- Advertisement -
Pro Legal News ID
Nasional

Beranikah Ganjar Tinggalkan PDIP Demi Pilpres 2024 ?

Tingkat elektabilitas Ganjar Pranowo terus membubung naik (rep)

Jakarta, Pro Legal News– Hingga saat ini, PDIP masih ingin mengusung Puan Maharani di 2024 meski Ganjar Pranowo terus memimpin bursa calon presiden di berbagai survei. Sehingga sejumlah pengamat, memperkirakan kemungkinan Ganjar berpindah partai demi tiket Capres di Pemilu 2024.

Sampai dua tahun menjelang Pilpres 2024, elektabilitas Ganjar merajai sejumlah survei. Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Mei 2021 menempatkan Ganjar di urutan pertama, mengalahkan Prabowo hingga Anies Baswedan. Survei Politika Research & Consulting (PRC) pada Oktober 2021 menempatkan Ganjar di urutan kedua dengan elektabilitas 20,5 persen. Ganjar hanya kalah 0,6 persen dari Prabowo Subianto.

Semenntara, lembaga survey Indikator Politik Indonesia juga mengungkap data serupa. Elektabilitas Ganjar naik dari 13 persen di April 2021 menjadi 20,8 persen di Agustus 2021. Peningkatan elektabilitas terjadi usai Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto menyatakan partainya enggan mendukung Ganjar. Saat itu, Bambang menyatakan PDIP akan mengusung Puan sebagai Cawapres di 2024.

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Jati berpendapat Ganjar mungkin saja hengkang dari PDIP jika tak mendapat dukungan di Pilpres 2024. Menurut Wasitor,  Ganjar  sangat mungkin menang meski tanpa dukungan PDIP. Hanya saja, Wasisto melihat manuver itu tak akan dilakukan Ganjar dalam waktu dekat. Menurutnya, Ganjar akan menunggu hingga masa jabatan di Jawa Tengah berakhir.

Dalam Pemilu 2024  nanti menurut Wasito akan jadi kontestasi yang sangat pragmatis. Partai politik akan mengincar kandidat populer untuk mengatrol perolehan suara mereka di pemilihan legislatif. Ia berpendapat Ganjar akan diburu partai politik lain jika tak didukung PDIP. Wasisto menyebut Golkar punya peluang paling besar. Selain punya modal suara besar, Golkar punya DNA yang sama dengan Ganjar, yaitu pengalaman di birokrasi pemerintahan.(Tim)

prolegalnews admin

Tinggalkan Balasan