- Advertisement -
Pro Legal News ID
Opini

Belajarlah Hingga Ke Negeri Afrika

Oleh : Gugus Elmo Ra’is

Pro Legal News – Memasuki era globalisasi dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)  serta terikat dalam berbagai perjanjian bilateral maupun multirateral, maka menganut sistem ekonomi terbuka adalah sebuah keniscayaan. Selain bisa mengambil manfaat  secara ekonomi,  karena kita bisa membuka pasar  produk kita di berbagai negara, kita juga tidak akan terkucil dalam pergaulan internasional. Apalagi dalam mukadimah UUD 1945 termakthub jika kita menganut politik yang bebas dan aktif, sehingga konstitusi memberi ruang negara untuk menjalin persahabatan dengan negara manapun.

Politik yang bebas aktif itu juga harus diimplementasikan  oleh pemerintah dalam menentukan mitra dagang. Tentu dengan konsideran yang saling menguntungkan sekaligus sikap saling menghormati kedaulatan masing-masing negara. Sehingga setiap negara bisa berdiri sejajar. Tanpa ada yang merasa lebih superirior maupun inferior.

Munculnya krisis bubble gum pasca hancurnya lembaga investasi Lehman Brothers 2008 lalu membuat perekonomian Amerika menjadi loyo dan tak bertenaga. Untuk mempertahankan ‘keperkasaannya’ Paman Sam itu terpaksa harus melakukan ‘doping’ dengan ngutang ke China yang notabene adalah kompetitor utamanya pasca perang dingin. Tidak tanggung-tanggung, hutang Amerika ke China hingga tahun 2017 lalu mencapai US $ 1,15 trilliun atau sekitar Rp 15.295 triliun yang merupakan hutang suatu negara terbesar sepanjang masa. Karena kondisi itulah Paman Sam tidak lagi suka ‘jahil’  terhadap negara lain. Dengan mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Maklum sebelumnya, Amerika menggunakan kekuatan ekonominya untuk membantu sekaligus mendikte negara lain.

Pasca krisis di Amerika itulah pendulum ekonomi langsung bergeser ke negeri Panda, China. Apalagi di dunia ini hanya tinggal 3 negara yang tetap memiliki pertumbuhan ekonomi yang positif yakni, China, India serta Indonesia. Momentum inilah yang dimanfaatkan secara maksimal oleh China dengan melakukan ekspansi ke berbagai negara terutama kawasan Afrika. Bagi negara-negara Afrika, China itu tak ubahnya seperti Sun Go Kong, raja monyet  yang sakti dalam novel Journey To The West. Dengan tongkat sakti  Sun Go Kong bisa merubah  segala sesuatu dan bisa merubah sesuatu.

Dengan kekuatan ekonomi yang dimilikinya China bisa menyulap beberapa negara Afrika yang semula terlihat sangat terbelakang seperti Sudan, Zimbawe, Ethopia  menjadi negeri tak ubahnya seperti China Town. Pendeknya, China sangat ringan tangan untuk membantu beberapa negara Afrika  yang tengah gencar membangun infrastruktur. Modus China  sangat berbeda dengan Amerika yang suka membantu dengan catatan selalu dikaitkan dengan isu-isu HAM. China relatif longgar bahkan terkesan tidak menggunakan feasibilitas study yang memadai. Alokasi anggaran China untuk membantu Afrika juga terbilang fantastis, tahun 2018 lalu tercatat setidaknya US $ 60 miliiar dana yang dialokasikan.

Managemen gaya tauke inilah yang membuat banyak Negara Afrika terlena dalam menikmati hutang dari China. Akibatnya cukup fatal, banyak negara yang terbukti gagal bayar terhadap hutang dari China. seperti Nigeria, Zimbawe, Sri Lanka Pakistan. Konsekuensinyapun  juga terbilang  cukup tragis, Zimbawe sempat harus ganti mata uang menjadi mata uang Yuan. Sehingga kedaulatan Negara itu menjadi terancam.

Tragisnya lagi, proyek-proyek yang menggunakan dana pinjaman dari China menggunakan standar upah buruh yang sangat rendah. Alih-alih proyek itu bisa memberikan manfaat secara ekonomi terhadap rakyatnya, kini justru asset-asset perusahaan yang dibangun menggunakan anggaran dari China itu terancam diakuisisi oleh debiturnya. Karena para kreditur itu banyak yang mengalami (fraud) gagal bayar. Sehingga hutang mereka dikonversikan dalam saham pemerintah China (debt to equaity swap).

Maka tak ada salahnya bila kita belajar dari Afrika, janganlah ‘Poros Jakarta- Peking Jilid II’ ini justru dalam jangka panjang akan menjerumuskan kita sebagai negara yang berdaulat dan hanya akan menjadi negara dominion dari Tiongkok. Perlu sikap kehati-hatian kita dalam menikmati fasilitas utang dari Tiongkok. Terutama untuk proyek-proyek infrastruktur yang tidak profitable. Karena salah kita membuat etimasi dan perencanaan hanya akan membuat tanggungan Negara untuk membayar hutang akan semakin berat. Setidaknya ada beberapa pembangunan infratstuktur yang terindikasi belum memperoleh profit, bahkan untuk biaya maintenance harus diberikan subsidi oleh negara.***

prolegalnews admin

Tinggalkan Balasan