- Advertisement -
Pro Legal News ID
Ibukota

Anies Kangkangi Putusan MA ? Rebut PAM Dari Tangan Asing ! 

Jakarta, Pro Legal News– Setelah puluhan tahun, kekayaan tambang  emas di  Papua dikerok pihak asing akhirnya pemerintahan Jokowi-JK berhasil mengembalikan 51 persen saham pemerintah di PT Freeport Indonesia. Kini giliran Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno didesak untuk mengembalikan air bumi Jakarta yang puluhan tahun dikuasai pihak asing.

Mampukah Anies-Sandi mengikuti jejak Presiden Jokowi-JK untuk merebut kembali kekayaan bumi Indonesia dari tangan asing. Triliunan rupiah uang hasil penjualan air bumi Jakarta dari tahun 1997 mengalir ke pihak asing. Sedang Pemprov DKI hanya kebagian recehannya saja.

Undang Undang Dasar 45 sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 menyatakan, bumi dan air serta yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyatnya. Namun kenyataan yang terjadi di Jakarta, air bumi Jakarta dikuasai pihak asing.

Sementara masyarakat Jakarta kesusahan mendapatkan air untuk keperluan hidup sehari-hari. Bukan hanya itu, warga Jakarta setiap bulan dipaksa merogoh kantong dalam-dalam untuk membayar air bumi Jakarta kepada pihak asing.

Melihat putusan Mahkamah Konsttitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait masalah air bumi Jakarta yang dikuasai asing, jika dia mau sepertinya tidak susah bagi Anies-Sandi selaku penguasa DKI Jakarta untuk mengambil kembali kekayaan air bumi Jakarta dari tangan pihak asing.

Putusan MK No 85/PUU-XI/2013, telah mengeluarkan keputusan yang fundamental tentang tata  kelola sumber daya air. Dalam putusan MK berdasarkan permohonan dari PP Muhammadiyah serta beberapa ormas dan individu secara tegas menyatakan, UU No 7 Tahun 2014 tentang Sumber Daya Air (SDA) dinyatakan tidak berlaku.

Untuk mengisi kekosongan hukum, dalam pengelolaan air harus menggunakan UU. No 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Keputusan MK yang fundamental itu diperkuat oleh Mahkamah Agung (MA). Melalui putusan No 31 K/Pdt/2017 yang berdasarkan  gugatan Citizen Law Suit (CLS) dari 12 orang warga DKI, MA telah memutuskan jika swastanisasi pengelolaan air adalah masuk kategori Perbuatan Melawan Hukum alias ilegal.

Dalam putusannya MA secara tegas menyatakan, Perjanjian Kerjasama (PKS)  antara  pihak PAM dengan pihak swasta yang dimulai pada tanggal 6 Juni 1997 serta diperpanjang 22 Oktober 2001 hingga saat ini harus segera dihentikan. Namun kenyataan yang terjadi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan malah terkesan mengabaikan putusan MA.

Terbukti hingga kini upaya untuk mengambil alih pengelolaan air oleh Pemprov DKI belum terlihat sama sekali. Padahal MA sudah mengeluarkan putusannya sejak April 2017. Gubernur Anies setiap ditanya terkait putusan MA selalu berkilah bahwa pihaknya sedang membentuk tim untuk pengambilalihan pengelola air sesuai putusan MA.

Pemerintahan Anies-Sandi terkesan tidak memiliki political wiil  dan bersikap dingin terhadap  putusan MK dan MA. Hingga saat ini Pemprov DKI sepertinya tidak memiliki progres untuk mengambil alih pengelolaan air dari tangan PT Aetra dan PT Palyja yang notabene adalah milik asing.

Ironisnya berdasarkan inforamasi yang diperoleh Pro Legal justru pihak Pemprov DKI terkesan mengabaikan putusan MK dan MA. Sedang Kementerian Keuangan RI sebagai pihak ikut tergugat justru melakukan perlawanan hukum berupa Peninjauan Kembali (PK) atas putusan MA terkait pengelolaan air bumi Jakarta.

Padahal sesuai dengan putusan MK serta MA serta berdasarkan UU No 11 tahun 1974, sudah tidak ada ruang bagi pihak swasta untuk mengelola air bumi Jakarta. Apalagi berdasarkan UUD 1945, air merupakan sumber daya yang menjadi hak asasi bagi segala warga negara.

Apabila swastanisasi pengelolaan air bumi Jakarta berdasarkan dari strukrtural adjusment  yang dipersyaratkan  oleh International Monetery Fund (IMF) ketika memberikan bantuan US $ 49 juta. Alasan ini jelas sudah tidak relevan lagi  mengingat hutang piutang antara pemerintah RI dan IMF sudah diselesaikan.

Sikap Pemprov DKI Jakarta  dan lengkah Kemenkeu terkait putusan MA telah mengundang pertanyaan banyak pihak. Ada kepentingan apa Pemprov DKI dan Kemenkeu terkesan melindungi kepentingan asing atas air bumi Jakarta.

Seperti diketahui gugatan CLS ke pengadilan berawal dari terjadinya pembiaran pengelolaan komoditas air yang melayani hajat hidup sekitar 400.000 pelanggan di DKI Jakarta kepada pihak swasta. Untuk mengelola air di Jakarta PT PAM yang merupakan BUMD milik Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan PT Aetra Air Jakarta yang melayani kebutuhan masyarakat, Jakarta Timur, Jakarta Utara serta sebagian Jakarta Pusat.

Sementara untuk melayani kebutuhan masyarakat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan serta sebagian Jakarta Pusat, PT PAM bekerjasama dengan PT PAM Lyonaise Jakarta, (PT Palyja). Kini PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) telah berganti kepemilikan sejak bulan September 2017. PT Astratel Nusantara dan Suez Environtment menjual kepemilikan sahamnya di perusahaan operator air bersih di Jakarta tersebut.

Perusahaan Astratel, anak usaha PT Astra International Tbk, bersama Citigroup melepas 49 persen saham di Palyja kepada perusahaan lokal PT Mulia Semesta Abadi. Sementara, Suez Environtment menjual 51 persen saham di Palyja kepada perusahaan di Singapura, Future Water Ltd.

Anehnya meski telah terjadi perubahan kepemilikan, tapi para tergugat itu tetap membiarkan pengelolaan air berada di tangan swasta. Padahal sesuai dengan estimasi  peneliti persoalan air dari Amrtya Institute, Nila Ardhianie menyatakan, jika pemerintah tetap mengabaikan keputusan MA  akan merugikan  Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat.

Jika putusan MA, yang merupakan keputusan hukum yang inkrah dijalankan pemerintah akan terhindar dari pembayaran defisit yang sangat besar akibat perbedaan imbalan dan tarif air yang terus berlangsung sejak kontrak pertama perlangsung pada 1997. Pihak Nila menghitung kerugian keuangan PAM Jaya mencapai Rp 18,2 triliun pada akhir kontrak 2022.

Bahkan berdasarkan data yang diperoleh Pro Legal kantong pemerintah justru bobol kalau air bumi Jakarta terus dikelola oleh swasta. Sebab, kontribusi yang diberikan oleh PAM Jaya sebagai perusahaan BUMD, terhadap PAD DKI Jakarta, hasil profit sharing (bagi hasil) dari dua perusahaan swasta, PT Aetra Air Jakarta  dan PT PAM Lyonnaise Jaya sangat minim yakni, berkisar Rp 108 miliar, periode tahun 2001 sampai dengan 2015.

Sementara keuntungan yang diperoleh dua perusahaan asing itu mencapai triliunan. Itupun Pemprov harus memberikan penyertaan modal setiap tahunnya. Lagi-lagi timbul pertanyaan, siapa yang bermain dibalik semua ini?  Banyak pihak mendesak KPK harus segera turun tangan untuk mengungkap permainankan kotor yang sangat merugikan negara di balik pengelolaan air di bumi Jakarta ini.

Menurut praktisi hukum senior, Albert Kuhon SH, secara fundamental dasar-dasar pengelolaan sumber daya air itu itu telah dipikirkan oleh para founding fathers. Sehingga diletakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 terutama di Pasal 33. Mantan wartawan ini menambahkan jika dalam konstitusi itu secara eskplisit telah menyebutkan bahwa bumi dan air sepenuhnya harus dikelola oleh negara untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya demi memenuhi kebutuhan dan kemakmuran rakyat. Sehingga menurut Kuhon keterpenuhan air merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Maka Kuhon memberikan contoh tentang perjuangan persamaan hak kaum kulit hitam di Amerika Serikat dan Afrika Selatan yang sangat militan dalam memperjuangkan hak asasinya, Sehingga  bukan tidak mungkin perjuangan warga dalam memperoleh hak asasinya akan sama seperti warga kulit hitam dalam memperjuangkan hak asasinya, apabila perjuangan melalui jalur hukum tidak membuahkan hasil. Namun Kuhon juga memberikan catatan, jika cara itu yang ditempuh, maka  akan menimbulkan pergolakan yang memiliki ongkos politik sangat mahal.

Pro Legal telah mengirim surat secara resmi kepada Gubernur DKI Jakarta, PT PAM serta Kemenkeu untuk konfirmasi data yang dimiliki redaksi. Namun hingga berita ini diturunkan, redaksi belum memperoleh jawaban hingga batas waktu surat konfirmasi yang dilayangkan kepada pihak-pihak terkait. tim

prolegalnews admin

Tinggalkan Balasan