- Advertisement -
Pro Legal News ID
Hukum

Akal-AkalanPenjaminan Dalam Perdamaian

Ilustrasi (rep)

Jakarta, Pro Legal News– Banyak taktik yang digunakan pihak yang berutang (debitor) nakal dalam bernegosiasi dengan para pemberi utang (kreditor). Karenanya,para kreditoryang bernegosiasi dengan harus betul-betul jeli dalam menghadapi debitor ‘nakal’ yang terancam kepailitan, yang didahului dengan proses PKPU (penundaan kewajiban pembayaran utang).

Ciri khas debitor nakal adalah upayanya memasukkan konco-konconya sebagai ‘kreditor’ supaya punya tambahan hak suara dalam penentuan konsep perdamaian.Tujuannya, agar isi konsep perdamaian bisa sesuai dengban keinginan debitor nakal. Ciri khas lainkenakalan debitor adalah usaha mereka mengulur waktu dalam proses PKPU, yang seharusnya selesai dalam tempo maksimal 270 hari.

Upaya ‘nakal’ debitor lainnya adalah menggunakan penjamin (guarantor) berupa personal guarantee (jaminan pribadi) dan corporate guarantee (jaminan perusahaan). Kreditor harus paham bahwa Undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKPU) tidak secara tegas menyatakan bahwa kewajiban penjamin termasuk ‘ikut membayar utang’ jika debitor ingkar.

Pihak PT Asia Kapitalindo Finance (AKF) menjadi debitor yang berutang RP 11,31 milyar kepada Astria Raya Bank (ARB) dalam bentuk surat promes dan pinjaman lainnya. Setelah jatuh tempo 9 April 1998, ARB selaku kreditor berkali-kali menagih.Persis seperti para kreditor dalam kasus AIU.

Tapi AKF mengabaikan tagihan ARB dengan menyatakan bahwa ada jaminan dari Henry Liem dan Hendry Liem tertanggal 30 Maret 1995.Keduanya berjabatan sebagai Komisaris dan Direktur ARB.Urusan utang tersebut menjadi berbelit-belit.

Tentu saja isi, bentuk maupun sifat pernyataan jaminan Henry Liem dan Hendry Liem harus sesuai dengan ketentuan penjaminan atau borgtocht yang diatur dalam Pasal 1820 KUHPerdata, yang menegaskan perjanjian penjaminan tergantung pada perjanjian pokok. Para kreditor ketika itu abai terhadap isi Pasal 1821 KUHPerdata yang menegaskan perjanjian penjaminan itu batal dengan batalnya perjanjian pokok  atau tidak ada penjaminan apa-apa tanpa adanya perikatan yang sah.Juga tidak memperhatikan Pasal 1822 KUHPerdata yang menekankan bahwa bukan mustahil penjamin hanya menanggung sebagian utang dari debitor dengan syarat-syarat yang lebih ringan.

Putusan No 58/Pailit/1999/PN Niaga/Jkt.Pst tertanggal 28 September 1999 menegaskan bahwa perjanjian pokok ARB dengan AKF yang diperpanjang 10 April 1997 (senilai Rp 5,85 milyar) adalah perjanjian kredit. Pernyataan jaminan yang dibuat Henry Liem dan Hendry Liem adalah perjanjian tambahan. Majelis menyatakan penilaian dan pembatalan perjanjian tambahan itu bukan proses sederhana, sehingga harus dilakukan melalui peradilan perdata dan bukan pengadilan niaga. Mahkamah Agung melalui putusan No 35/KN/1999 menguatkan putusan pengadilan niaga itu. Intinya, AKF bukan debitor yang harus bertanggungjawab atas tagihan fasilitas kredit ARB.

Kreditor harus paham bahwa penjamin bisa menjadi debitor, hanya jika guarantor tegas-tegas melepaskan hak-hak istimewanya dalam Pasal 1831 KUHPerdata. Tanpa pernyataan tersebut, penilaian terhadap isi penjaminan memerlukan pembuktian panjang melalui peradilan perdata.

Jaminan berupa personal guarantee (jaminan pribadi) dan corporate guarantee (jaminan perusahaan) tidak serta-merta bisa menyelesaikan utang debitor. Artinya, kreditor harus berjuang panjang jika ingin memailitkan penjamin yang tidak melepaskan hak-hak istimewanya.

Jangan mudah percaya pada jaminan yang ditawarkan dalam proses perdamaian! (Albert Kuhon)

 

 

prolegalnews admin

Tinggalkan Balasan