Badan Penerimaan Negara (BPN) Harus Dipegang Oleh Orang Profesional

Jakarta, Pro Legal-Rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN)  yang diusung oleh Prabowo Soebianto mendapat apresiasi dari  publik salah satunya dari praktisi hukum dan pengamat politik Gugus Elmo Rais.

Menurut Gugus pembentukan BPN itu menjadi sarana yang efektif untuk mengintensifkan pendapatan negara  terutama sector pajak yang memiliki ratio sangat rendah. Bahkan ratio pajak terbilang terendah di ASEAN, ”Tax ratio Indonesia yang berkisar 9, 8 % merupakan tax ratio terendah di kawasan ASEAN bahkan bila dibandingkan dengan Kamboja yang berada pada kisaran 15,6 %. Sektor ini memiliki   potensi ini sangat besar mengingat PDB kita telah mencapai USD 1 triliun. Jika tax ratio itu bisa didongkrak hingga dua digit maka pemasukan keuangan negara sangatlah besar,” ujar  Gugus yang merupakan Direktur Eksekutif Kajian Poleksosbudkum, Cakra Emas Syndicate.

Sehingga dengan pembentukan BPN itu diharapkan ada  intensifikasi pendapatan negara sebagai upaya akselerasi pembangunan untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Dengan catatan upaya itu harus diimbangi dengan adanya law enforcement ,  berdasarkan prinsip kesetaraan dan keadilan. Upaya intensifikasi pendapatan tanpa diimbangi dengan law enforcement terutama di kalangan internal seperti Dirjen Pajak dan Bea Cukai hanya akan menimbulkan pembangkangan.”Ada potensi civil disobedience, jika tidak ada law enforncement di internal mereka mengingat masih rendahnya moralitas para petugas pajak maupun bea cukai dengan banyaknya kasus korupsi yang melibatkan para petugas pajak,” ujar Gugus.

Persoalan yang paling krusial dalam pembentukan Kepala Badan Penerimaan Negara (BPN) adalah menentukan sosok yang akan menjadi nahkoda BPN periode yang pertama sebagai peletak dasar pondasi kelembagaan di BPN. Menurut Gugus sosok yang paling pas haruslah sosok yang professional dan non partisan. Untuk menghindari masuknya gerbong partisan dalam proses perekrutan tenega-tenaga di BPN. ”Secara umum saya kira BPN butuh sosok yang memiliki kualifikasi khusus karena ini adalah badan negara yang sangat strategis,” ujarnya.

“Kualifikasi  khusus itu diantaranya adalah sosok yang independen dan non partisan selain itu sosok itu harus memiliki integritas dan kapabilitas yang memadai,” jelas Gugus.

“Saya yakin Prabowo sebagai presiden terpilih telah memiliki referensi tentang rekam jejak kandidat kepala BPN, termasuk adanya rekam jejak prestasi akademik yang meragukan salah satu calon yang sempat tersangkut kasus dugaan plagiat, jadi kita  percayakan saja ke Prabowo, untuk menentukan pilihan yang terbaik” ujar Gugus.(Nov)