggali sumber pembiayaan secara maksimal. Gagasan investasi saweran dari masyarakat  dapat dipastikan tidak akan bisa optimal mengingat kondisi perekonomian domestik  juga lagi remuk redam digulung pandemi.

Maka upaya satu-satunya pemerintah harus segera melakukan upaya jemput bola dengan melakukan road show untuk menawarkan investasi ke sejumlah negara dengan waktu yang terbatas. Salah satu upaya yang harus dioptimalkan adalah merayu  para ‘kadrun budiman’  di Jazirah Arab seperti  Sheik Mohamed Bin Zayed dari Uni Emirat Arab  yang sempat berkomitmen sekitar US $ 20 M dalam pembangunan IKN. Selain itu pemerintah harus mampu  meyakinkan beberapa calon investor dari jazirah Arab yang relative memiliki anggaran  yang cukup untuk membangun IKN tentu dengan konsep dan prinsip saling menguntungkan.

Ada sisi yang menarik  dari kontroversi Proyek IKN ini yakni publik pasti jeli dan bisa mengendus mana politisi yang benar-benar memikirkan kepentingan bangsa dan negara atau justru politisi yang secara sadar menempatkan diri sebagai juru bicara oligarki. Karena momen ini sangat special, ada mega proyek  infrastruktur dengan nilai investasi yang fantastis. Dapat dipastikan DPR melalui berbagai semua Komisi punya kepentingan atas jalannya proyek IKN itu.(***)

prolegalnews admin

Tinggalkan Balasan