- Advertisement -
Pro Legal News ID
Opini

BISA DIPAILITKAN, KOMISARIS DAN DIREKSI PT YANG LALAI

Oleh : DR. Ir. Albert Kuhon, MS, SH

Badan hukum adalah organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai personifikasi suatu entitas yang memiliki hak dan kewajiban sebagai subyek hukum. suatu badan usaha yang berbadan hukum adalah badan usaha yang memisahkan antara harta kekayaan pribadi pemilik usaha atau dan harta kekayaan badan usaha.

Artinya, jika perusahaan atau badan usaha yang berbadan hukum merugi maupun pailit, maka tanggungjawab pemilik hanya sebatas modal yang ditanamkan. Badan usaha hanya dapat dituntut ganti kerugian sebatas harta kekayaan perusahaan itu saja, dan tidak termasuk harta pribadi pemilik atau pendirinya.

Badan Usaha yang berbadan hukum yaitu Perseroan Terbatas (PT), yayasan, koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pasal 1 UUNo.40/2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menjelaskan PT adalah suatu persekutuan modal, berdiri berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal awal yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.

Direksi

Direksi memiliki peran dan kewenangan besar dalam menjalankan kegiatan usaha perseroan. Kewenangan ini tidak mutlak dan ada batasnya, sebagaimana diatur dalam UUPT maupun anggaran dasar perseroan. Salah satu batas wewenang direksi diatur dalam pasal 102 ayat (1) UUPT. Pengadilah kekayaan perseroan maupun jaminan utang kekayaan perseroan yang melebihi 50 persen harus mendapat persetujuan RUPS.

Pasal 1 angka (5) UUPT menyebutkan Direksi PT adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar. Kewenangan direksi PT dalam mewakili perseroan hanya dibatasi ketentuan dalam UUPT, anggaran dasar atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam hal anggota direksi terdiri lebih dari satu orang (pasal 98 UUPT), setiap anggota direksi berwenang mewakili perseroan, kecuali jika ditentukan lain dalam anggaran dasar..

Jika terjadi benturan kepentingan, maka perseroan dapat diwakili oleh anggota direksi lainnya, komisaris atau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS. Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya (Pasal 97 ayat [3] UUPT).

Tanggung Jawab Direksi

Menurut pasal 104 UUPT, Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas perseroan sendiri tanpa persetujuan RUPS. Jika kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan harta perusahaan yang pailit tidak cukup untuk membayar kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota direksi bertanggungjawab (pasal 104 ayat (2) UUPT) secara tanggung renteng atas seluruh kewajiban utang perusahaan yang tidak terlunasi.

Tanggungjawab itu dipikul juga oleh anggota direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Direksi hanya dibebaskan dari tanggungjawab pribadi (pasal 97 ayat (3) UUPT) atas kepailitan perseroan jika dapat membuktikan kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya. Direksi juga harus bisa membuktikan pihaknya mengurus perseroan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggungjawab, tidak mempunyai benturan kepentingan  dan mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Anggota direksi juga wajib melaporkan kepada PT mengenai saham yang dia dan/atau keluarganya miliki dalam perseroan dan perseroan lain dan laporan itu dicatat dalam daftar khusus. Anggota direksi yang lalai melaksanakan kewajiban ini dan menimbulkan kerugian bagi Perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 101 UUPT.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan perseroan. Hal ini diatur dalam Pasal 108 ayat (1) UUPT. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberikan nasehat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Pasal 114 ayat (3) UU PT menegaskan, jika Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, maka tanggungjawab tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

Komisaris bisa dibebaskan dari pertanggung jawaban atas kerugian sepoerti dimaksud pasal 114 ayat (3) UUPT apabila dapat membuktikan telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian, tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan Direksi yang mengakibatkan kerugian, dan telah memberikan nasehat kepada direksi untuk mencegah timbulnya kerugian tersebut.

Pasal 114 ayat (4) UUPT mengatur bahwa setiap anggota Dewan Komisaris (yang lalai) secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi (yang lalai) atas kewajiban yang belum dilunasi perusahaan yang dipailitkan. Tanggung jawab tersebut berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang menjabat lima tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Kelalaian Komisaris umumnya berupa tidak jeli dalam mengawasi kepengurusan Direksi dan tidak mampu memberikan nasihat yang tepat sehingga terjadi kepailitan perusahaan.

Dipidana dan dipailitkan

Jika PT terbukti pelanggaran hukum, direksi sebagai organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan perseroan, mewakili perseroan menjalani pidananya.

Baca juga: https://www.prolegalnews.co.id/soal-investasi-direksi-pt-tidak-boleh-seenaknya/

Jika PT dipailitkan, maka direksi tidak lagi berwenang melakukan pengurusan harta kekayaan perseroan. Kewenangan untuk mengurus harta perseroan pailit langsung dilimpahkan oleh pengadilan kepada kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sejak tanggal putusan pailit diucapkan, meskipun diajukan upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali.

Selama kepailitan berlangsung, debitor pailit tidak berhak dan berwenang lagi membuat perjanjian apa pun sehubungan harta kekayaan perusahaan. Semua perjanjian yang dibuat oleh debitor pailit selama masa kepailitan, hanya mengikat jika menguntungkan harta pailit (Pasal 25 UU Kepailitan).

Debitor pailit juga tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum yang bertujuan untuk mengalihkan, baik sebagian maupun seluruh harta kekayaannya, yang pada akhirnya akan merugikan kepentingan kreditor konkuren. Adapun apabila direksi perseroan pailit melakukan perbuatan yang merugikan harta pailit, maka beban kerugian dalam hal ini dipikulkan kepadanya. Ketentuan ini memberi kepastian dan perlindungan hukum bagi para kreditor konkuren.

Setiap anggota direksi harus bertanggung jawab atas seluruh kewajiban perseroan, dalam hal kepailitan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian direksi dalam menjalankan tugasnya. Tanggungjawab direksi tersebut dinyatakan dalam putusan pengadilan. Jika kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi, maka harta pribadi direksi ikut disita untuk dilakukan pemberesan guna pembayaran bagi pihak ketiga atau kreditor.

Ditanggung pribadi

Pasal 117 ayat (2) UUPT menegaskan, perbuatan hukum direksi yang dilakukan tanpa persetujuan dewan komisaris, tetap mengikat perseroan kecuali dapat dibuktikan bahwa direksi tidak beritikad baik. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal dapat mengakibatkan tanggungjawab pribadi anggota direksi.

Mahkamah Agung pernah membatalkan putusan kepailitan No 51/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst. Dalam perkara ini Majelis Hakim pada tingkat pertama, mengabulkan permohonan pailit ini. Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan sebelumnya, dan menyatakan permohonan pailit ditolak. Mahkamah Agung menegaskan, kewajiban sanggup bayar tidak mengikat perseroan, melainkan hanya mengikat pribadi direksi termohon pailit.

Pada dasarnya direksi memang bertanggungjawab secara pribadi atas kepailitan apabila terbukti lalai atau melakukan kesalahan dalam menjalankan pengelolaan perseroan. Direksi dan komisaris yang lalai dan menyebabkan kepailitan, dapat dipailitkan oleh kreditor yang memiliki piutang kepada perusahaan yang pailit, jika direksi dan komisaris tersebut menolak memenuhi kewajibannya. ***

prolegalnews admin

Tinggalkan Balasan